Nasi Dibagi, Luka Menganga: Setahun MBG, Stunting Tetap Ada

 

OPINI 

Oleh Ummu Qianny 

Aktivis Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Seiring berjalannya waktu, satu tahun sudah berjalan Program Makan Bergizi (MBG) awalnya disambut dengan penuh sorak-sorai. Program ini digadang-gadang pula sebagai jurus ampuh negara untuk menekan angka stunting dan menyelamatkan masa depan generasi. Namun harapan itu kian hari kian terasa hampa.

Bagaimana tidak, fakta di lapangan menunjukkan, setelah satu tahun berjalan, ancaman stunting belum juga teratasi secara nyata. Yang terlihat justru tumpukan persoalan baru yang semakin membuka borok pengelolaan kebijakan dalam sistem kapitalis.

Berbagai masalah MBG bermunculan tanpa bisa disangkal. Keracunan massal terjadi di sejumlah daerah. Publik dikejutkan oleh temuan ompreng makanan yang mengandung unsur babi. Dapur-dapur SPPG diketahui tidak memenuhi standar kelayakan dan kebersihan. 

Bahkan ironisnya, meskipun sekolah libur panjang, program tetap dipaksakan berjalan, hal ini tentu saja menimbulkan kegaduhan, publik di buat heran, bingung, membuat 1 pertanyaan besar publik tentang akuntabilitasnya. (kompas.tv,26/12/2025)

Di tengah carut-marut itu, anggaran MBG tetap aman, sementara anggaran sektor lain yang tak kalah strategis justru dipersempit.

(kontan.co.id, 28/12/2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG sejak awal memang dirancang bukan untuk menyelesaikan akar masalah stunting. Ia diciptakan sebagai program populis khas kapitalisme, yang lebih mementingkan pencitraan dan keberlangsungan proyek dibandingkan kemaslahatan rakyat.

Indonesia menempati stunting ke 3 se-ASEAN(nextindonesia.id,28/05/2025) seharusnya menampar bagi siapa pun yang masih memiliki nurani, bagaimana bisa di negeri yang kaya sumber daya alam, tapi generasi nya kekurangan gizi. 

Munculnya angka-angka fantastis dalam pengadaan MBG tentu bukan kebetulan semata, meskipun banyak kasus di mana tidak sesuai dengan ekspektasi. 

Dalam logika kapitalisme hari ini, keberhasilan diukur dari terserapnya anggaran dan berjalannya program, bukan dari terjaminnya kebutuhan gizi rakyat secara berkelanjutan.

Lebih jauh, MBG dipertahankan mati-matian meski masalahnya semakin nyata.

Ombudsman mengungkap delapan permasalahan yang ditimbulkan dari "pemaksaan" berjalannya MBG ini. Menimbulkan turunnya kepercayaan publik, memicu kemarahan dan kekecewaan.

 (kompas.co.id, 01/10/2025) 

Namun, meskipun berbagai kritik datang dari masyarakat, lembaga perlindungan anak, hingga ekonom, tetapi negara tetap bergeming. Ini menguatkan dugaan bahwa MBG bukan semata program sosial, melainkan ladang kepentingan.

Pengelolaan dapur SPPG yang banyak melibatkan pihak swasta membuka ruang konflik kepentingan, terlebih ketika para pengelolanya diduga memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.  

Rakyat kembali menjadi korban kebijakan yang dijalankan bukan untuk mereka.

Karakter asli dari penguasa kapitalistik pun terlihat jelas: tidak amanah dalam mengelola anggaran negara. Dana besar digelontorkan untuk program yang sangat rapuh, sementara akar stunting dibiarkan utuh. Padahal stunting bukan sekadar soal kurang makan. Hal ini tentu ada keterkaitan yang begitu erat dengan kemiskinan secara struktural, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, mahalnya bahan pangan, rendahnya kualitas layanan kesehatan, serta minimnya edukasi gizi. 

Selama akar persoalan-persoalan ini tidak disentuh, MBG tak lebih dari tambal sulam semata yang mudah robek. Begitulah realita dalam sistem kapitalis.

Tentunya berbeda dengan sistem Islam. Islam menawarkan pandangan yang sangat berbeda. 

Dalam sistem Islam, negara diposisikan sebagai raa’in, (pengurus urusan rakyat) bukan sekadar pengelola proyek. 

Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah berat, bukan alat meraih keuntungan atau popularitas.

Pemenuhan gizi rakyat dalam Islam dilakukan secara menyeluruh dan sistemik. Negara memastikan sistem ekonomi berjalan adil sehingga kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi. 

Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi para kepala keluarga agar mereka mampu menafkahi keluarganya secara layak. Negara juga mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umat, sehingga pangan tersedia dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin.

Sistem pendidikan Islam mengedukasi masyarakat tentang gizi dan kesehatan sejak dini, bukan sekadar membagikan makanan siap saji. Sistem pangan Islam menutup celah monopoli dan spekulasi yang membuat harga bahan pokok melambung. Semua kebijakan ini berjalan terpadu, bukan parsial dan reaktif. Inilah bentuk tanggung jawab negara yang sesungguhnya.

Allah Swt. menegaskan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan urusan publik, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. an-Nisa: 58). Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan adalah kezaliman besar.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi seberapa besar anggaran MBG atau berapa banyak paket makanan yang telah dibagikan, melainkan sistem apa yang melahirkan kebijakan rapuh semacam ini. Ketika urusan perut rakyat diserahkan pada logika proyek dan bisnis, kegagalan hanya tinggal menunggu waktu.

Selama negara masih tunduk pada kepentingan kapital dan kroni, stunting akan terus diperlakukan sebagai komoditas kebijakan, bukan masalah yang harus diselesaikan hingga tuntas. Sudah saatnya umat membuka mata: solusi sejati bukan pada tambal sulam program populis, melainkan pada perubahan mendasar menuju penerapan Islam kafah, agar generasi tidak lagi diwarisi janji, tetapi jaminan masa depan.

Wallahualam bissawab