Bencana Berlalu, Penderitaan Rakyat Dianggap Halu
OPINI
Oleh Ummu Qianny
Aktivis Muslimah
Muslimahkaffahmedia.eu.org-Satu bulan telah berlalu sejak bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat melanda. Namun hingga hari ini, keselamatan rakyat belum benar-benar terjamin. Kondisi darurat masih terasa nyata, akses-akses vital belum pulih, dan kehidupan warga masih berjalan dalam ketidakpastian. Buktinya, perkara perut para pengungsi saja, menurut data dari Kemensos baru membangun 21 dapur umur yang hanya mampu melayani sekitar 100 ribu pengungsi, sedangkan pengungsi di Aceh mencapai 900 ribu. (acehprov.go.id 10/12/2025)
Selain itu, desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional makin menguat, menandakan bahwa persoalan ini jauh dari kata selesai. (amnesty.id 13/12/2025)
Pengibaran bendera putih di Aceh, memperlihatkan realitas yang tidak kalah pahit. Warga mengibarkan bendera putih simbol keputusasaan karena bantuan tak kunjung memadai. (Tempo.co.id 18/12/2025)
Lebih dari itu, muncul kembali bendera GAM di beberapa titik (news.detik.com 30/12/2025). Hal ini bukan sekadar persoalan simbolik, melainkan peringatan serius bahwa ketika negara dianggap absen, ruang ketidakpercayaan dan instabilitas sosial akan terbuka lebar.
Kondisi di lapangan pun tak kalah jauh dari kata aman. Akses vital masyarakat masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan jatuh, tali putus atau hancur. Setiap hari rakyat mempertaruhkan nyawa hanya untuk menjalani aktivitas dasar. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi dan tepat sasaran, atau justru tersandera oleh kepentingan lain?
Negara Gagal Menjamin Keselamatan Rakyat
Jika satu bulan pascabencana rakyat masih hidup dalam kerentanan, maka ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warganya. Lemahnya implementasi Undang-Undang kebencanaan makin terlihat nyata. Respon yang seharusnya cepat dan terpadu justru berjalan lamban, tidak merata, dan minim dampak nyata bagi korban.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada sistem yang melandasi pengambilan kebijakan yakni demokrasi kapitalisme. Dalam sistem demokrasi kapitalisme, keselamatan rakyat sering kali dikalahkan oleh perhitungan anggaran, efisiensi biaya, dan kompromi dari kepentingan politik. Nyawa manusia tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas mutlak, melainkan hal yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.
Dari sistem inilah lahir penguasa yang abai terhadap urusan rakyat. Hadir dalam pidato dan kunjungan seremonial semata, mirisnya absen dalam perlindungan nyata. Padahal Rasulullah saw. telah menegaskan:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menutup rapat semua alasan pembenaran bagi kelalaian penguasa. Kepemimpinan bukan kehormatan untuk dielu-elukan, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Islam Menjadikan Keselamatan Rakyat sebagai Amanah Syar'i
Islam memandang pemimpin sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat secara menyeluruh). Karena itu, penanganan bencana dalam Islam harus dilakukan secara cepat, terpusat, dan terkoordinasi. Setiap keterlambatan adalah kelalaian amanah. Allah Swt. berfirman:
“Dan berhentilah kamu; sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban.”
Dalam pandangan Islam, negara harus bertanggung jawab penuh atas korban bencana, tanpa kompromi terlebih karena kepentingan ekonomi. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat: makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan. Logika untung-rugi tidak boleh menghalangi penyelamatan jiwa manusia.
Rasulullah saw bersabda:
“Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.”
(HR. al-Baihaqi)
Jika pembiaran penderitaan sampai dilarang ditingkat individu, maka pada tingkat negara, pembiaran tersebut merupakan kezaliman besar.
Anggaran Negara untuk Kemaslahatan, Bukan Dalih Pembiaran
Dalam sistem Islam, keuangan negara dikelola melalui baitul maal dan diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, termasuk penanganan bencana. Jika kas negara tidak mencukupi, negara tetap wajib mencari solusi sesuai syariat demi menyelamatkan rakyat. Anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda keselamatan jiwa.
Inilah perbedaan mendasar dengan demokrasi kapitalisme. Islam menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama, karena menjaga jiwa (hifzh an-nafs) adalah tujuan pokok syariat. Lebih dari itu, Islam juga mewajibkan negara mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya demi kepentingan segelintir pihak adalah kezaliman yang berujung pada kerusakan. Allah SWT berfirman:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.”
Penutup
Bencana ini telah membuka tabir kebohongan lama. Negara yang katanya hadir, nyatanya sering absen saat rakyat paling membutuhkan. Demokrasi kapitalisme hanya melahirkan kepemimpinan yang sibuk menghitung biaya, bukan menyelamatkan nyawa warga negaranya. Selama sistem ini dipertahankan, tragedi akan terus berulang. Islam menawarkan jalan berbeda negara yang berdiri sebagai pengurus, bukan pedagang penderitaan. Sebab dalam Islam, promosi kekuasaan tak lebih penting dari pada satu nyawa rakyat yang terancam.
Komentar
Posting Komentar