Hilangnya Sumber Penghidupan, Rakyat Aceh Berduka

 

OPINI 

Oleh Tutik Haryanti 

Pegiat Literasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Aceh dilanda duka. Tanah yang dikenal subur, hijau, dan menjadi tumpuan ribuan petani, kini lenyap seketika tinggal hamparan lumpur, gelondongan kayu, dan bebatuan. Banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Aceh bukan saja merenggut nyawa tapi juga menghancurkan persawahan dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan rakyat. Bencana ini meninggalkan luka mendalam, bukan saja fisik tapi luka ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.

Diberitakan oleh Mediaindonesia.com (25-01-2026), saluran irigasi tertimbun di kawasan persawahan Beuringen, Merah Dua, Pidie Jaya, Aceh. Berdasarkan data tanggap darurat bencana ada 56.652 hektare lahan di 18 kabupaten dan kota rusak.

Lantas bagaimana kondisi sumber penghidupan rakyat Aceh saat ini? Mengapa penanganannya sangat lambat? Adakah solusi cepat mengatasi bencana tersebut?

Hilangnya Sumber Penghidupan 

Sebagaimana diketahui,.banjir bandang dan longsor telah meluluhlantakkan area persawahan dan perkebunan milik rakyat sehingga hilanglah sumber penghidupan mereka. Sementara itu, hasil perkebunan rakyat di kawasan pegunungan juga masih terpuruk. Ini dikarenakan akses transportasi seperti jalan dan jembatan terputus, belum pulih sepenuhnya. Akibatnya, hasil panen pun sulit untuk dijual.

Lambat Penanganan

Sejatinya sebagai upaya penanganan atas peristiwa tersebut, pemerintah setempat telah menetapkan tanggap darurat yang keempat kalinya, tetapi faktanya pemulihan pascabencana belum juga tuntas. Ini menjadi bukti bahwasannya bencana Aceh menimbulkan kerusakan yang sangat parah.

Seharusnya, fase awal bencana menjadi hal yg krusial dalam penyelamatan dan penanganan darurat.  Hanya saja, sering kali bantuan tidak merata, distribusi logistik tersendat, dan sebagainya. Hal ini tentu saja semakin menambah penderitaan rakyat. 

Sungguh ironis, kegagalan tersebut bukan hal baru, sudah menjadi pola yang sama setiap kali terjadi bencana. Artinya, ini bukan saja persoalan teknis melainkan struktural. Sistem penanggulangan bencana tidak ada kesiapan secara menyeluruh dan tidak menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama.

Rakyat Terdampak

Penanganan pascabencana yang lambat berpengaruh terhadap perekonomian warga. Kini warga banyak yang menganggur karena sulitnya mencari lapangan kerja. Ditambah lagi, hasil pertanian dan perkebunan sulit untuk dijual sehingga menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah sangat tidak pro terhadap rakyat. Dalam penanganan bencana tersebut tampak masih mementingkan untung dan rugi. Alih-alih bergerak cepat melakukan pemulihan pascabencana agar kehidupan rakyat Aceh dapat kembali berjalan normal, pemerintah justru lebih mengutamakan kepentingan para investor, seperti kasus lumpur yang diswastanisasi. Di sisi lain, rakyatnya dipaksa mandiri dan berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Standar Kapitalisme 

Dalam kerangka kapitalisme, pemulihan dimaknai sebatas mengaktifkan kembali roda ekonomi, bukan memulihkan kehidupan rakyat secara menyeluruh. Bantuan diberikan ala kadarnya, sebatas stimulus, bukan jaminan. Petani yang sawah dan kebunnya hilang tidak mendapat kepastian pengembalian lahan produktif. Mereka didorong untuk "mandiri", mengajukan pinjaman, atau menunggu investor masuk. Padahal, bagaimana mungkin rakyat diminta bangkit sendiri ketika alat produksi mereka, tanah dan kebun telah musnah?

Model pemulihan seperti ini menunjukkan watak dasar kapitalisme yang menempatkan negara hanya sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab. Negara membuka ruang bagi pihak swasta dan mekanisme pasar untuk membantu pemulihan, sementara rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Akibatnya, pemulihan berjalan lambat, timpang, dan sering kali tidak menyentuh akar persoalan.

Lebih menyedihkan lagi, dalam banyak kasus, proyek pemulihan justru berubah menjadi peluang bisnis. Rekonstruksi infrastruktur, pengelolaan lahan pascabencana, hingga bantuan berbasis utang membuka ruang keuntungan bagi segelintir pihak. Rakyat terdampak kembali terpinggirkan, sementara penderitaan mereka menjadi angka dalam proposal dan laporan proyek. Inilah wajah pemulihan standar kapitalisme. Bencana dipandang sebagai peluang ekonomi, bukan sebagai tragedi kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab penuh negara.

Solusi Islam

Sebenarnya, negara memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan pascabencana, karena negara bertindak sebagai raa'in (pengurus rakyat). Rasulullah saw. bersabda, 

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

(HR. Bukhari dan Muslim)

Negara akan memastikan pemulihan infrastruktur, lahan, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara cepat, adil, merata. Semua memiliki hak yang sama tidak memandang kaya atau miskin sehingga tidak terjadi kesenjangan.

Bantuan juga disalurkan secara langsung sesuai kebutuhan warga. Misal, orang yang sakit, difabel, atau kehilangan mata pencaharian. Semua mendapatkan pelayanan sesuai dengan kondisi dan situasi. Bantuan yang diberikan harus benar-benar tulus dan ikhlas tanpa ada pamrih atau pencitraan yang dapat menyakiti hati rakyat yang menerima.

Dana bantuan akan didapatkan dari baitulmal yang berasal dari sumber kekayaan alam, fai, kharaj, jizyah dan lainnya. Jumlahnya juga sangat besar dan dialokasikan berdasarkan kemaslahatan rakyat. Baik untuk pemulihan ekonomi, pendidikan maupun kebutuhan dasar. 

Pemulihan yang dijalankan oleh negara sangat cepat pelayanannya. Begitu terjadi bencana, negara akan tanggap darurat langsung menuju penyelamatan warga, pemulihan seluruh akses tanpa banyak melakukan berbagai pertimbangan. Penanganan juga sangat sederhana minim aturan sehingga rakyat dapat segera terselamatkan. Penanganan juga dilakukan secara profesional seperti adanya tindakan preventif sebagai penjagaan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara cepat, tepat, dan adil.

Penutup

Bencana Aceh seharusnya menjadi pelajaran bahwa pemulihan berbasisnya yang bisnis dan swasta tidak pernah cukup. Selama negara masih menjadikan kapitalisme sebagai standar, maka pemulihan akan selalu setengah hati. Rakyat dipaksa bertahan dengan daya yang tersisa, sementara negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya.

Aceh tidak membutuhkan pemulihan secara simbolik atau proyek jangka pendek. Rakyat Aceh membutuhkan sistem yang menempatkan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai prioritas. Selama standar kapitalisme masih menjadi rujukan, selama itu pula pemulihan akan gagal menyembuhkan luka rakyat.

Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari hanya sistem Islam yang mampu mengatasi pemulihan bencana Aceh secara cepat, tepat, dan adil sehingga rakyat Aceh tidak lama berduka.

Wallahualam bissawab.