BoP Sejatinya Legitimasi Genosida atas Warga Gaza
OPINI
Pegiat Literasi
Muslimahkaffahmedia.wu.org, OPINI -Menyerahkan kesepakatan damai kepada penjajah? Satu narasi yang tidak masuk akal. Seperti menitipkan anak ayam pada elang, bukannya selamat, malah yang ada akan diterkamnya lalu dimangsa. Inilah yang terjadi pada Gaza hari ini. Kesepakatan damai dibuat oleh negara-negara yang selama ini menjajahnya.
Amerika melalui presidennya Donald Trump, menginisiasi ‘Board of Peace’ sebuah Dewan Perdamaian bagi Palestina untuk mengatur gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Parahnya lagi, Indonesia ikut nimbrung menjadi bagian dari BoP dan harus bayar iuran pula. Benar-benar di luar nalar.
Latar Belakang Lahirnya BoP
Board of Peace (Dewan Perdamaian) resmi didirikan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 dan Trump sebagai ketua perdananya. BoP ini digagas oleh Presiden AS Donald Trump sejak September 2025. Organisasi ini hadir sebagai badan pengawas internasional untuk mengakhiri konflik Gaza dan meluas untuk menyelesaikan konflik global. BoP didukung Resolusi Dewan Keamanan 2803. BoP muncul akibat mosi tidak percaya terhadap PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (13-2-2026), ada 21 negara yang menandatangani piagam BoP saat di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026. Negara-negara itu adalah: Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab.
BoP ini juga menjadi sorotan ketika Israel bergabung. Peresmian itu berlangsung ketika PM Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke AS. Netanyahu bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Selasa (11/2) waktu setempat. Keanggotaan BoP menjadi 22 negara dengan bergabungnya Israel.
Tentu saja keanggotaan Israel menuai kritik tajam, mengingat mereka yang memulai agresi atas Gaza. Mana mungkin perdamaian akan lahir dari negara penjajah, yang ada BoP menjadi alat legalisasi genosida Gaza. Iran sebagai negara yang menolak keras BoP, melalui Duta Besarnya di Indonesia Mohammad Boroujerdi menyatakan bahwa BoP tidak akan berhasil karena dipimpin AS, sekutu Israel.
Boroujerdi yakin bahwa upaya perdamaian melalui BoP tidak akan berhasil, mengingat Israel sendiri yang memulai menduduki tanah Gaza. Amerika Serikat secara terbuka mendukung rezim Zionis Israel. Jika AS telah menunjukkan keberpihakannya, mereka tidak berhak membahas mediasi atau proses perdamaian atau dewan perdamaian.
Keberpihakan Indonesia di BoP
Keputusan Indonesia bergabung dengan BoP menuai kontroversi. Beberapa pihak menilai langkah tersebut memicu perdebatan terkait relevansi dan strategis forum tersebut. Pihak istana melakukan maraton memberikan penjelasan perihal bergabungnya Indonesia dengan BoP. Salah satu yang menjadi sorotan adalah komitmen untuk mundur dari BoP jika kepentingan Palestina dan Indonesia terancam.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa keanggotaan RI di BoP bersifat tidak tetap. Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu bila perlu. Lebih lanjut Seskab Teddy mengatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP menunjukkan langkah nyata untuk terlibat langsung mengurangi peperangan di Palestina.
Beberapa mantan Menlu menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan BoP. MUI pada awalnya menolak keras bergabungnya RI dengan BoP. Namun, setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo dan rengrengan istana sikapnya melunak 180°.
Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Wakil Ketua Umum MUI KH. Muhammad Cholil Nafis usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di istana kepresidenan RI, Jakarta pada Selasa (3-2-2026). Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa ormas Islam. Kiai Cholil menyatakan ada kesepakatan yang dibuat dengan presiden yaitu Indonesia menolak berbagai bentuk penjajahan. Selanjutnya Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen RI untuk membela kemerdekaan Palestina. (Republika.com, 6-2-2026)
BoP Ditandatangani, Pengeboman Tidak Berhenti
Lahirnya BoP ternyata tidak membawa dampak yang menguntungkan bagi rakyat Gaza. Terbukti agresi militer Israel kembali terjadi menjelang pertemuan Dewan Perdamaian alias Board of Peace di Washington pekan ini. Penyerangan ini berlangsung meski masih dalam status gencatan senjata. Setidaknya ada 11 warga Palestina syahid di jalur Gaza. (Republika.com, 16-2-2026)
Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengutuk serangan Israel sebagai “pembantaian baru”. Dia menyebutkan bahwa ini adalah upaya untuk memaksakan kenyataan berdarah di lapangan. Dia pun mengirim pesan bahwa semua upaya dan badan yang peduli untuk membuat ketenangan di Gaza tidak ada artinya selama Zionis Israel masih melakukan agresinya.
Rencana Terselubung Pembangunan Gaza Baru
Pemerintah AS mengumumkan rencana mereka membangun “Gaza Baru”. Merujuk salindia presentasi resmi, AS akan membangun Gaza menjadi kota metropolis dengan gedung pencakar langit di sepanjang pantai dan bekas perumahan di kawasan Rafah yang luluh lantak. Untuk memuluskan rencana ini, setidaknya dua juta warga Gaza akan direlokasi dengan alasan Gaza bukan wilayah aman untuk dihuni karena peperangan.
“Gaza Baru” yang didengung-dengungkan sejatinya adalah imperialisme gaya baru bukan visi kemerdekaan bagi Palestina. Dalam skenario ini warga Gaza dianggap sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Ini bukanlah perdamaian melainkan penjajahan atas nama pembangunan untuk kepentingan ekonomi dan strategis AS-Istrael.
Rencana ini jelas sekali mengindikasikan bahwa Dewan Keamanan atau BoP dibentuk AS agar bisa berkuasa penuh secara absolut. Tidak terlihat sedikitpun ingin mengusir Israel dan mengembalikan kepada warga Gaza, terlebih ingin menyejahterakan rakyat Gaza.
Haram Bersekongkol dengan Musuh
Bergabung dengan BoP artinya tunduk pada kehendak orang kafir. Semua tahu bahwa AS adalah monster mengerikan abad ini. Tak kurang dari 15 negara telah menjadi korban agresi militer AS dengan korban jutaan orang yang sebagian besarnya adalah kaum muslim. Ini belum ditambah korban genosida warga Gaza atas dukungan AS.
Islam melarang keras tunduk dan patuh pada orang kafir, haram hukumnya bergabung dengan AS dan konco-konconya yang secara nyata saat ini memusuhi Islam dan umat Islam. Sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 1.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia (wali), kamu menyampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang ….”
Ketika para penguasa negeri Islam memilih duduk dalam Board of Peace berarti secara sadar telah menerima kerangka berpikir AS bahwa masalah Palestina bukan masalah penjajahan, melainkan konflik keamanan. Jelas ini adalah pengkhianatan, mengkhianati kepemimpinan di pundaknya untuk melindungi kaum muslim. Rasulullah saw. bersabda,
“Setiap orang yang berkhianat dan membatalkan janjinya akan memperoleh sebuah bendera di belakangnya pada hari kiamat… Ketahuilah tiada pengkhianatan yang lebih besar pengkhianatannya daripada seorang penguasa yang berkhianat kepada rakyatnya.” (HR Muslim)
Khatimah
Gaza, Palestina, bukanlah tanah kosong yang bisa dikuasai siapa saja. Palestina adalah tanah kaum muslim sejak masa Khilafah Umar bin Al-Khaththab ra. Haram membiarkan tanah ini dikuasai oleh penjajah Zionis Yahudi. Para penguasa negeri muslim harusnya mengerahkan tentara untuk berjihad membebaskan Palestina.
Kaum muslim harus bersatu di bawah satu kepemimpinan Islam, yaitu Khilafah Islamiyah. Khalifah sebagai pemimpinnya akan mengomando untuk mengirimkan pasukan dan berjihad melawan entitas Zionis Yahudi. Entitas Zionis Yahudi akan lari tunggang langgang dan lenyap dalam sekejap oleh kekuatan tentara Islam. Wallahualam bissawab
Komentar
Posting Komentar