BoP Janji Manis bagi Kedaulatan Palestina


OPINI

Oleh Tri Sundari, A.Ks

Pegiat literasi 


Muslimahkaffahmedia.eu.org-Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk "membangun Gaza Baru" di wilayah Palestina yang telah luluh lantak. Di sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia yang bertempat di Davos, Swiss, pada Kamis (22/01), telah dilakukan seremoni penandatanganan "Dewan Perdamaian" atau BoP (Board of Peace) dan pada kesempatan itu menantu Trump yaitu Jared Kushner melakukan presentasi proyek "membangun Gaza Baru".


Amerika Serikat berencana akan membangun puluhan gedung pencakar langit. Gedung-gedung tersebut direncanakan akan membentang di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang telah menjadi puing-puing reruntuhan bangunan.


Keterlibatan Indonesia dalam BoP


Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto termasuk salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) atau piagam Dewan Perdamaian. Usai penandatanganan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya optimisme yang kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza. Di samping itu, bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP, merupakan momentum yang bersejarah dan juga peluang nyata untuk mendorong adanya upaya perdamaian bagi warga Gaza. (Setkab.go.id, 22/01/2026)


Adapun aturan bagi negara yang bergabung di BoP (Board of Peace), adanya iuran yang harus dibayarkan secara sukarela. Besaran iuran yang disebut sebagai biaya rekonstruksi yang harus dibayarkan Indonesia tersebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Keuntungan bagi yang membayar iuran adalah menjadi anggota tetap. Sementara itu, bagi negara yang tidak membayar iuran, hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun. (CNBCIndonesia.com, 29/01/2026)


Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo menyatakan bahwa dengan terlibatnya Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP), maka peran Indonesia akan semakin kuat dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza. 


BoP untuk kepentingan siapa?


Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), merupakan organisasi baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Adapun tujuan dibentuknya dewan tersebut adalah untuk mengawasi rekonstruksi serta pemerintahan Gaza, setelah berlangsungnya pertempuran antara Israel dan Hamas selama lebih dari dua tahun. Selain itu, dewan ini juga akan memperluas fokusnya, sehingga tidak hanya pada zona konflik Gaza saja.


Saat ini, lebih dari 20 negara menyatakan telah bergabung dengan BoP tersebut. Sementara itu, negara Eropa belum memberikan tanggapan terhadap undangan untuk ikut bergabung dengan dewan tersebut. Akan tetapi ada pula negara yang sudah menolak, misalnya Slovenia yang menganggap bahwa pembentukan dewan tersebut akan mengganggu tatanan internasional yang lebih luas. (abc.net.au, 30/01/2026)


Akan tetapi sampai saat ini, tidak terpantau adanya warga Palestina yang berada di susunan dewan eksekutif pada organisasi yang baru dibentuk tersebut. Alih-alih memasukkan perwakilan dari warga Gaza, justru ada satu warga Israel yang dilibatkan di Dewan Eksekutif Gaza. Ia merupakan seorang miliarder properti yaitu Yakir Gabay, yang lahir di Israel meskipun kini berdomisili di Siprus.


BoP dibentuk bukanlah untuk perdamaian Palestina, karena negara yang bersangkutan tidak dilibatkan sama sekali. Kepentingan geopolitik maupun ekonomi Amerika Serikat sangat besar di Gaza. Melalui BoP, Trump ingin menguasai Gaza sepenuhnya. Di satu sisi, ia ingin membangun Gaza Baru yang di dalamnya terdapat gedung-gedung pencakar langit, menara apartemen, wisata pantai, pelabuhan maupun bandara. Sementara itu disisi lain, ia tidak akan memedulikan rakyat Gaza, ia akan mengusir penduduk Gaza.


Solusi hakiki bagi Palestina


BoP didirikan semata-mata untuk menghancurkan Palestina. Negara-negara muslim termasuk di dalamnya Indonesia hanya akan menjadi pelengkap legitimasi saja. BoP adalah alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Rencana yang berisi 20 poin tersebut antara lain: mencakup gencatan senjata, transmisi sandera dalam waktu 72 jam, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, perlunya senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan transisi dengan pengawasan internasional. 


Pada dasarnya Palestina tidak membutuhkan adanya Dewan Perdamaian (BoP) yang didirikan Amerika Serikat. Sesungguhnya arah BoP akan dikendalikan oleh Trump (Amerika Serikat) dengan kuasa hak veto. Trump disinyalir akan tetap menjadi ketua BoP meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. 


Dominasi Amerika sejatinya telah melahirkan konflik yang berkepanjangan, menghancurkan negara yang dianggap lemah sehingga akhirnya melahirkan krisis kemanusiaan. Sebagaimana yang telah dilakukannya pada Palestina, dengan mendukung persenjataan pada sekutunya.


Berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan perdamaian dan menghentikan agresi Zionis di Palestina, seperti mengadakan perjanjian gencatan senjata. Alih-alih perdamaian, Zionis justru selalu mencari celah untuk mengkhianati perjanjian tersebut. 


Hal yang paling dibutuhkan Palestina saat ini adalah pengusiran Zionis di tanah Palestina. Perdamaian hakiki bagi rakyat Palestina hanya akan terwujud ketika Zionis hengkang dari wilayah Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina adalah melakukan jihad dalam naungan Daulah Khilafah.


Khilafah merupakan satu-satunya institusi yang akan memberikan komando untuk melaksanakan jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Seorang Khalifah akan melindungi seluruh rakyatnya sesuai dengan syariat Islam. Sabda Rasulullah saw., " Imam (Khalifah) adalah perisai (pelindung)...." (HR al-Bukhari dan Muslim)

 

Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi'lan yaitu Amerika Serikat maupun sekutunya Zionis, yang saat ini tengah memerangi kaum muslim. Negeri-negeri muslim justru harus bersatu dan bersegera menegakkan Khilafah. 


Firman Allah Swt., "Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai,...". (TQS Ali Imran: 102)


Sejatinya umat muslim adalah satu tubuh yang tidak boleh dipisahkan oleh sekat-sekat nasionalisme. Tegaknya Khilafah harus menjadi agenda utama seluruh umat muslim di dunia dan bersama-sama berusaha untuk segera merealisasikannya.


Wallahualam bisawwab.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Oligarki Rudapaksa Ibu Pertiwi, Kok Bisa?

Retak yang Masih Mengikat

Filisida Maternal, Rapuhnya Ibu dalam Sistem Toxic