Ada Apa di Balik Tugas Spionase Aparatur Sipil Negara?

 

OPINI

Oleh Ummu Farizahrie

Pegiat Literasi dan Dakwah

MKM, OPINI_Indonesia adalah negeri dengan mayoritas kaum muslim. Namun, kini umat Islam di negeri ini masih dalam keadaan mudah dipecah belah dan terprovokasi, terutama terhadap isu terorisme dan radikalisme. Mirisnya, dua isu tersebut diembuskan oleh penguasa negeri muslim sendiri sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketakutan di kalangan orang-orang mukmin.

Ustaz Felix Siauw pernah berkata di dalam salah satu podcast milik seorang Youtuber terkenal bahwa beliau tidak khawatir terhadap konflik antaragama, tetapi justru dia mengkhawatirkan konflik di tubuh umat Islam sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat, Edie Faganti, pada Kamis (5/01) yang akan menerapkan salah satu program kegiatan Badan Kesbangpol pada 2023 yaitu Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen dan Kewaspadaan Dini.

Lebih lanjut dia mengatakan hal ini dilakukan dengan tujuan mengawal setiap tahapan proses pemilu serta pilkada serentak pada 2024 agar berjalan lancar. Dan nantinya ASN dapat mengantisipasi serta mengamati aktivitas yang sekiranya dianggap mengganggu jalannya tahapan pemilihan pemimpin negara dan para wakil rakyat. Untuk itu ASN Kabupaten Kobar akan melaksanakan diklat dasar intelijen di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Februari hingga Maret mendatang. (borneonews.co.id, 5/1/2023)

Hal tersebut sejalan dengan apa yang tengah gencar disosialisasikan oleh BNPT sebagai fokus program kerja mereka pada 2023 yaitu ide wawasan kebangsaan yang mengusung tema "Dengan Semangat Penta Helix Kita Perkuat Wawasan Kebangsaan dalam Eliminasi Ideologi Terorisme". 

Tahun-tahun menjelang pemilu dianggap sebagai tahun politik yang 'panas'. Oleh sebab itu gaung wawasan kebangsaan ditujukan untuk menciptakan tahun politik yang 'damai', bebas dari aksi terorisme dan radikalisme yang dirasa dapat mengancam kelancaran pelaksanaan pemilu pada 2024 mendatang.

Sebenarnya siapa yang menjadi sasaran tembak label terorisme dan radikalisme yang dimaksud penguasa negeri ini? Polemik yang kerap terjadi bukanlah akibat ulah mereka. Selain itu orang-orang tersebut bukan pula pelaku korupsi. Dan bukan juga yang menjadi perampok sumber daya alam negeri. Pelabelan terhadap orang-orang ini sejatinya adalah pengalihan perhatian umat terhadap fakta penyebab hakiki karut marutnya negeri ini.

Stigma negatif terorisme dan radikalisme lebih mengarah kepada kelompok Islam yang tengah memperjuangkan diterapkannya aturan Islam yang menyeluruh (kafah). Karena jika sistem Islam yang diterapkan maka para penguasa dan oligarki tidak lagi dapat menancapkan kukunya di negeri ini serta mengeruk keuntungan dari perampokan sumber daya alam bumi pertiwi.

Sebab sejatinya politik yang didasarkan asas demokrasi hanya akan mengurus kebutuhan partai yang bermuara kepada kepentingan penguasa dan oligarki, sama sekali bukan untuk mengurusi keperluan umat. Rakyat dalam ranah politik hanya dijadikan sarana untuk mendulang dukungan dan suara yang setelah itu dilupakan dan diabaikan.

Kemudian demi mendukung wacana politik 'damai' para ASN (Aparatur Sipil Negara) pun dilibatkan untuk memata-matai umat dari kemungkinan melakukan aksi-aksi terorisme yang mereka kira akan mengacaukan suasana jelang kontestasi pemilu nanti. Hal ini mengingatkan kita akan agenda negeri Barat serta upaya deradikalisasi mereka terhadap Islam untuk membangkitkan Islamofobia di tengah umat. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena ideologi Islam dengan kapitalisme tidak akan pernah sejalan. Kapitalisme yang ruhnya adalah sekularisme tidak akan pernah menjadikan agama sebagai pengatur kehidupan, sementara Islam sebaliknya, agama justru dijadikan asas dalam menjalankan kehidupan.

Negeri Barat yang menganut ide kapitalisme tentu menginginkan mereka yang selalu menjadi penguasa di dunia ini. Mereka takut jika Islam bangkit dan menjadi ideologi yang menguasai dunia maka hegemoni para kapital tersebut terhadap negeri-negeri kaum muslim akan hancur. 

Sesungguhnya umat telah menyadari keburukan sistem kapitalisme ini. Begitu pula demokrasi yang  menganut paham kebebasan telah nyata kebobrokannya di tengah masyarakat. Umat telah muak dengan pemahaman ini dan berharap hidup dalam naungan Islam. Karena itulah muncul gerakan atau kelompok yang menginginkan perubahan yang hakiki dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang inilah yang menjadi sasaran untuk dimata-matai aktivitasnya.

Padahal kegiatan menjadi mata-mata apalagi untuk kepentingan orang kafir diharamkan dalam Islam. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang."

Dari ayat di atas jelaslah bahwa memata-matai umat Islam di negerinya sendiri haram hukumnya. Termasuk melakukan hal yang demikian kepada kafir dzimmi yang menjadi warga negara daulah Islam.

Akan tetapi hukumnya menjadi boleh atau bahkan wajib menjadi spionase terhadap warga negara kafir muhariban fi'lan ataupun muhariban hukman di negeri mereka atau di negeri-negeri kaum muslim yang sering bertemu dan melakukan aktivitas dengan warga daulah. Dan ini dilakukan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (Kepolisian). Hal ini diperbolehkan berdasarkan dalil bahwa Rasulullah saw. dahulu pernah mengutus seseorang untuk memata-matai kaum Quraisy pada perang Badar.

Demikianlah yang patut menjadi musuh negara bukanlah umat Islam beserta ajarannya. Karena sejatinya biang permasalahan dan konflik di negeri ini bersumber dari penerapan sistem rusak yaitu kapitalisme. Begitupun dengan turunannya ialah sekularisme dan demokrasi.

Sementara Islam dengan penerapan hukumnya yang sempurna akan membawa kebaikan, keadilan dan kedamaian. Bukan hanya untuk umat Islam. Akan tetapi untuk seluruh umat manusia bahkan semua makhluk ciptaan Allah Swt. Karena pemimpin Islam sangat fokus dalam mengurus rakyatnya. Dia juga bertanggung jawab menerapkan syariat Islam di muka bumi ini.

Wallahua'lam. *[MKM/amh]*

Posted by UNH