Maraknya PHK Massal, Bukti Kapitalisme Sistem Gagal

❤ Admin MKM 

Gelombang PHK massal yang melanda di mana-mana terjadi karena buruknya situasi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Krisis keuangan yang awalnya hanya dialami oleh negara Amerika akhirnya menjalar ke negara-negara lain. Tidak hanya menjadi krisis keuangan global, tetapi juga menyebabkan pelambatan ekonomi secara global. 

OPINI

Oleh Rosmita

Aktivis Muslimah

MKM, Opini_Indonesia dilanda gelombang PHK massal. Tak tanggung-tanggung, sejumlah perusahaan melakukan PHK massal terhadap ribuan orang karyawannya. Seperti yang sedang viral di media sosial, PT Hung-A Indonesia melakukan PHK terhadap 1.500 pekerjanya. Alasannya karena PT Hung-A akan menutup operasional bulan Februari mendatang. Kabarnya, pabrik ban asal Korea Selatan tersebut akan pindah ke Vietnam. (cnbcindonesia, 19/1/2024) 

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK di 34 provinsi sepanjang Januari-November 2023 terus mengalami kenaikan. Dari 2.876 orang yang mengalami PHK naik menjadi 57.923 orang, dan akan terus meningkat di tahun 2024. Jika hal ini tidak segera ditangani, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. 

Bukan hanya di Indonesia, gelombang PHK juga menerjang sejumlah perusahaan-perusahaan besar dunia. Ada sekitar 85 perusahaan teknologi yang melakukan PHK terhadap 23.670 orang pekerjanya, di antaranya Meta dan Microsoft. (cnbcindonesia, 25/1/2024) 

Gelombang PHK massal yang melanda di mana-mana terjadi karena buruknya situasi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Krisis keuangan yang awalnya hanya dialami oleh negara Amerika akhirnya menjalar ke negara-negara lain. Tidak hanya menjadi krisis keuangan global, tetapi juga menyebabkan pelambatan ekonomi secara global. Kondisi ini berakibat pada melemahnya sektor keuangan dan berdampak pada sektor rill. 

Dampak dari krisis keuangan dan pelambatan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ketika menghadapi kelesuan perekonomian, perusahaan akhirnya mengambil kebijakan PHK besar-besaran dalam aktivitas industri. Akibatnya, rakyatlah yang menjadi korban. 

Hal ini terjadi karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang egois. Sistem ini lebih mengutamakan perusahaan, namun abai dengan nasib karyawan. Bukti bahwa sistem kapitalisme lebih berpihak kepada para pengusaha daripada para pekerja adalah dengan disahkannya sejumlah undang-undang yang menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja. 

Selain itu, sistem kapitalisme telah memberikan celah untuk pengelolaan kekayaan alam yang melimpah kepada asing dan swasta, akibatnya rakyat tersisihkan dan menjadi pengangguran. Pengelolaan SDA oleh asing membuat negara kehilangan sumber pendapatannya, sehingga tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyat. 

Bahkan, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi tanggungan negara kini dikomersilkan. Rakyat yang sudah sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, dipaksa mandiri dengan menanggung sendiri segala kebutuhannya, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mereka juga masih dipalak atas nama pajak. Sementara para penguasa berlepas diri dan tak mau peduli. 

Sistem Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Berbeda dengan sistem kapitalisme, sistem Islam melahirkan pemimpin yang amanah dan bertakwa yang akan menempatkan dirinya sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: "Imam (khalifah) itu pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus." (HR. Bukhari) 

Dalam sistem Islam negara akan menjamin kesejahteraan rakyat, mulai dari mewajibkan laki-laki untuk bekerja hingga menyediakan lapangan pekerjaan. Negara akan mengembangkan sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, pertambangan, dan sejenisnya. Sektor ini akan diolah sesuai aturan Islam. Pengembangan sektor-sektor tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk rakyat. 

Negara juga melarang penguasaan SDA oleh segelintir orang, baik lokal apalagi asing. Negara akan mengelola sendiri SDA yang ada. Kemudian, hasilnya diberikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Negara akan memberikan bantuan modal bagi mereka yang ingin membuka usaha. Bahkan, negara juga akan memberikan santunan kepada orang yang lemah dan tidak mampu bekerja.

Dengan demikian, rakyat akan hidup sejahtera dan terpenuhi hak-haknya. Namun, semua ini hanya akan terwujud bila negara menerapkan aturan Islam secara kafah di bawah naungan Daulah Islam.

Wallahualam bissawab.