Berantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0% pada 2024, Mampukah?

 

🖤Admin MKM

Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. (Ar-Ra'd [13]:11)

OPINI

Oleh Rati Suharjo

Pegiat Literasi AMK

MKM,OPINI_Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan kekuasaan pada manusia untuk menentukan kehidupannya. Apakah manusia tersebut menginginkan kebaikan yang mendapatkan pahala atau keburukan yang pada akhirnya mendapatkan dosa.

Begitu juga dengan kasus di negeri ini. Apakah menginginkan kesejahteraan atau kesengsaraan. Sebab, semua itu tergantung dari penerapan kebijakan yang diterapkan. Sama halnya dengan masalah kemiskinan di negeri ini yang tak kunjung berakhir. Dari hari ke hari kasus kemiskinan kian bertambah. 

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mempunyai target, sebelum masa jabatan kepresidenan berakhir pada 2024, akan menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Kemiskinan ekstrem hampir terjadi di beberapa propinsi, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Maluku, dan Papua Barat. Kemiskinan ekstrem adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Selain itu, dalam kemampuan daya beli Purchasing Power Parity/PPP) hanya mencapai $1,9.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pada tahun 2021 masyarakat tergolong miskin ekstrem terdapat 2,14% atau 5,8 juta jiwa. Jika dihitung pada tahun 2024, maka kemiskinan ekstrem akan mencapai 2,6 atau 3,1% setara 7,2-8,6 juta jiwa. Adapun pengeluarannya ada di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan.

Fakta inilah yang membuat Presiden Joko Widodo sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024, akan menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Tentunya perjuangan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya saat ini sudah menginjak tahun 2023. Begitu juga peneliti dari SDGs Center, Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Arief Anshory Yusuf menyampaikan hal ini akan sulit, karena masih banyak yang terpinggirkan atau tinggal di tempat terpencil, sehingga sulit diindentifikasi dan dijangkau. 

Adanya kemiskinan ekstrem di negeri ini sejatinya menunjukan gagalnya kapitalisme dalam menyejahterakan rakyatnya. Pasalnya, mayoritas kebijakan yang diterapkan di negeri ini adalah memihak kepada kapitalis. Sementara, rakyat kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pokok rakyat dihadapkan dengan harga-harga yang terus naik. Dalam kesehatan, rakyat masih dibebani dengan penarikan iuran BPJS. Begitu juga dalam pendidikan, rakyat harus mengeluarkan dana lebih untuk meraih gelar sarjana. 

Anehnya setelah meraih gelar sarjana, lapangan pekerjaan pun sempit. Akhirnya banyak ditemukan gelar sarjana yang menganggur. Belum lagi banyak perusahan yang melakukan PHK masal, akibatnya angka pengangguran terus bertambah. Permasalahan inilah yang menyebabkan kemiskinan terus bertambah.

Sementara negara terus meliberalisasikan ekonomi. Akibatnya melalui UU investasi, banyak sumber daya alam yang dikuasai pemilik modal. Rakyat yang seharusnya mendapat pelayanan dari negara, justru terbalik, malah rakyat yang harus melayani negara lewat membayar pajak yang terus ditingkatkan demi pembangunan negara.

Apakah dengan seperti itu akan terwujud penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024? tentu saja tidak. Sebab kemiskinan ekstrem di negeri ini buah dari penerapan kapitalisme. Jalan satu-satunya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di negeri ini tidak ada jalan lain selain kembali kepada Islam. Islam telah terbukti nyata menyejahterakan rakyatnya selama 13 abad. Hal ini terbukti di masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz.

Dikisahkan di masa Khalifah Dinasti Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus Yahya bin Said untuk mengumpulkan zakat ke Afrika. Setelah memungut zakat, Yahya bermaksud untuk membagikannya kepada orang miskin. Namun pada saat itu, Yahya tidak menjumpai orang miskin. Hal ini terjadi bukan hanya di Afrika, tetapi di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti di Basrah dan Irak.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun mengirim surat kepada Gubernur Irak, Hamid bin Abdurahman. Isi surat tersebut, agar mengambil dana untuk membayar semua gaji dan hak rutin di wilayah Irak. Namun, jawaban dari Hamid bin Abdurahman, "saya sudah membayarnya dan dana di Baitulmal masih banyak."

Khalifah Umar bin Abdul Aziz kemudian memerintahkan agar mencari orang yang terlilit hutang tetapi tidak boros. Isi suratnya, "Berilah dia uang untuk melunasinya". Abdul Hamid pun kembali membalas surat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa, "semua sudah saya bayar, tetapi uang di Baitulmal masih banyak".

Inilah kisah kemuliaan Islam ketika diterapkan dalam sebuah konstitusi negara. Dengan menerapkan ekonomi Islam, maka harta dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu harta pribadi, harta milik umat dan harta milik negara. Harta milik umat meliputi segala sumber daya alam baik tambang, hutan, danau, laut, sungai dan segala kekayaan alam yang ada di laut maupun di darat haram diswastanisasi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw.

"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api, dan rumput."(HR. Abu Daud dan Ahmad) 

Melalui hadis ini negara wajib mengelola sumber daya alam tersebut, dan hasil dari pengelolaan tersebut dikembalikan pada rakyat. Sehingga segala kebutuhan hidup rakyatnya tercukupi, baik pendidikan, kesehatan, pangan, papan, dan sandang.

Selain itu, negara menyediakan lapangan pekerjaan untuk kaum laki-laki. Karena kewajiban seorang laki-laki adalah pemberi nafkah kepada keluarganya. Seandainya terdapat rakyat yang tidak mampu, maka negara akan menggerakkan keluarganya untuk menafkahinya. Namun, jika tidak ada keluarga yang menanggung, maka negara wajib melayaninya.

Inilah tugas negara dalam pemerintahan Islam. Negara adalah pelayan rakyat. sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah saw.,

"Imam itu laksana penggembala, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalanya." (HR Imam Bukhari dan Imam Ahmad)

Wallahualam bissawab.