Muslimah Kaffah Media

  OPINI Oleh Nia Rahmat Pegiat Literasi MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Di tengah tingginya tuntutan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan yang lebih luas. Tak hanya  mengandalkan kunjungan lapangan,  otoritas pajak juga memanfaatkan teknologi digital hingga menggandeng jejaring aparat teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengumpulkan untuk data ekonomi.  Strategi baru tersebut tertuang tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor SE-8/PJ/2026, tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 15 Juli 2026. "Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal dan tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan/atau objak pajak", tulis Bimo dalam SE-8/PJ/2026 itu. ( cnnindonesia.com ,  Selasa 21/07/2016) Meski pemerintah menegaska...

  OPINI Oleh Luluk Kiftiyah  Pegiat Literasi  MislimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Kasus pencabulan murid SD oleh suami guru yang berinisial D (37) sudah ditangani polisi usai viral karena di arak massa. Peristiwa terjadi di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara, tepatnya di rumah seorang guru yang berinisial AIK.  Korban merupakan anak yatim piatu yang diurus oleh kerabatnya. Berdasarkan kesaksian korban, saat ia di sodomi, guru tidak mengetahui karena ia sedang di rumah bagian belakang. Dari kesaksian tersebut, kini D ditetapkan menjadi tersangka sementara AIK masih berstatus sebagai saksi. ( kumparan.com , 24/07/2026) Kasus sodomi yang dilakukan oleh suami guru SD ini menambah deret banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Seharusnya kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera menetapkan sanksi yang tegas pada pelaku. Namun, memang dalam sistem kapitalis sekuler tidak ada ruang aman bagi anak, ba...

OPINI Oleh Fadia Nur Amalia Aktivis Muslimah  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Indonesia adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi tetapi masih ada masyarakatnya yang tinggal di daerah dengan angka stunting tinggi. Setiap hari ia berangkat ke sekolah dengan harapan bisa memperoleh makanan bergizi dari program pemerintah. Namun, harapan itu belum tentu menjadi kenyataan karena fasilitas yang dibutuhkan justru belum tersedia di daerahnya. Di saat yang sama, ratusan dapur yang tidak beroperasi justru tercatat menerima anggaran negara. Ironi seperti inilah yang membuat masyarakat berhak mempertanyakan, apakah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat atau hanya mengejar keberhasilan di atas kertas? Program MBG diluncurkan dengan tujuan mulia, yakni memperbaiki gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting. Tidak sedikit masyarakat yang berharap program ini mampu menjadi solusi bagi persoalan gizi yang selama ini masih menjadi pekerjaan ...

OPINI Oleh Nur Fitriyah Asri   Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah " BPJS ya wajar nunggu 8 jam."  " Kalau mau cepat, bayar umum saja." Itulah sebagian komentar yang muncul di unggahan Yurizal di platform Threads. Seorang pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Chaerawan, warga Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, mengeluh belum mendapat ruang rawat inap meski telah menunggu 8 jam di RSCM, rumah sakit rujukan nasional, pada 22 Juli 2026. "Delapan jam belum dapat ruangan. Tidak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS," unggah Yurizal. Alih-alih simpati, yang datang justru cibiran. Ironisnya, beberapa komentar diduga berasal dari akun yang mengatasnamakan dokter dan tenaga kesehatan. Bahkan ada yang tega mengatakan, "Sana ke kamar mayat, masih kosong..." Konsil Kesehatan Indonesia telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat. [ CNNIndonesia.com , 7/8/2026] Ironis memang. Di saat tubuh sedang sakit, di saat mental sedang cemas, yan...

Oleh Adinda Khoirunnisa’  Aktivis Muslimah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi bagi pemenuhan gizi nasional kini justru menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Ironi besar terjadi di tanah Papua, sebuah wilayah yang secara sosiologis dan medis sangat membutuhkan intervensi akibat tingginya angka stunting dan gizi buruk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Papua hanya terdapat 1% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang benar-benar beroperasi. ( bbc.com , 28/07/2026) Di tengah kelangkaan SPPG di wilayah tertinggal, publik dikejutkan oleh temuan mencengangkan mengenai keberadaan 414 SPPG fiktif yang sama sekali tidak beroperasi. Ironisnya, entitas-entitas hantu yang tidak memiliki aktivitas fisik maupun pelayanan riil ini secara rutin tetap mendapatkan kucuran transferan anggaran dari pusat. ( kompas.com , 29/07/2026) Sengkarut ini membuka tabir bahwa program MBG tidak benar-benar fokus pada penyelesaian problem stunti...

OPINI Penulis Ani Prihatini, S.Hum.I Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi Muslimahkaffahmedia.eu.org- Pada tanggal 15 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi menerbitkan surat edaran DJP SE 8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa Dirjen Pajak melibatkan TNI dan polisi untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan dan mengawasi kepatuhan pajak masyarakat.  Dikutip dari finance.detik.com, 24/7/2026) keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas ini merupakan bagian dari koordinasi kewilayahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan. Pengaturan ini telah menjadi pedoman internal DJP sejak 2020 dan disempurnakan melalui Surat Edaran Tahun 2026. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa ada perubahan metode utama pengumpulan data ekonomi. Selain melakukan visitasi, penyisiran atau canvassing, pengamatan langsung dengan kunjungan langsung ke rumah penduduk wajib pajak, DJP juga memperlu...