Susu Ikan untuk Kepentingan Generasi atau Korporasi?

Susu ikan yang dimaksud bukan dari susu jenis ikan mamalia, akan tetapi hasil ekstrak dari protein daging ikan segar. Apakah nilai gizi dan nutrisinya masih bisa bertahan seperti dalam kandungan susu sapi?

OPINI 

Oleh Venni Hartiyah

Pegiat Literasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI_Di tengah sumber daya alam yang melimpah ruah, rakyat menjerit menahan lapar dahaga. Mereka rindu uluran tangan sang penguasa yang benar-benar melayani dengan tulus ikhlas. Memberikan kesejahteraan yang nyata tanpa basa basi. Memberikan solusi permasalahan hidup mereka dengan rinci. 

Akan tetapi semua hanya ilusi. Fatamorgana di tengah gurun tak bertepi. Berharap-harap yang tidak pasti. Meraup-raup asa yang terpupus. Wahai penguasa kami rindu akan keadilan yang sejati. Yang memberikan jaminan hak-hak dasar kami dengan murni. Bukan hanya dengan makan bergizi gratis, tapi juga jaminan hak-hak dasar yang saat ini belum pasti. 

Dilansir dari Kompas.com (10-9-24), topik susu ikan yang ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini bermula ketika susu ikan disebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan susu ikan seharusnya berasal dari jenis ikan mamalia.

"Saya kira, susu ikan itu benar dari susu lumba-lumba, susu ikan paus karena mereka mamalia, tetapi hal ini tidak mungkin. Beternak dan memerahnya bagaimana?" kata Epi.

Sementara itu, susu ikan yang dikenalkan sebagai alternatif susu sapi merupakan produk ekstraksi protein ikan, bukan hasil perah ikan. Protein daging ikan segar diekstrak (hidrolisis), lalu ditambahkan sejumlah bahan sebelum diseduh.

Susu ikan dirilis pertama kali pada Agustus 2023, hasil kemitraan Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia, yang diresmikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki.

"Kenapa disebut susu, ya mungkin karena setelah dicairkan mirip susu," tutur Epi.

"Namun, kalau yang disebut susu ikan itu hidrolisat protein ikan, di dunia belum ada yang menyebut itu sebagai susu ikan (fish milk)," tambahnya.

Subhanallah, susu ikan yang dimaksud bukan dari susu jenis ikan mamalia, akan tetapi hasil ekstrak dari protein daging ikan segar. Apakah nilai gizi dan nutrisinya masih bisa bertahan seperti dalam kandungan susu sapi?

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan keterangan mengenai defisit dana 2,45%-2,82% untuk anggaran di tahun 2025. Salah satu penyebabnya adalah program makan bergizi gratis yang menelan dana sekitar 450 triliun rupiah setahun.

Untuk menunjang makan bergizi gratis dengan susu ikan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan contoh pabrik pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Pekalongan.

Sebelumnya Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi dari SDM (sumber daya manusia). Ia berharap dengan adanya program makan bergizi gratis ini tidak ada warga yang kekurangan gizi. 

Sebenarnya kebijakan ini telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena negeri ini masih gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di tengah sumber daya alam yang melimpah, sehingga muncul berbagai masalah kesehatan yang serius di masyarakat seperti stunting, gizi buruk, dan sebagainya.

Sekarang ini kegagalan mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dijawab dengan program makan bergizi gratis. Dari sini saja terlihat bahwa negara tidak menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi. Akan tetapi hanya memberikan solusi tambal sulam. 

Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya ikan segar lebih bagus gizi dan nutrisinya. Harganya pun lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Karena negeri ini punya sumber kekayaan laut yang sangat besar.

Hanya saja, mengapa pemerintah mempersulit diri dengan proses hidrolisis yang panjang dan pemanasan dengan suhu tinggi untuk mendapatkan takaran gizi tertentu sebelum dikonsumsi masyarakat.

Padahal proses ini bisa berpotensi merusak mutu protein ikan. Produksinya pun memerlukan biaya tinggi dan menguras APBN. Sedangkan program yang dilakukan negara untuk memproduksi susu ikan ini adalah industrialisasi. 

Lagi-lagi pemerintah menggaet investasi besar-besaran yang melibatkan swasta. Inilah buah dari penerapan ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi di negeri ini. Dimensi kebijakan pemerintah seolah untuk rakyat, padahal memberi peluang usaha yang sangat besar pada korporasi dan oligarki.

Sekali lagi wajah rezim sekuler demokrasi terungkap melalui makan bergizi gratis. Namun secara nyata berlepas tangan dalam pengurusan rakyatnya. Dalam hal ini, mewujudkan ketahanan pangan serta mewujudkan generasi yang sehat dan kuat. 

Lebih jauh lagi, negara kapitalisme demokrasi dengan alasan generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi. Dengan kata lain, negara kapitalisme demokrasi hanya mementingkan korporasi. Hal ini jelas karena sistem demokrasi berbiaya mahal dan pemerintah yang terpilih adalah kepanjangan tangan korporasi. Korporasi-lah yang membesarkan para penguasa. 

Berbeda dengan penerapan negara dengan sistem Islam. Kepemimpinan Islam melahirkan pemimpin yang ikhlas melayani umat. Memilih perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi. Sebab generasi dipandang sebagai pembangun peradaban mulia, dan keberlangsungan peradaban harus ditopang oleh generasi yang sehat fisik dan kepribadiannya.

Oleh karena itu, negara dalam Islam atau khilafah wajib memenuhi hak-hak dasar generasi dengan maksimal dan berkualitas.

Jaminan pemenuhan hak-hak dasar generasi ini adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Khilafah akan menjaminnya per individu bukan kolektif. Khilafah mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan rakyat dengan berbagai cara yang telah ditentukan syariat.

Segala kebijakan khilafah memberikan kesejahteraan yang didukung oleh konsep keuangan negara khilafah (baitulmal) yang kuat. Dalam hal pangan, negara wajib memenuhinya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Hasilnya generasi akan tercukupi kebutuhan pokoknya dari nafkah sang ayah.

Di sisi lain, pemenuhan pangan secara berdaulat merupakan hal mutlak dalam khilafah. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat agar mudah dijangkau. Dengan penerapan prinsip-prinsip dalam hal kepemilikan lahan pertanian, support negara dalam sarana dan prasarana pertanian, perkebunan hingga peternakan.

Distribusi pangan yang merata dan penetapan harga yang mengikuti supply and demand termasuk kontrol negara terhadap pelanggaran syariat dalam pemenuhan pangan ini akan memudahkan generasi memenuhi kebutuhan gizinya.

Khilafah akan menetapkan politik industri yang mengarah pada kemandirian industri, sehingga negara fokus membangun industri alat-alat produksi yang menunjang semua alat dan teknologi untuk pengembangan pertanian dan pangan. Alhasil, negara tidak akan menggantungkan perindustriannya pada swasta atau asing yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat. 

Sungguh mewujudkan kedaulatan pangan dengan mekanisme yang sesuai dengan syariat akan melahirkan generasi yang berkualitas dan unggul. Di sinilah urgensitas eksistensi khilafah di tengah umat. Wallahualam bissawab.