Mudik Lancar atau Jumlah Pemudik yang Menyusut?

OPINI

Transportasi harus dikelola negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar. Negara wajib menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi sebagai kebutuhan dasar rakyat.

Oleh Novi Kristiawati 

Pegiat Literasi dan Ventriloquist 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Pemerintah mengeklaim arus mudik Lebaran 2025 berlangsung lancar. Sejumlah pejabat menyebut kebijakan Work From Anywhere (WFA), penambahan infrastruktur, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih baik sebagai penyebabnya. Namun, apakah klaim ini benar mencerminkan keberhasilan tata kelola transportasi nasional?

Fakta: Penurunan Signifikan Jumlah Pemudik

Penurunan jumlah pemudik menurut Kementerian Perhubungan diperkirakan hanya 146,48 juta orang, turun 24,35 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193,6 juta orang (Kemenhub, 2025). Penurunan ini menjadi catatan penting: Apakah kelancaran arus mudik benar karena sistem yang membaik atau banyak warga tidak jadi mudik?

Jumlah Kendaraan PT Jasa Marga mencatat total kendaraan yang keluar Jabodetabek dari H-10 hingga H-1 Lebaran 2025 sebanyak 1.757.857 unit, hanya naik 0,41 persen dari tahun sebelumnya (Jasa Marga, 2025). Volume kendaraan tidak melonjak drastis sehingga lalu lintas tampak lebih tertib dan lancar.

Analisis: Penyebab Penurunan Jumlah Pemudik

1. Beban Ekonomi Kian Berat

Kenaikan harga bahan pokok, tarif transportasi, dan biaya hidup lainnya membuat masyarakat berpikir ulang untuk mudik. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa penurunan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang sulit, bahkan untuk kelompok menengah. (CNNIndonesia.Com, 2025)

2. Cuaca dan Faktor Keamanan

Musim hujan dengan risiko longsor dan banjir, ditambah dengan berita bencana di beberapa wilayah membuat sebagian masyarakat mengurungkan niatnya untuk bepergian jauh dengan keluarga.

3. Kebijakan Work From Anywhere (WFA)

WFA memang membantu penyebaran waktu mudik, tetapi hanya berlaku untuk sektor formal tertentu. Mayoritas pekerja informal tetap harus mengikuti jadwal cuti bersama yang terbatas dengan beban ekonomi sebagai pertimbangan utama.

4. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Konsentrasi ekonomi di kota besar menyebabkan masyarakat tinggal jauh dari kampung halaman demi pekerjaan. Bila pembangunan merata, maka kebutuhan mudik besar-besaran akan berkurang secara alami.

Klaim Kelancaran Arus Mudik: Antara Prestasi dan Fakta

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut WFA dan manajemen lalu lintas sebagai kunci kelancaran mudik tahun ini (Kompas, 2025). Namun, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa yang patut disorot adalah penurunan jumlah pemudik karena tekanan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, narasi mudik lancar perlu ditinjau ulang. Bukan semata hasil dari sistem transportasi yang efektif, melainkan karena banyak rakyat tak mampu mudik.

Solusi: Kepemimpinan Berbasis Al-Qur’an dan Sunnah untuk Sistem Transportasi yang Adil

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem transportasi dan kesejahteraan rakyat perlu ditata ulang secara mendasar. Dalam Islam, negara bukan hanya fasilitator, melainkan penanggung jawab langsung hajat hidup publik, termasuk transportasi.

Beberapa prinsip utama sistem Islam:

1. Negara sebagai Penanggung Jawab Layanan Publik

Transportasi harus dikelola negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar. Negara wajib menyediakan infrastruktur dan layanan transportasi sebagai kebutuhan dasar rakyat.

2. Pembangunan Merata dan Anti-Sentralistik

Islam mendorong pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, mencegah urbanisasi berlebihan, dan kesenjangan antardaerah.

3. Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Sumber daya alam harus dikelola negara secara mandiri dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan transportasi tanpa membebani rakyat dengan tarif tinggi.

Implementasi Nyata dalam Transportasi:

Transportasi Publik yang Murah dan Memadai

Negara wajib menyediakan moda transportasi murah, aman, dan nyaman yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat.

Infrastruktur yang Merata

Jalan, jembatan, terminal, dan fasilitas lainnya dibangun secara merata sehingga semua wilayah terhubung dengan baik.

Pengelolaan yang Efisien dan Bebas Korupsi

Dana publik harus dikelola dengan amanah dan transparan, jauh dari praktik korupsi dan mark-up proyek.

Penutup

Penurunan arus mudik bukanlah tanda keberhasilan, apalagi jika disebabkan oleh krisis ekonomi. Justru ini menjadi alarm bahwa sistem yang ada saat ini gagal menjamin hak dasar rakyat untuk berkumpul bersama keluarga di hari raya.

Islam melalui sistem Khilafah menawarkan solusi menyeluruh: keseimbangan pembangunan, transportasi publik yang terjangkau, dan kepastian hidup layak bagi seluruh rakyat. Negara Islam tidak membiarkan rakyatnya terbebani biaya hidup hingga tak bisa pulang kampung.

Sudah saatnya umat Islam membuka mata: klaim keberhasilan arus mudik tidak cukup. Kita butuh sistem yang benar-benar menjamin hak hidup dan mobilitas rakyat secara adil dan bermartabat. Wallahualam bissawab.