Muslimah Kaffah Media

OPINI Oleh Tri Sundari  Pegiat literasi  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Kebijakan pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi produk Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia berpotensi akan melanggar undang-undang, jika hal tersebut tidak memiliki dasar hukum setingkat dengan undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah, Prof Nadratuzzaman Hosen, terkait kebijakan yang akan diberikan untuk produk AS yang beredar di Indonesia. Menurut Prof Nadratuzzaman, pemerintah telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal berlaku penuh mulai 18 Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Setelah tanggal tersebut, maka produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan terancam sanksi. Oleh karena itu, jika terdapat pengecualian maka semestinya juga diatur melalui regulasi yang setara. ( Republika.co.id , 21/02/2026) Kesepakatan Melon...

OPINI   Oleh Nia Kurniawati (Pegiat Literasi) Muslimahkaffahmedia.eu.org- Begitu menyedihkan dan menyayat hati dengan nasib Palestina saat ini. Dunia bungkam seribu bahasa terhadap genosida ini. Sejak pecah perang (baca : genosida) Israel terhadap Palestina, 7 Oktober 2023, serangan demi serangan tak kunjung berakhir hingga kini korban syahid berjumlah 58.026 orang. ( www.cnbcindonesia.com , 15/07/2025). Pada Kamis, 10 Juli 2025 lalu, sedikitnya 15 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan Israel yang menghantam kerumunan warga di luar posko layanan kesehatan di Gaza Tengah. Serangan itu mengenai sejumlah keluarga yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan gizi dan layanan kesehatan di pos medis di Deir Al Balah. ( tirto.id , 10/7/2025). Kenyataan menggelikan menunjukkan bahwa justru Amerika Serikat melaporkan Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese yang berbicara tentang laporan terbaru di Den Haag, Belanda pada bulan Februari 2025. L...

OPINI Oleh Tri Sundari Pegiat literasi  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Indonesia bakal impor 1.000 ton beras yang memiliki klasifikasi khusus per tahun dari Amerika Serikat (AS), hal ini merupakan bagian dari perjanjian dagang resiprokal . Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, atau sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025. Pemerintah menjelaskan, beras yang akan diimpor dari Amerika Serikat memiliki klasifikasi khusus. Beras khusus yang dimaksud pemerintah adalah beras berdasarkan jenis atau varietas tertentu dan hanya dapat beredar dengan izin pemerintah. Sebagai contoh antara lain: beras ketan , japonica (beras dari Jepang) dan basmati (beras dari India). Apa itu Agreements on Reciprocal Trade? Agreements on Reciprocal Trade (ART) atau Perjanjian Perdagangan Timbal Balik adalah pakta perdagangan yang ditandatangani tahun 2026 antara Indonesia dan Amerika Serikat. ART dirancang untuk menurunkan hamb...

OPINI Oleh Luluk Kiftiyah  Pegiat Literasi  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Pecahnya konflik antara AS-Zionis melawan Iran telah menimbulkan pandangan dan pendapat yang terbelah di kalangan umat muslim sedunia, khususnya Indonesia. Perbedaan tersebut berkisar pada isu akidah, solidaritas politik, dan posisi Palestina. Dukungan berbasis solidaritas anti zionis sebagian muslim berpendapat Iran adalah kekuatan utama yang konsisten melawan penjajahan zionis di Palestina, terlepas perbedaan mahzab (Iran mayoritas Syiah).  Adanya perbedaan mahzab ini menjadikan muslim terkotak-kotak. Terutama di Indonesia yang menganut banyak mahzab, yang mana menimbulkan pro kontra terhadap sikap penguasa bergabung dengan Beach of Peace (BoP). 16 ormas Islam mendukung Indonesia bergabung dengan BoP, di antaranya adalah dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah .  Adapun beberapa ormas Islam lainnya yang diwakili oleh MUI , meminta Indonesia mundur dari keanggotaan BoP, kare...

Oleh Tri Sundari  Pegiat literasi  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah dijamin konstitusi, utamanya melalui UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hak kebebasan berpendapat tersebut juga dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, yang menekankan kebebasan yang bertanggung jawab, menghormati hukum, serta menjaga ketertiban umum. Akan tetapi, faktanya tidak semua pendapat rakyat bisa diterima oleh penguasa. Sebagaimana yang terjadi pada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM Tiyo Ardianto yang telah menyampaikan kritiknya atas kebijakan pemerintah. Pemerintah Anti Kritik  Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, akhir-akhir ini mendapat sejumlah teror dari orang tidak dikenal. Adapun teror tersebut didapat Tiyo, pasca Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) melayangkan surat kepada Nations Children Fund (UNICEF) pada Jumat (6/2/2026). Tidak hanya diteror melalui pesan WhatsApp, ...

OPINI Oleh Elfia Prihastuti, S.Pd. Praktisi Pendidikan  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Di tengah upaya memperkuat hubungan dagang bilateral, isu sertifikasi halal kini menjadi sorotan utama dalam meja perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kembali atau bahkan melonggarkan protokol sertifikasi bagi produk impor asal Negeri Paman Sam memicu diskusi hangat di kalangan pelaku industri dan pemerhati jaminan produk halal. Apakah ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan pasokan pangan dan bahan baku industri, ataukah justru berisiko mengaburkan standar ketat yang selama ini menjadi identitas pasar halal domestik? "Agreement toward a new golden age Indo-US alliance", merupakan sebuah kesepakatan dagang bilateral antara Indonesia dan AS. Kesepakatan ini ditandatangani pada Kamis (19/2/2026) pagi waktu AS. Terdapat isu penting yang memicu perdebatan dalam kerja sama ini. Salah satunya soal sertifikasi halal. Ketentuan label halal ...