Diskon Listrik 50%, solusikah?

Negara dalam Islam akan memberikan semua yang dibutuhkan umat, serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya sekedar di satu bidang, seperti diskon listrik. 

OPINI 

Oleh Nuri Handayani 

Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Siapa yang tidak suka dengan kata diskon? Di awal tahun masyarakat Indonesia sudah digemparkan dengan adanya diskon listrik, yang dimulai sejak dari 1 Januari 2025. Masyarakat pun mulai membuktikan kebenarannya, ternyata terbukti memang ada diskon 50% untuk listrik prabayar dan pasca bayar. Seperti mendapatkan hadiah dan angin segar, karena tidak hanya sekedar janji, masyarakat pun sangat antusias menyambutnya. Khususnya dari kalangan ibu rumah tangga yang sedang terhimpit beban ekonomi. 

Darmawan Prasodjo, Direktur utama PLN mengimbau agar pelanggan listrik khususnya prabayar, agar tidak terburu-buru dalam membeli token listrik. Karena diskon listrik akan berlaku sepanjang bulan, dan dapat dinikmati secara otomatis tanpa mekanisme yang berbelit sesuai kriteria. Adapun yang mendapatkan diskon listrik 50% adalah pelanggan rumah tangga dengan daya mulai dari: 450 VA, 900 VA, 1300 VA, dan 2200 VA. Sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) No 348. K/TL 01/MEM.L/2024. (www.kompas.id.com 3/1/2025)

Meskipun demikian ada batasan pembelian untuk token prabayar, daya 450 VA maksimal dapat membeli token 67.000, daya 900 VA maksimal dapat membeli token listrik 438.000, daya 1300 VA maksimal dapat membeli token 676.000, dan daya 2200 VA maksimal dapat membeli token listrik 1,1 juta per bulan. 

Dengan upaya inilah negara memberikan diskon untuk kompensasi kenaikan pajak. Masyarakat dipastikan akan terlena dengan kebijakan pemerintah terkait adanya diskon listrik tersebut. Padahal, selanjutnya mereka akan dibuat menjerit dengan kenaikan PPN 12%. Sebab, dengan adanya kenaikan PPN tersebut, harga-harga kebutuhan pokok dipastikan akan turut naik. Sementara ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sedang merosot.

Inilah buah dari sistem kapitalistik yang tidak serius mengurusi masyarakat. Alih-alih mengurusi masyarakat, bahkan penguasa seolah tidak peduli dengan masyarakat yang kurang mampu. Dengan menaikkan PPN 12% akan berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya. Lantas, layakkah diskon listrik 50% ini menjadi solusi? Jawabannya sudah jelas "tidak!" Kebijakan ini hanya topeng untuk menutupi kezaliman penguasa terhadap rakyatnya.

Masyarakat harus cerdas, jangan gampang terbuai dengan kebijakan yang dibuat penguasa. Sebab sistem kapitalis yang mereka usung, tolak ukurnya adalah manfaat. Seakan-akan kita dibungkam dengan sedikit madu, setelah itu kita harus menelan racun yang dapat membunuh kita secara perlahan-lahan. 

Islam memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengatur urusan umat. Dalam Islam pemimpin berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan umat, mulai dari sandang, papan, dan pangan. Negara akan memberikan semua yang dibutuhkan umat, serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya sekedar di satu bidang, seperti diskon listrik. Namun juga menjamin dalam segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satunya dalam mengatur listrik, pemenuhannya akan diambil dari pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum. Jadi rakyat hanya dibebankan untuk biaya operasionalnya saja, sehingga pembelian token listrik tidak membengkak seperti sekarang.

Islam juga mengatur pendapatan negara yang berasal dari kharaj, fa'i dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), bukan dari pajak. Semua pendapatan negara dari sumber-sumber di atas akan dikumpulkan di Baitul mal dan akan dikeluarkan sesuai kebutuhan umat. Karena sesungguhnya Islam mengharamkan negara mengambil pajak dari rakyat, apalagi dalam keadaan ekonomi serba sulit. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

 “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diazab) di neraka” (HR Ahmad 4/109 dan Abu Dawud)

Hanya dengan sistem Islam, negara memiliki kontrol yang baik dalam mengatur berbagai macam pendapatan dan perekonomian. Sebab, sumber utama pendapatan negara Islam bukan berasal dari pajak dan utang. Sehingga tidak akan menjadi beban bagi rakyatnya, sebagaimana yang terjadi di dalam sistem kapitalis sekuler. Terbukti selama 13 abad lamanya sistem Islam mampu menyejahterakan rakyatnya, dalam masa kepemimpinan Rasulullah saw. dan para khalifah setelah beliau wafat.

Wallahualam bissawwab.