Keracunan MBG Terulang Kembali, Inikah Program Sejati?

OPINI

Oleh Nur Syamsiah Tahir 

Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi AMK 

Program MBG untuk Masa Depan Anak-Anak Indonesia!

Hai, Kawan Gizi!

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

….

Muslimahkaffahmedia.eu.org_Demikianlah potongan kalimat yang diposting oleh badangizinasional.ri di instagram pada 15 Mei 2025 lalu. Ditegaskan dalam postingan tersebut, Presiden Prabowo mendukung sepenuhnya program ini. Bahkan program ini telah menjangkau 3,5 juta penerima manfaat dan 1.286 SPPG di 38 provinsi. Selanjutnya 6 juta anak ditargetkan bisa merasakan manfaat MBG di akhir Mei. Kemudian sebanyak 82,9 juta penerima manfaat akan dicapai sampai akhir tahun 2025 di seluruh Indonesia.

Namun sayang seribu kali sayang, yang terjadi justru para penerima manfaat program MBG ini keracunan. Tidak hanya di Sragen, bahkan keracunan ini terjadi lagi di berbagai daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Lebong, Bengkulu (427 anak), Lampung Timur (20 anak), di SMP 3 Berbah Sleman (135 siswa) dll.

Dikutip Kompas.com, Bengkulu pada Jumat 30 Agustus 2025, Gubernur Bengkulu (Helmi Hasan) menegaskan bahwa kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebong dihentikan sementara. "MBG di Lebong sementara dihentikan. Kami proses pemulihan siswa, serta menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang," ujar Helmi Hasan usai memperingati ulang tahun Partai Amanat Nasional (PAN) di Bengkulu, Sabtu (30/8/2025). Helmi menegaskan [bahwa] ke depan pihak pengelola MBG harus betul-betul taat pada SOP yang telah ditetapkan. 

Dari peristiwa tersebut, program MBG ini tidak menghasilkan generasi emas sebagaimana yang dicanangkan tetapi justru mendatangkan malapetaka bagi penerima manfaat program tersebut. Padahal sesuai janji kampanye Presiden bahwa program MBG dilaksanakan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil, serta untuk meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun kenyataan menunjukkan adanya ketidakseriusan dan kelalaian negara, khususnya dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG. Kesehatan justru dipertaruhkan bahkan nyawa siswa dalam ancaman.

Mendetaili Akar Masalah

Program MBG digulirkan saat masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu. Seiring terpilihnya Prabowo sebagai orang nomer satu di negeri ini maka program itu pun dijalankan. Akan tetapi dalam perjalanannya banyak hal terjadi, di antaranya kesiapan sumber dana, alur pendistribusiannya, lembaga yang menangani program ini, hingga pada realita pelaksanaannya. Bahkan muncul keluhan-keluhan baik dari penerima sasaran program MBG, lembaga penyelenggara, hingga pada lembaga penyedia MBG serta belum meratanya pelaksanaan program ini. Terlebih-lebih setelah terjadinya keracunan di berbagai daerah.

Dari hasil runutan tersebut tampak jelas bahwa keruwetan ini menjadi wajar terjadi di negeri ini. Negeri ini sebagai salah satu pengusung sistem kapitalis sekuler tentu saja akan melaksanakan segala sesuatunya dengan pertimbangan untung rugi, manfaat atau tidak manfaat, dan unsur kebebasan. Ini terjadi mulai tataran individu, keluarga, masyarakat, bahkan sampai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, sosok-sosok yang bisa duduk di kursi pemerintahan nantinya akan mengedepankan asas manfaat di setiap programnya. Itu semua demi balas budi terhadap para pemilik modal yang telah mendanai mereka hingga sampai di kursi pemerintahan. Akhirnya lahirlah program-program yang beraroma manfaat dalam artian mengejar materi sebagai keuntungan mereka. Lalu bagi-bagi keuntungan melalui berbagai program yang dicanangkan. Adapun pelaksanaan maupun hasil itu urusan belakang. Alhasil, lagi-lagi penerima manfaat alias rakyatlah yang jadi korbannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa program MBG bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan gizi pada anak sekolah dan ibu hamil, apalagi untuk mencegah stunting. 

Solusi Hakiki hanya Kembali pada Islam

Merujuk fakta tersebut maka sebagai seorang muslim dan negeri yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan pemimpinnya muslim sangatlah ideal jika mencanangkan diri untuk ber-Islam kafah. Sebagaimana firman Allah Swt. Di dalam QS. Al-Baqarah ayat 208, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah (keseluruhan).” Artinya sebagai seorang muslim harus tunduk dan patuh pada semua ajaran yang telah Allah Swt. turunkan kepada Nabi Muhammad saw. selaku pembawa risalah Islam di muka bumi ini. Ajaran dan ketentuan atau hukum itu terkait dengan aktivitas manusia dengan Tuhannya, aktivitas manusia dengan dirinya sendiri, dan aktivitas manusia dengan manusia lainnya termasuk di dalamnya dengan manusia-manusia yang duduk di pemerintahan serta bentuk pemerintahannya.

Di dalam Islam orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan atau penguasa adalah raain. Bahkan Islam juga menetapkan negara sebagai raain, artinya negara atau penguasa adalah pelindung bagi rakyat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kelak penguasa atau pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat atas amanah kepemimpinannya tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

Dalam hadis yang lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkan, ”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” 

Berdasarkan hadis tersebut kepemimpinan di dalam Islam dimaknai sebagai tanggung jawab dunia dan akhirat. Artinya, seorang penguasa atau pemimpin bertanggung jawab atas nasib rakyatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pemimpin wajib menjaga agama rakyatnya supaya tetap dalam tauhid dan ketakwaan kepada Allah Swt.. Pemimpin juga wajib memelihara urusan sandang, pangan, dan papan rakyatnya agar selalu bisa tercukupi. Pemimpin juga mengurusi kebutuhan kolektif rakyat, di antaranya jaminan pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan demikian sosok yang menjadi pemimpin ini juga harus memahami bahwa tanggung jawab mengatur urusan rakyatnya ini akan dimintai pertanggungjawaban di dunia hingga akhirat. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Tidaklah seorang manusia yang diamanati Allah Swt. untuk mengurus urusan rakyat, lalu mati dalam keadaan ia menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” 

Alhasil, terwujudlah jaminan kesejahteraan Negara Islam disertai edukasi terus menerus tentang gizi maka kasus stunting akan dapat dicegah, masalah gizi tertangani, termasuk akan terhindar dari masalah keracunan makanan. Untuk kebutuhan itu negara memiliki sumber pemasukan yang besar sesuai ketentuan syara dan dikelola dengan sistem ekonomi Islam. Dengan demikian sangat nyata bahwa sistem pemerintahan dalam Islam efektif dan efisien, bahkan menutup peluang lahirnya manipulasi, kediktatoran, kesewenang-wenangan, bahkan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Wallahu’alam bissawab.