Kampung Haji di Makkah, Perlukah?

OPINI 

Oleh Tutik Haryanti

Pegiat Literasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Panggilan untuk dapat berhaji dan umrah menjadi impian bagi setiap kaum Muslim. Tentu hal ini akan menjadi kebahagiaan yang tak terkira, karena dapat menjalankan rukun Islam yang kelima. Terlebih Indonesia diberikan kemudahan pemerintah Arab Saudi untuk mendirikan "Kampung Haji", sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia. 

Presiden Prabowo menuturkan di acara Hari Lahir Satu Abad NU di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur (8/2/2026), Indonesia menjadi negara pertama kali mendapatkan hak tanah di Arab Saudi untuk mendirikan Kampung Haji. Hal ini membuat negara lain pun akan menyusul. Prabowo juga memastikan, nantinya jemaah haji akan mendapatkan hunian yang layak dan fasilitas pelayanan terbaik. Serta berencana ingin menurunkan biaya haji. (CNNIndonesia.com, 08-02-2026)

Tentu saja ini kabar baik dari pemerintah yang memperhatikan umat Islam dalam menjalankan ibadah, serta menjadi angin segar terutama bagi calon jemaah haji Indonesia. Namun pertanyaannya, Kampung Haji di Makkah, perlukah? Benarkah ini murni solusi pelayanan umat atau berpotensi terseret dalam pusaran bisnis kapitalistik?

Patut Diapresiasi

Tidak bisa dimungkiri, diplomasi haji menjadi perkara strategis. Setiap tahun Indonesia mampu memberangkatkan ratusan ribu jemaah haji dan umrah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan kuota, pemondokan, katering, transportasi, dan kesehatan yang membutuhkan kerja sama dengan otoritas Arab Saudi. Oleh karena itu, kemudahan yang diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan Kampung Haji menjadi capaian politik luar negeri yang signifikan.

Di samping itu, kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sangat patut diapresiasi. Sebab, upaya efisiensi, transparansi dana haji, dan optimalisasi manfaat pelayanan inilah yang menjadi persoalan mendasar dan sering kali diperdebatkan. 

Rasulullah saw. bersabda,

"Barang siapa yang menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat." (HR. Al-Bukhari)

Semangat memudahkan inilah yang semestinya menjadi ruh dalam setiap kebijakan urusan haji dan umrah.

Kampung Haji dalam Pusaran Kapitalistik 

Namun bila dicermati, yang menaungi kehidupan bernegara saat ini adalah sistem kapitalis, maka dapat diprediksi kebijakan tidak akan murni untuk kemaslahatan umat, tetapi berpotensi menjadi proyek bisnis untuk meraih keuntungan. Pendirian Kampung Haji menjadi proyek investasi besar dalam banyak hal, di antaranya pembangunan properti, pengelolaan hotel, transportasi, katering, dan pusat perbelanjaan yang menyasar jemaah Indonesia.

Dalam logika kapitalisme, kebutuhan jemaah dipandang sebagai "pasar". Semakin besar kebutuhan jemaah, maka semakin besar profit yang didapat sehingga komersialisasi ibadah nyata menjadi target keuntungan. Allah Swt. berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…" (QS. An-Nisa: 29)

Mirisnya lagi, kapitalisme cenderung menyerahkan pengelolaan kepada pihak swasta. Akhirnya, bukan kemaslahatan yang menjadi tujuan, tetapi laba dan keuntungan yang menjadi standar keberhasilan. Inilah yang dikhawatirkan, ibadah bukan lagi sakral, tetapi berubah menjadi industri yang dikapitalisasi.

Mekanisme dalam Sistem Khilafah 

Pengelolaan ibadah haji dan umrah dalam pandangan Islam menjadi tanggung jawab negara sebagai pelayan publik. Negara sebagai penyelenggara haji wajib memberikan fasilitas yang maksimal. Dana akan digunakan diambil dari baitumal yang berasal dari sumber kekayaan alam dan fa'i, bukan investasi komersial. Negara tidak menjadikan ibadah sebagai sumber profit, tetapi merupakan bentuk amanah yang benar-benar harus dilayani.

Sejarah telah mencatat, pada masa Kekhilafahan Abbasiyah untuk mempermudah perjalanan haji dibangunlah pos keamanan, sumur, dan tempat peristirahatan. Bagitu pun pada masa Khilafah Utsmaniyah dibangun rel kereta api Hijaz yang menghubungkan Damaskus dan Madinah. Semua dilakukan bukan untuk mencari laba, tetapi murni sebagai bentuk pelayanan agar mempermudah umat dalam beribadah.

Bahkan, keamanan jalur haji harus menjadi prioritas utama. Khalifah akan memastikan keamanan jemaah dari gangguan dan perampok. Infrastruktur dibangun secara sistemik. Negara hadir sebagai pelayan bukan pebisnis.

Perlukah Kampung Haji?

Bila dilihat secara teknis, Kampung Haji menjadi sangat dibutuhkan. Mengingat pentingnya akan persoalan akomodasi, koordinasi, dan pelayanan jemaah sehingga pengawasan akan lebih mudah dan efisien biaya.

Namun, urgensi utamanya bukan pada fisik, tetapi pada pengelolaannya. Jika pengelolaan Kampung Haji dengan semangat pelayanan dan transparansi, maka ini sebuah kebaikan. Namun, jika dibangun dengan orientasi bisnis yakni untuk mengejar keuntungan, maka nilai ruh dalam ibadah akan tergerus.

Islam juga menempatkan ibadah haji sarat nilai spiritual dan persatuan seluruh umat di dunia menjadi sangat penting. Ibadah haji menunjukkan bentuk panggilan Ilahi. Oleh karena itu, negara wajib melayani dengan sepenuh hati tanpa memandang sebagai proyek ekonomi. 

Khatimah 

Kampung Haji di Makkah pada dasarnya bukanlah masalah, selama ia benar-benar menjadi sarana memudahkan ibadah. Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah atas diplomasi serta upaya menekan biaya haji. Namun, umat juga perlu kritis agar kebijakan ini tidak terseret dalam arus kapitalisasi ibadah.

Belajar dari sejarah khilafah, pelayanan haji idealnya berlandaskan tanggung jawab syar'i, bukan kalkulasi untung rugi. Negara hadir sebagai pelayan umat, memastikan keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan ibadah tanpa membebani jamaah dengan motif bisnis tersembunyi.

Oleh karena itu, perlu atau tidaknya Kampung Haji bergantung pada niat dan sistem yang melingkupinya. Jika ia menjadi alat yang memudahkan umat mendekat kepada Allah Swt., maka ia layak didukung. Namun, jika ia sekadar menjadi proyek ekonomi dalam balutan ibadah, maka umat patut waspada. Sebab ibadah haji bukan komoditas, melainkan panggilan suci yang harus dijaga kemurniannya. Dengan demikian, pengelolaan Kampung Haji akan benar-benar murni demi kemaslahatan, hanya dengan sistem Islam yang melingkupi, yakni Khilafah Islamiyah sebagaimana sejarah telah membuktikannya.

Wallahualam bissawab.