Islam Menjamin Perlindungan Gizi Rakyat

 Dalam sistem Islam keamanan pangan dan gizi bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi.

OPINI

Oleh Isti Khomah

Aktivis Muslimah

Muslimahkaffahmedia,eu.org, OPINI -Perlindungan gizi rakyat merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Gizi yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Untuk itu pemerintah mempunyai program andalan sebagai upaya penangan masalah gizi ini, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya, alih-alih menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, justru menimbulkan masalah  keracunan yang serius.  Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari industri kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Seperti yang dilansir dari situs www.cnnindonesia.com (11/05 2025), Jumlah korban keracunan diduga akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah jadi 210 orang yang berasal dari delapan sekolah berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025. Mereka mendapat MBG dari satu SPPG yang sama. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi. Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen. Deputi Bidang Sistem dan Tata kelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit. (Bisnis.com, 11/05/2025)

Asuransi ini dapat membantu menutup biaya pengobatan dan kompensasi bagi korban keracunan MBG. Pemecahan ini jelas tidak mengatasi akar masalah. Negara seolah-olah berlepas tangan dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah keracunan MBG. Pengusulan asuransi MBG yang sedang digagas oleh pemerintah menunjukkan komersialisasi resiko yang meningkat. Dengan demikian, perusahaan asuransi memperoleh keuntungan dari menjual produk asuransi ini. Komersialisasi resiko memiliki dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu salah satunya dapat meningkatkan biaya. Negara memperlakukan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai komoditas yang dapat dijual dan dibeli. 

Dalam paradigma kapitalis banyak program yang berjalan dengan pola pikir bisnis. Alhasil hanya menguntungkan bagi penguasa dan pengusaha, sedangkan rakyat tetap dalam kesengsaraan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi tidak terlindungi dan terabaikan.

Sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara telah gagal menjamin kualitas gizi rakyat. Pasar bebas yang tidak terkendali telah menyebabkan produk-produk berbahaya dapat beredar luas tanpa kontrol ketat, sehingga mengancam kesehatan masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah, sehingga produk-produk yang tidak aman dapat dengan mudah beredar di pasar. Kegagalan dalam mengontrol pasar oleh pemerintah telah berdampak pada kualitas gizi masyarakat. 

Produk-produk makanan yang tidak aman dan tidak bergizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius.

Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari pasar bebas yang tidak terkendali. Mereka dapat dengan mudah terpapar produk-produk berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dengan menerapkan kontrol pasar yang ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur produksi dan distribusi produk makanan, serta memastikan bahwa produk-produk makanan yang beredar di pasar aman dan bergizi. 

Penerapan sistem kapitalis telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Salah satu bukti kegagalan ini adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan terjamin.

Hal ini tentu berbeda dengan penerapan sistem Islam. Negara berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama. Kehidupan umat diatur berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya.

Dalam sistem Islam keamanan pangan dan gizi bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau korporasi, melainkan menjadi prioritas utama pemerintah. Negara Khil4f4h memiliki tanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi masyarakat, termasuk mengatur produksi pangan untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan aman dan bergizi. Melakukan pengawasan pendistribusian pangan dan memastikan kualitas pangan yang beredar di pasar. Keamanan pangan dan gizi yang dijamin oleh negara dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penyakit.

Pemerintah Islam memiliki peran aktif dalam mengelola sumber daya alam dan membangun sektor produktif. Sehingga sumber daya alam tidak dikelola oleh individu ataupun kelompok tertentu, namun dikelola oleh negara untuk menciptakan lapangan kerja yang luas bagi rakyatnya. Sumber daya alam harus dikelola dengan adil dan bijaksana, dengan cara yang berkelanjutan untuk kepentingan semua pihak. Selain itu, pembangunan sektor produktif juga sangat penting karena bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengembangkan infrastruktur, investasi dan teknologi, pemerintah Islam dapat membangun sektor produktif yang kuat yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. 

Dengan adanya lapangan kerja yang luas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan stabilitas sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara.

Islam menempatkan penguasa sebagai pengurus dan juga pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda: 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: 

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." 

Pemimpin yang diberi kepercayaan oleh rakyat dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah pemimpin. Ketakwaan kepada Allah akan mencegah penguasa melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Wallahualam bissawab