Pentingnya Smart Environment

OPINI

Kunci terciptanya smart environment adalah adanya pola pikir dan pola sikap yang cerdas pada setiap individu dalam lingkungan bermasyarakat. 

Oleh Dias Paramita 

Aktivis Dakwah Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Sistem pemerintahan merupakan suatu bentuk institusi politik yang digunakan suatu negara untuk mengorganisasikan dan menegakkan kekuasaan di atas komunitas. Sistem pemerintahan yang baik adalah sistem yang didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam konteks smart environment diharapkan mampu menciptakan tata kelola lingkungan komunitas yang sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam semua aspek. 

Namun, saat ini sistem pemerintahan demokrasi menjadi penghalang terwujudnya konsep tersebut. Hal tersebut dikarenakan ideologi yang dianut berdasarkan asas kapital atau materi semata. Akibatnya melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, melainkan berfokus pada kepentingan segelintir pemilik modal yang menguasai sumber daya ekonomi.  

Sistem Demokrasi Gagal Menciptakan Smart Environment

Kunci terciptanya smart environment adalah adanya pola pikir dan pola sikap yang cerdas pada setiap individu dalam lingkungan bermasyarakat. Namun, berdasarkan penelitian Health Collaborative Center, 50% warga Indonesia mengalami overthinking terhadap permasalahan layanan BPJS, situasi politik, kenaikan harga bahan pokok dan obat-obatan, serta sempitnya lapangan pekerjaan (CNNIndonesia.com, 25-02-2025). Pola pikir demikian dapat menimbulkan gangguan kebiasaan lainnya seperti insomnia (51%) dan eating disorder (65%). Fakta tersebut membuktikan bahwa kunci dari smart environment tidak tercapai. 

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan yang dibuat manusia yang lebih mengutamakan sekufu manusia lainnya, daripada kesejahteraan sosial sehingga tidak akan mampu menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesehatan masyarakat dikomersialisasikan, terlihat dari sistem pembayaran BPJS dan pelayanannya yang dinilai masih kurang optimal dan kenaikan harga obat-obatan. 

Ekonomi Rendah dan Korupsi Bukti Kegagalan Demokrasi

Demokrasi juga gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi smart environment. Sebagian besar masyarakat mengalami overthinking karena kekhawatiran terhadap ekonomi yang menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup. Lonjakan harga bahan pokok dan kebijakan pajak yang menekan rakyat kecil makin memperburuk kondisi. Dalam kondisi semacam itu rakyat dipaksa untuk bertahan dengan segala keterbatasan, sementara para korporat tetap menikmati kemewahan tanpa beban.  

Para penguasa modal sekarang ini seakan diberikan peluang besar untuk melakukan praktik korupsi. Hal tersebut berkaitan dengan kebebasan aturan pengolahan kepemilikan dan hukum yang tumpul ke atas. Terbukti, banyak sekali koruptor yang merugikan negara, di antaranya yang terbaru adalah koruptor timah senilai 271 triliun dan koruptor pertamina sebesar 193,7 triliun yang tidak mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya (tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan). Sebagaimana hukuman dalam Islam, tokoh zalim tersebut layak dihukum mati. Namun, dalam sistem sekularisme hukuman mati dinilai melanggar nilai hak asasi manusia. 

Demokrasi dan Ketidakadilan Sosial

Kemudian, indikator selanjutnya dalam terwujudnya smart environment adalah terciptanya kesejahteraan sosial yang merata. Sistem sosial berkaitan erat dengan kelas sosial berdasarkan derajat ekonominya, yaitu borjuis (pemilik atau produsen) dan proletar (konsumen). Dalam sistem ekonomi kapitalisme terfokus pada produsen dan konsumen saja. Padahal, dalam sistem Islam dan realitanya, masalah ekonomi terletak pada aspek distribusi atau pemerataan sehingga tidak ada lagi menjadi sebuah statement yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kondisi tersebut menunjukan adanya ketimpangan ekonomi yang makin lebar. 

Situasi ini makin buruk dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang justru mempersulit kehidupan rakyat kecil. Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) makin banyak, mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu terancam kehilangan akses pendidikan karena pemotongan dana KIP-K, serta subsidi vaksin dan alat kesehatan yang dipangkas. Belum lagi janji lapangan pekerjaan yang entah kapan akan terealisasikan. Di sisi lain, penguasa justru membuat struktur kabinet menjadi gemuk, bahkan mempekerjakan seseorang yang sudah memiliki nama dan kehidupan yang layak. Para kelompok elit tetap menikmati berbagai fasilitas negara tanpa merasakan kesulitan yang sama.  

Ironisnya, asas demokrasi bertajuk ‘dari, oleh, dan untuk rakyat' sering kali dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai kepentingan. Rakyat diberikan janji dan kebebasan memilih pemimpin, tetapi yang pada akhirnya kebijakan tetap berpihak pada mereka pemangku kekuasaan sehingga sistem demokrasi lebih cocok digunakan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, bukan melayani hajat rakyat.

Jalan Menuju Smart Environment yang Hakiki

Berdasarkan analisa penyebab berbagai masalah adalah akibat sistem demokrasi yang rusak. Oleh karena itu smart environment tidak dapat terwujud. Mengutip dari salah satu kutipan Schorates, bahwa kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik di dalam demokrasi, karena demokrasi memfasilitasi semua orang yang memiliki kekuasaan dan berdasarkan popularitas semata. 

Dengan demikian, dibutuhkan penerapan kembali sistem Islam berdasarkan aturan ketetapan dan hukum Allah Sang Pencipta dan Pengatur dalam segala aspek kehidupan. Melalui penerapan sistem Islam maka akan menjamin terjaganya agama, jiwa, kehormatan, akal, harta, keturunan, keamanan, dan negara.

Waallahualam bissawab.