Negara Islam Menjamin Kesehatan Mudah dan Murah

Khilafah akan mampu mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan gratis dari kas negara, karena negara mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar.

OPINI

Oleh Venni Hartiyah

Pegiat Literasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Kesehatan fisik dan juga jiwa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jika sehat fisik akan tetapi jiwa tidak sehat, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan. Begitu juga sebaliknya, jika sehat jiwa tetapi fisik tidak sehat maka juga tidak seimbang. Semuanya harus sehat baik fisik ataupun jiwa agar kehidupan kita seimbang. Dalam hal ini kita harus selalu menjaga kesehatan yang telah Allah anugerahkan. Baik dengan menjaga asupan makanan yang cukup nutrisinya, memilih makanan yang halal dan tayib untuk tubuh. Selain itu jiwa juga harus selalu dicukupkan nutrisinya dengan selalu mencharge iman dan selalu berkumpul dengan orang-orang yang sholeh. 

Memelihara kesehatan fisik dan juga jiwa adalah tugas kita semua sebagai makhluk ciptaan Allah. Jika sehat jiwa raga maka segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan maksimal. Begitupun dengan berdakwah akan berjalan dengan maksimal dan energik. 

Dilansir dari Beritasatu.com (28-01-25) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Program ini melibatkan 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta. Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenkes Widyawati ketika berbincang dalam program Beritasatu Utama di BTV, Selasa (28-1-2025). Widyawati menjelaskan, anggaran program tersebut sebanyak Rp4,7 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan, program cek kesehatan gratis ini akan digelar secara bertahap mulai bulan februari 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program tersebut dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Cek kesehatan gratis merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Dikatakan Dedek, program ini akan dimulai sekitar Februari 2025. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis ini, kita datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya, dengan menunjukkan kartu identitas. Dari sini kita akan mendapatkan pemeriksaan (cek) kesehatan lengkap dan gratis. Cara ini mudah, andai berbayar juga mahal. 

Ada rasa campur aduk ketika membaca berita di atas. Di satu sisi senang ada cek kesehatan gratis yang akan berlangsung beberapa tahun kedepan, tetapi pada faktanya kebutuhan kita tidak hanya kesehatan. Namun, juga kebutuhan hidup lainnya seperti sandang, pangan, dan papan. Ironis, dengan berbagai macam kebutuhan yang kian mahal seperti bahan pangan, BBM, tarif dasar listrik. Begitu juga dengan langkanya gas melon untuk masyarakat. Ini membuat ketimpangan yang nyata di tengah sulitnya lapangan pekerjaan.

Pemeliharaan kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap orang, tetapi biaya pemeriksaan dan penyediaan fasilitas kesehatan adalah kewajiban negara untuk rakyatnya. Akan tetapi, dalam pemberian fasilitas kesehatan gratis oleh pemerintah melalui program di atas, belum jelas akan berjalan sampai kapan. Sungguh miris jika melihat kenyataan ini. Sebab, kesehatan rakyat dari kandungan sampai tua seharusnya ditanggung serta dijamin pemerintah. Sayangnya, di era kapitalisme ini kesehatan mahal harganya. Buktinya dengan adanya program kesehatan gratis, membuktikan betapa sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah.

Tidak dimungkiri, pemerintah yang fungsinya sebagai pelayan bagi rakyatnya, hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator saja. Di beberapa daerah ada sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai. Selain itu, infrastruktur untuk memenuhi fasilitas kesehatan juga masih kurang. Menurut pemerintah pemenuhan fasilitas kesehatan akan dilakukan secara bertahap. Namun, tingginya angka korupsi dan keberpihakan pada kalangan tertentu, rawan teejadi berbagai persoalan yang justru menghambat terwujudnya program tersebut.

Di samping itu Negara Kapitalisme memiliki sumber pendapatan utama dari pajak. Oleh sebab itu, untuk mendukung agar program tersebut berhasil, kemungkinan besar akan memungut pajak dari rakyat. Kemungkinan iuran BPJS bisa jadi ikut dinaikkan, karena dalam hal ini swasta boleh ikut campur dalam masalah pengelolaan kesehatan. Inilah prinsip kapitalisme, semua atas dasar untung rugi.

Kesehatan dalam Sistem Islam

Dalam Islam, kesehatan merupakan hak setiap rakyat. Seluruh rakyat akan mendapatkan layanan kesehatan baik kaya atau miskin, muslim atau nonmuslim, serta mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan yang berkualitas bahkan gratis. Ini wujud peran negara sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung). Artinya, negara wajib melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kebutuhan rakyatnya. Negara tidak akan menempatkan rakyat sebagai alat jual beli untuk negaranya dalam hal kesehatan. 

Rasulullah saw. bersabda:

فَاْلإِماَمُ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. (HR. Al-Bukhari)

Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti dokter dan tenaga medis yang profesional. Mereka ditugaskan oleh khalifah untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam kesehatan. Khilafah membentuk badan-badan riset yang tugasnya meneliti dan mengidentifikasi berbagai macam penyakit sekaligus penangkalnya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Bani Ibu Thulun di Mesir memiliki masjid dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan. Lemari tempat menyimpan minuman dan obat-obatan serta dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis.

Selain itu, pada masa Khalifah Bani Ummayah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tunanetra. Begitu juga pada masa Khalifah Bani Abbasiyyah mendirikan rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling. 

Begitupun ketika Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara, pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw. mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir. Beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. (HR. Muslim)

Artinya, Rasulullah sebagai kepala Negara Islam, menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, II/143).

Negara Islam sangat memperhatikan upaya promotif dan preventif. Upaya optimal ini akan mampu menekan angka kesakitan. Khilafah melalui departemen terkait mensosialisasikan bagaimana hidup sehat dan senantiasa mendorong lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Khilafah juga membudidayakan hidup sehat. Membuat aturan yang menjamin kehalalan dan higienitas makanan serta minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat serta menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari polusi. 

Khilafah akan mampu mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan gratis dari kas negara, karena negara mempunyai sumber pendapatan yang sangat besar. Penerapan sistem ekonomi Islam menjadikan khilafah mengelola seluruh sumber daya alam dan harta milik umum, seperti tambang, hutan, dan juga air untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satunya adalah untuk memenuhi pemeliharaan kesehatan rakyat.

Selain itu, juga budaya masyarakat muslim adalah budaya saling tolong menolong, amar makruf nahi mungkar. Budaya ini sangat membantu khilafah dalam menciptakan pelayanan kesehatan bagi setiap individu. Adapun dalam masalah administrasi, khilafah menerapkan konsep layanan yang mudah, cepat, dan profesional. Inilah pedoman Negara Khilafah dalam memberikan layanan kesehatan pada rakyatnya sehingga rakyat mendapatkan layanan terbaik. Sungguh, umat saat ini sangat butuh akan adanya khilafah yang diwajibkan dalam Al-Qur'an.

Wallahualam bisshawab.