Setahun Program MBG, Ancaman Stunting Tak Kunjung Hilang

 

OPINI 

Oleh Nia Kurniawati

Pendidik Generasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Sudah setahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan gegap-gempita. Program ini digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan ironi, ancaman stunting belum terselesaikan. Sementara itu berbagai persoalan serius bermunculan dan memperlihatkan cacat mendasar dalam desain maupun pelaksanaannya. Lebih jauh, kegagalan ini mencerminkan watak kebijakan populis kapitalistik yang abai terhadap kemaslahatan rakyat. Alih-alih menjadi solusi ideologis, kebijakan ini tampak seperti langkah populis yang dipaksakan.

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program MBG 2026 mencapai Rp335 triliun. Sebanyak Rp223triliun dari dana MBG tersebut diambil dari sektor pendidikan atau sekitar 66,6%. Adapun anggaran pendidikan 2026 telah ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun atau 20% dari RAPBN 2026, naik 9,8% dari anggaran 2025 (Rp690 triliun). Selebihnya anggaran MBG Rp24,7 triliun dari sektor kesehatan dan Rp19,7 triliun dari sektor ekonomi. Dengan demikian dana MBG paling banyak mengambil dari anggaran pendidikan. (MuslimahNews, 02/01/2026)

MBG Banyak Masalah, Minim Manfaat

Meski telah berjalan satu tahun, MBG belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan stunting. Alih-alih menjadi solusi, program ini justru diwarnai rentetan persoalan. Kasus keracunan massal MBG di sejumlah daerah mengindikasikan lemahnya pengawasan kualitas pangan. Temuan ompreng yang mengandung unsur babi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat mayoritas Muslim dan menunjukkan pengabaian terhadap aspek kehalalan yang semestinya menjadi perhatian utama negara.

Di sisi lain, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di banyak wilayah tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran program. Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, MBG tetap dipaksakan berjalan bahkan saat libur sekolah, sehingga memunculkan kebingungan publik sekaligus pertanyaan besar soal akuntabilitas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengusulkan agar pelaksanaan MBG di masa libur sekolah dievaluasi. Menurutnya, anggaran MBG pada periode tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti membantu korban bencana di Sumatera. (Kontan.co.id, 26/12/2025)

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengritik program MBG yang tetap disalurkan padahal sekolah sedang libur.

Media mengatakan, ada kesalahan sangat signifikan dalam tata kelola MBG, terutama pada saat libur sekolah. "Karena kebijakan itu kan harus ada tiga hal. Siapa sasarannya, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah", ujarnya dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. (www.kompas.tv, 26/12/2025)

Lebih problematis lagi, anggaran MBG yang sangat besar berdampak pada pengurangan alokasi di sektor strategis lain, termasuk kebencanaan dan layanan publik. Negara seolah menutup mata terhadap efek domino kebijakan ini, demi memastikan MBG tetap eksis sebagai proyek unggulan penguasa.

MBG sebagai Program Populis Kapitalistik

Jika dicermati lebih dalam, MBG bukanlah kebijakan berbasis solusi struktural, melainkan program populis kapitalistik. Fokus utama program ini adalah keterlaksanaan proyek dan pencitraan politik, bukan manfaat nyata bagi masyarakat atau penyelesaian akar masalah stunting. Stunting bukan sekadar persoalan kurang makan sesaat, tetapi masalah multidimensi yang berkaitan dengan kemiskinan, akses pangan, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pendidikan gizi, serta stabilitas ekonomi keluarga.

Namun, MBG justru mereduksi persoalan kompleks ini menjadi pembagian makanan siap saji. Lebih parahnya lagi, program ini dipaksakan terus berjalan meski banyak masalah krusial belum terselesaikan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG. Banyak di antara pengelola tersebut diduga merupakan kroni penguasa, sehingga MBG berubah menjadi ladang bisnis berkedok kepedulian sosial.

Dampak kian meluas dan mencekik kehidupan rakyat. Di pasar-pasar, para Ibu mulai menjerit karena harga bahan pokok melambung dan pasokan menjadi langka akibat tersedot kuota proyek MBG. Di sekolah-sekolah para guru pun meradang, waktu yang seharusnya didedikasikan untuk mentransfer ilmu dan membentuk adab, sedikit banyak tersita untuk urusan teknis dan distribusi makanan. Jika begini terus, para guru dialihfungsikan menjadi pelayan birokrasi, seraya mengorbankan kualitas pendidikan generasi.

Kondisi ini menunjukkan ketidakamanan penguasa kapitalistik dalam mengelola anggaran negara yang strategis dan lebih memilih skema bagi-bagi makanan yang rawan dikorupsi ketimbang menyelesaikan akar masalahnya. Dana publik yang seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat justru dijadikan alat transaksi politik dan ekonomi.

Mengapa bukan pendidikan gratis dan berkualitas yang dijamin sepenuhnya oleh negara jika tujuannya benar untuk mencerdaskan generasi?

Pendidikan merupakan kebutuhan asasi yang harus dikelola negara secara mandiri. Bukan sekedar proyek strategis yang melibatkan kepentingan bisnis atau kekuatan aparat. Rakyat sungguh membutuhkan sistem yang dapat menjamin harga pangan murah agar para ibu mampu menyediakan gizi terbaik di atas meja makannya sendiri, serta jaminan pendidikan gratis agar para guru fokus mengajar tanpa dibebani urusan teknis yang bukan porsinya.

Negara sebagai Pelayan Rakyat

Berbeda dengan paradigma kapitalistik, Islam memandang negara sebagai _raa’in_ (pengurus dan pelayan rakyat). Dalam sistem Islam, setiap kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan terikat dengan syariat. Negara tidak boleh membuat kebijakan demi popularitas penguasa atau keuntungan pengusaha.

Pemenuhan kebutuhan gizi rakyat dalam Islam dilakukan secara integral dan sistemik. Sistem pendidikan berfungsi mengedukasi masyarakat tentang gizi dan kesehatan sejak dini. Sistem ekonomi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat melalui distribusi kekayaan yang adil. Negara menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri dan berkelanjutan. Negara juga menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, sehingga makanan bergizi mudah diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa harus bergantung pada program tambal sulam yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Rasulullah saw. bersabda, Al imamu raa'in, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi yang artinya, Imam/khalifah adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusan rakyatnya. (H.R. Bukhari)

Penutup

Setahun MBG berjalan tanpa menyelesaikan stunting. Hal ini merupakan kegagalan sistem kapitalisme dalam mengurus rakyat. Selama negara masih menjadikan kebijakan sebagai alat pencitraan dan ladang bisnis, masalah mendasar tidak akan pernah terselesaikan. Sistem Islam menawarkan solusi sistemik dan manusiawi, dengan menjadikan negara sebagai pelayan rakyat sejati. Tanpa perubahan paradigma dan sistem, rakyat hanya akan terus menjadi korban dari kebijakan semu yang jauh dari kemaslahatan. Saatnya beralih pada sistem Islam dengan tegaknya negara Khilafah Islam. Wallahu'alam bissawab.