Mampukah Pelatihan Tenaga Kerja Menekan Angka Pengangguran?

🖤 Admin MKM 

Seorang khalifah dituntut untuk berani, kuat, dan terdepan dalam mengurusi rakyatnya. Hal tersebut sudah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau tidak mau merasakan kelezatan dunia sebelum dipastikan rakyatnya terpenuhi hak-haknya. Baik hak kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

OPINI 

Oleh Luluk Kiftiyah

Muslimah Preneur

MKM, OPINI_Katanya negeri kaya

Tetapi rakyat miskin di mana-mana

Katanya SDA melimpah

Nyatanya lapangan pekerjaan susah

Tak dapat ditepis, puisi di atas merupakan gambaran di negeri ini. Mirisnya, merata di seluruh tanah air tercinta. Seperti halnya di Gresik Jawa Timur, tingkat pengangguran yang tinggi namun lapangan pekerjaan susah. Berangkat dari masalah ini, pemerintah menggelar pelatihan tenaga kerja. Pelatihan ini diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran, khususnya di Gresik.

Dalam acara pembukaan Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi ini, telah dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah. Acara tersebut digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), yang diadakan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Gresik, guna menurunkan angka pengangguran. Tercatat pada data BPS tahun 2022, tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik mencapai 7.84% atau 56.501 orang.

Pelatihan tenaga kerja ini diikuti sebanyak 64 peserta. Beberapa jenis pelatihannya yaitu, operator Scafolding, Barber, Bakery, dan ahli K3 konstruksi. Dari 64 peserta ini, dibagi menjadi 4 kelompok pada masing-masing kejuruan. Sehingga, tiap kejuruan ada 16 orang. (jatim.viva.co.id, 07/11/2023)

Sayangnya, pelatihan ini tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi masyarakat yang menganggur. Sebab hanya menyentuh segelintir orang saja. Padahal tingkat pengangguran di Gresik cukup besar. Apalagi dalam membuka usaha baru, membutuhkan modal yang tidak kecil. Belum tentu mereka yang mengikuti pelatihan dapat mengembangkan usahanya.

Mereka nantinya akan bersaing dengan perusahaan besar, yang tentu memiliki modal lebih besar. Tak heran, jika ditemukan produk serupa dengan harga yang lebih murah. Alhasil, usaha kecil yang baru dirintis tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan besar. 

Artinya, solusi pelatihan ini hanyalah bersifat ilusi, sebatas solusi tambal sulam. 

Hal ini menunjukkan, bahwa solusi yang ditawarkan oleh sistem kapitalis sekuler sama sekali tidak menyentuh akar masalahnya. Pelatihan ini justru menggambarkan ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Seharusnya, negara yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat, memastikan rakyatnya hidup layak dan aman. Bukan berlepas tangan dengan dalih memberikan pelatihan tenaga kerja dengan tujuan rakyat dapat membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. 

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Dalam Islam, negaralah yang wajib menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyat, terutama laki-laki, dan memastikan pekerjaan tersebut halal. Selain itu, negara juga memberikan gaji yang layak, sesuai profesi pekerjaannya. Pengangguran pun akan teratasi dan rakyat tercukupi kebutuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)

Seorang khalifah dituntut untuk berani, kuat, dan terdepan dalam mengurusi rakyatnya. Hal tersebut sudah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau tidak mau merasakan kelezatan dunia sebelum dipastikan rakyatnya terpenuhi hak-haknya. Baik hak kebutuhan dasar seperti, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Keadaan yang ideal tersebut akan terwujud manakala diterapkan sistem Islam secara menyeluruh di setiap lini kehidupan. Bukan sistem kapitalisme sekuler, yang notabene mengapitalisasi segala hal yang seharusnya menjadi hak rakyat. Sebab dalam sistem kapitalis sekuler, para pemimpin lebih mengedepankan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya, daripada kemaslahatan rakyat. 

Tentu berbeda ketika seorang pemimpin muslim menerapkan sistem Islam. Dalam menjalankan tugasnya, mereka akan memimpin dengan adil atas dasar ketakwaan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, jabatan dipandang sebagai amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. 

Alhasil, penyimpangan akan minim terjadi. Hal tersebut sudah terbukti dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Kekhalifahan Utsmaniyah yang berjalan selama 13 abad. Sangat sedikit ditemukan penyimpangan-penyimpangan jabatan ataupun tindak kejahatan.

Hanya dengan diterapkannya sistem Islam kafah ini, maka hak rakyat akan terpenuhi, dan terwujudlah kesejahteraan. Oleh karena itu, satu-satunya solusi dari banyaknya pengangguran hari ini, hanyalah dengan penerapan sistem Islam di bawah naungan institusi khilafah. Wallahua'lam bissawab.