Board of Peace: Kamuflase Penjajahan atas Palestina

Oleh Siska Juliana 

Aktivis Dakwah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Lagi-lagi AS mengguncang dunia dengan kebijakannya. AS berambisi membangun "Gaza Baru". AS bekerja sama dengan berbagai negara, termasuk negeri-negeri muslim untuk mewujudkan hal tersebut. Lantas, apa saja langkah yang dilakukan AS? Bagaimana seharusnya sikap umat Islam dalam menyikapi hal ini?

Mengenal Dewan Perdamaian Gaza

Donald Trump mengusulkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Namun, wewenang dewan ini diperluas yang awalnya untuk Gaza menjadi untuk penanganan konflik di seluruh dunia. 

Dalam draf piagam, dewan tersebut akan mempromosikan perdamaian di seluruh dunia dan menyelesaikan konflik. Negara-negara yang bergabung di dalamnya dibatasi masa jabatannya selama tiga tahun, kecuali negara tersebut membayar sekitar USD 1 miliar untuk mendanai kegiatan dewan dan menjadi anggota tetap. (bbc.com, 23-01-2026)

Setidaknya terdapat 35 negara yang bergabung dari 50 undangan yang dikirim. Dari 35 negara tersebut, terdapat 8 negara mayoritas muslim seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Indonesia. Benarkah Dewan Perdamaian ini akan memperjuangkan hak-hak warga Palestina?

Sisi Lain Board of Peace

Meskipun terkesan menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan, tetapi ada sisi lain dari proyek Board of Peace. AS mempresentasikan proyek "Gaza Baru" selama seremoni penandatanganan "Dewan Perdamaian" atau "Board of Peace". Proyek ini dideklarasikan dalam kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22-01-2026).

Pemerintah AS menampilkan peta yang menunjukkan rencana pengembangan kawasan perumahan, perindustrian, dan pertanian secara bertahap yang akan menampung sekitar 2,1 juta orang. Jared Kushner, menantu Trump yang menjelaskan hal tersebut. Selain bangunan-bangunan tersebut, terdapat juga zona wisata pantai dan pelabuhan serta bandara baru yang dekat dengan perbatasan Mesir. (middleeasteye.com, 22-01-2026)

Awal rekonstruksi dari Rafah dan berakhir di Gaza. Alhasil, pada faktanya Dewan Keamanan menjadi alat penjajahan baru bagi Gaza. Alih-alih berdiskusi mengenai kemerdekaan, para penjajah malah ingin membuat Gaza versi baru yang tentunya mendatangkan keuntungan bagi mereka. 

Hipokrisi Barat

Seharusnya umat Islam jangan terkecoh dengan akal bulus negara-negara Barat, termasuk AS. Semua itu merupakan kamuflase atas nilai-nilai Barat yang memiliki standar ganda. Dewan Keamanan yang dibentuk seakan-akan menjadi tandingan PBB. Faktanya, PBB pun mempunyai lima negara pemegang hak veto yang bisa mengintervensi negara lainnya. 

Hal tersebut jelas membuktikan bahwa baik Dewan Keamanan maupun PBB jauh dari demokratis sebab pemegang utama kebijakan tetaplah AS. Padahal demokrasi merupakan sistem yang "dijajakan" Barat pada kaum muslim. Tentu saja hal ini melanggar nilai-nilainya sendiri. 

Demikian pula HAM yang dipropagandakan Barat sebagai nilai luhur hanyalah omong kosong belaka. Dukungan AS terhadap entitas Yahudi merupakan pelanggaran HAM yang sempurna. 

Inilah wujud hipokrisi Barat. Mereka hanya menjadikan nilai sebagai alat pelindung bagi kepentingannya. Jika ada yang berbenturan dengan agenda besarnya sendiri, maka Barat tidak segan untuk melanggarnya.

Pengkhianatan Negeri Muslim 

Dengan bergabungnya negeri mayoritas muslim ke dalam Board of Peace menunjukkan bahwa mereka hanya mampu beretorika. Pengkhianatan ini seharusnya menyadarkan kaum muslim akan bobroknya konsep negara bangsa (nation state).

Atas nama nasionalisme, negeri-negeri muslim tidak mampu mengirimkan tentaranya karena merasa Palestina bukan bagian dari wilayahnya. Barat yang menciptakan konsep nasionalisme bertujuan untuk memecah belah negeri muslim sehingga hanya tunduk pada Barat. 

Melihat pengkhianatan ini, umat harus sadar bahwa butuh suatu sistem politik atau negara yang terbebas dari kendali Barat. Sistem yang mampu meniscayakan persatuan dan menghilangkan sekat nasionalisme, yaitu Khilafah Islamiah. Sistem ini berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah yang mampu menghapus pengkhianatan negeri muslim dan menggerakkan tentara.

Jihad dan Khilafah 

Satu-satunya solusi atas penjajahan Palestina adalah mewujudkan jihad untuk melawan entitas Yahudi dan sekutunya. Para penguasa muslim harus diseru untuk mengirimkan tentaranya ke Palestina. Semua itu hanya bisa terwujud dengan komando dari Khalifah.

Tidak hanya di Palestina, Khilafah juga akan membebaskan kaum muslim Uighur, Rohingya, Kashmir, dan yang lainnya. Selain itu, Khilafah juga akan membebaskan umat dari kebodohan, keterpurukan ekonomi, dan penderitaan lainnya. 

Khilafah merupakan raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi seluruh kaum muslim. Suatu kewajiban bagi kaum muslim untuk terlibat dalam memperjuangkannya. Untuk menyerukan jihad dan mewujudkan Khilafah, diperlukan upaya serius dalam mendakwahkannya atas solusi sahih bagi Palestina. Tujuannya agar umat tidak mengambil solusi dari Barat.

Metode sahih yang digunakan harus sesuai dengan metode dakwah Rasulullah saw.. Umat membutuhkan kelompok dakwah Islam ideologis yang menyadarkan dan membina umat untuk berjuang bersama melanjutkan kehidupan Islam sesuai metode Rasulullah.

Khatimah 

Sebagai muslim, kita harus menolak segala bentuk solusi yang ditawarkan Barat. Kemudian menyambut seruan untuk mendirikan Khilafah dengan segera yang akan mengakhiri genosida, menegakkan keadilan bagi Palestina, dan membebaskan seluruh negeri muslim. 

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." (QS. Al-Anfal: 24) 

Wallahualam bissawab.