Muslimah Kaffah Media

  OPINI Oleh Syifaul Afida Aktivis Muslimah MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Lebih dari 265 nyawa anak-anak di Gaza telah tewas sejak gencatan senjata diumumkan, pada Oktober 2025. Menurut laporan UNICEF, selama lebih dari delapan bulan terakhir, tiap harinya minimal satu anak di Gaza terbunuh akibat serangan militer Zionis Israel. Ketika dunia meyakini bahwa gencatan senjata mampu melindungi dan jadi solusi, ternyata hanya mampu memberi ilusi. Anak-anak tetap menjadi korban meski di dalam rumah, sekolah, dan ketika sedang bermain. ( cnnindonesia.com , 20-06-2026) Bahkan, Komisi Penyelidik PBB menyatakan bahwa selama ini Zionis Israel telah sengaja menargetkan anak-anak Palestina di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 21.280 anak-anak tewas akibat serangan militer Zionis Israel. Kawasan padat anak-anak seringkali menjadi sasaran senjata berdaya ledak tinggi. Organ vital anak-anak juga kerap menjadi target untuk ditembak dengan senjata presisi. Serangan demi serangan yang terus ...

  OPINI Oleh Jasli La Jate Pegiat Literasi MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- BBM adalah salah satu kebutuhan penting masyarakat. Kehadirannya sangat diharapkan. Namun bagaimana jadinya jika BBM mengalami kelangkaan yang memicu antrean kendaraan mengular berjam-jam di berbagai SPBU Sumatra Selatan. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa. Korbannya adalah seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan. Mirisnya, antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang. Antrian panjang juga sering terjadi di berbagai wilayah lainnya seperti Sumatra Utara, Riau hingga Kalimantan Barat. Pemerintah melalui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas berdalih antrean tersebut terjadi ka...

OPINI Oleh Nur Fitriyah Asri   Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Aparat bersenjata dari TNI dan Polri dilibatkan dalam membantu pengawasan pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang terbit pada 15 Juli 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pelibatan Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas ) dari Polri di lapangan murni hanya untuk mendampingi petugas pajak. Tujuannya agar kunjungan berjalan aman dan sesuai prosedur, bukan untuk melakukan tindakan hukum perpajakan. Namun kebijakan ini memicu polemik luas. Koalisi Masyarakat Sipil dan para pakar hukum menolak keras. Alasannya, pelibatan aparat bersenjata dinilai melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab tugas utama militer adalah pertahanan negara, bukan urusan sipil atau administrasi domestik seperti...

OPINI Oleh Nur Syamsiyah, M.E. Praktisi Pendidikan Muslimahkaffahmedia.eu.org- Kasus demi kasus korupsi kembali menggemparkan publik. Satu per satu skandal terungkap ke permukaan yang melibatkan pejabat ataupun tokoh yang sebelumnya dipercaya mengawal penegakan hukum. Sebelumnya, kasus korupsi mengarah pada mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Febrie dikenal sebagai jenderal lapangan pemburu koruptor yang memiliki rekam jejak mentereng dalam menguliti skandal megakorupsi tanah air, seperti kasus korupsi tata niaga PT Timah, PT Asabri, Jiwasraya, termasuk kasus dugaan korupsi pada tata kelola MBG. Ironisnya, kini dia justru menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (DetikNews, 17/7/2026). Korupsi: Bencana Luar Biasa! Korupsi terus terjadi dari level daerah hingga ke pusat. Di level daerah, sepanjang tahun hingga pertengahan Juli 2026, terdapat 11 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka koru...

 SAAT PAJAK MENJADI BEBAN, BUKAN SOLUSI OPINI Oleh Qitfirul Azizah Pencerah Idiologis Muslimahkaffahmedia.eu.org- Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada 5 Juli 2026, tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya sekaligus sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.  Sebelum membahas lebih jauh, mari kita telaah terlebih dahulu makna pajak dalam sistem kapitalis. Dalam pandangan kapitalis, pajak adalah pungutan yang dilegalkan oleh negara terhadap harta rakyat. Wajar jika banyak orang menghindarinya. Apalagi kepercayaan publik semakin terkikis oleh maraknya pemberitaan penyelewengan pajak oleh para pejabat. Akibatnya, rakyat mulai pesimis terhadap peran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Contohnya jelas di depan mata: penanganan jalan berlubang yang lambat di b...

OPINI Oleh Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H  Dosen-FH Muslimahkaffahmedia.eu.org- Rapat Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta lalu meninggalkan kekecewaan bagi Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), karena Perpusnas mengalami pemotongan anggaran yang sangat drastis sehingga mengganggu program prioritas nasionalnya yakni mengirimkan bantuan buku ke berbagai daerah di Indonesia. ( kompas.com , 16/7/26) Anggaran Perpusnas di tahun 2026 mencapai Rp377,9 miliar nyaris setengah dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp721 miliar, meskipun selanjutnya anggaran 2025 itu mengalami efesiensi. Aminudin menyampaikan, Perpusnas sempat berinisiatif membagikan buku ke desa hingga lembaga permasyarakatan (lapas) di tahun sebelumnya. Dia mengklaim, bantuan buku dari Perpusnas mendapatkan respon positif dari masyarakat. Di tahun 2026 ini, rencana tersebut pupus karena ketiadaan dana akibat pemotongan anggaran. ( sukabumiupdate.co , 20/7/26) Perpustakaan merupakan institusi atau tempat yang men...