Kekuasaan Segelintir Elit Penguasa

 

Bancakan kekuasaan dalam demokrasi merujuk pada fenomena di mana kekuasaan politik terdistribusi secara tidak seimbang atau dikuasai oleh kelompok tertentu.

OPINI

Oleh Ummu Nadiatulhaq

Aktivis Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Puan Maharani, ketua DPP PDIP memberi sinyal pihaknya akan merapat pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Puan tidak menampik kemungkinan PDIP bergabung dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran ke depan. Puan menyampaikan keputusan gabung kabinet Prabowo-Gibran baru bisa diketahui setelah pertemuan terjadi antara Megawati dan Prabowo. (Liputan6.com, 24/9/2024)

Prabowo-Gibran diusung 8 parpol, meliputi Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Sedangkan PDIP bersama dengan PPP, Perindo, dan Hanura mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Tirto.id, 23/1/2023)

Bancakan Kekuasaan

Inilah wajah demokrasi, meski yang diusungnya tidak berhasil, berbagai cara dilakukan untuk meraih kursi kekuasaan. Awalnya tidak diusung, tetapi ketika sudah terpilih akhirnya merapat. Terlihat adanya "Bancakan kekuasaan", yakni kekuasaan seperti sudah menjadi milik mereka. Dengan mudah sekelompok orang atau elite menguasai kekuasaan, makna demokrasi juga sudah tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bancakan kekuasaan dalam demokrasi merujuk pada fenomena di mana kekuasaan politik terdistribusi secara tidak seimbang atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Dalam konteks demokrasi, idealnya kekuasaan harus tersebar di antara berbagai institusi dan pemangku kepentingan untuk mencegah dominasi oleh segelintir orang.

Terlihat jelas, kepentingan merapat saat kekuasaan sudah diraih kelompok yang berbeda, hal ini tentu memiliki tujuan. Kelompok elit memiliki kepentingan dengan memanfaatkan posisi mereka agar tetap berpengaruh dan memperkuat kekuasaannya. 

Terbukti dalam sistem demokrasi, kekuasaan bukanlah di tangan rakyat, tetapi di tangan segelintir elit penguasa dan partai politik. Demokrasi meniscayakan prinsip 'pemenang mengambil segalanya'.

Jabatan adalah Amanah

Dalam pemerintahan Islam, Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dengan tidak memberikan jabatan pada orang yang berambisi atas kekuasaan tersebut. Beliau bersabda: 

"Kami, demi Allah, tidak akan mengangkat atas tugas (jabatan) ini seorang pun yang memintanya dan yang berambisi terhadapnya." (HR. Muslim)

Abu Bakar ath-Tharthusi dalam Siraj Al-Muluk menjelaskan, "Rahasia di balik semua ini adalah bahwa kekuasaan (jabatan) adalah amanah. Berambisi atas amanah kekuasaan adalah salah satu bukti dari sikap khianat. Jika seseorang yang khianat diberi amanah maka itu seperti meminta serigala untuk menggembalakan domba."

Kekuasaan dalam Islam 

Kekuasaan dalam Islam merujuk pada struktur dan prinsip pemerintahan yang diterapkan dalam konteks negara Islam. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari kekuasaan dalam Daulah Islam:

Pertama, Konsep amanah: Kekuasaan dianggap sebagai amanah dari Allah, di mana pemimpin (Khalifah) bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan keadilan dan sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, Sistem kepemimpinan: Dalam sejarah, daulah Islam dipimpin oleh seorang Khalifah atau Sultan yang memiliki otoritas tertinggi. Pemilihan atau penunjukan pemimpin ini dapat dilakukan melalui baiat in'iqod dan baiat ta'at.

Ketiga, Hukum syariah: Kekuasaan dalam daulah Islam didasarkan pada hukum syariah. Semua keputusan dan kebijakan harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Keempat, Partisipasi rakyat: Walaupun terdapat struktur hierarkis, prinsip syura mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menciptakan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Kelima, Keadilan dan kesejahteraan: Salah satu tujuan utama dari kekuasaan dalam daulah Islam adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan umum.

Keenam, Akuntabilitas dan transparansi: Pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada rakyat dan kepada Allah, serta menjaga transparansi dalam administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, kekuasaan dalam daulah Islam bukan hanya mengenai kontrol politik, tetapi juga tentang memenuhi amanah untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi umat.

Khatimah

Kekuasaan adalah amanah, Allah Swt. pasti akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan ketika berkuasa. Oleh karena itu bertakwalah wahai para penguasa, takutlah akan hisab di akhirat kelak. Wallahualam bissawab.