New Gaza dan BoP, Benarkah untuk Kepentingan Palestina?

 

OPINI 

Oleh Jasli La Jate

(Pegiat Literasi)

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Penderitaan warga Gaza belum berakhir. Pembantaian terus menerus terjadi. Ribuan korban jiwa telah berjatuhan, walaupun sedang dalam masa gencatan senjata. Anehnya, tidak ada langkah hukum atau sanksi yang menyasar mereka. Israel terus berusaha agar Gaza hilang atau habis dari bumi Palestina. Bahkan, sejumlah pejabat Israel mengungkapkan hal ini secara terbuka Mereka ingin menghacurkan Gaza sehancur-hancurnya. Bahkan, jika masih tersisa, warganya akan diusir paksa. Ambisi Israel benar-benar ingin menguasai wilayah Gaza. Tak heran jika pembantaian atau genosida terus dilakukan. 

Setelah kehancuran dan ribuan korban jiwa, AS datang membawakan narasi perdamaian yaitu rekonstruksi. AS akan membangun kembali Gaza dengan konsep baru bernuansa kapitalistik. AS sudah menyiapkan pembangunan New Gaza. Hal ini disampaikan dalam forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss belum lama ini. AS akan membangun Gaza dari nol. Rencana proyek pembangunan di antaranya gedung pencakar langit, pengembangan kawasan perumahan, pertanian, dan industri secara bertahap. (bbc.com, 23/1/2026) 

Dalam rangka mendukung New Gaza ini, melalui Presiden AS Donald Trump meluncurkan gagasan perdamaian bernama Board of Peace (BoP) atau dewan perdamaian. Dewan ini dipromosikan sebagai jalan damai atas krisis Gaza. AS membentuk dewan perdamaian Gaza untuk mengendalikan Gaza secara total. 

Bop: New Imperialisme AS Mengendalikan Palestina

Dewan perdamaian terdengar indah. Peace artinya perdamaian. Akan tetapi, fakta mengajarkan istilah perdamaian, tidak selalu mendatangkan perdamaian. Apalagi menghadirkan keadilan. Banyak penjajahan justru dibungkus dengan istilah perdamaian, rekontruksi atau kata manis semacamnya. BoP yang dirancang dan dikomandai AS ini sangat berbahaya. Sebab, AS memiliki rekam jejak yang panjang sebagai penjajah di negeri-negeri kaum muslimin. AS melakukan sejumlah kudeta, invasi dan penghancuran di negeri-negeri muslim seperti Suriah, Sudan, Irak, Afganistan dan lainnya. 

Selain itu, BoP dirancang untuk memperbaiki Gaza, menciptakan perdamaian dan menjaga stabilitas. Akan tetapi, penduduk Gaza sebagai anggota tidak dilibatkan. Padahal, merekalah korban penjajahan dan genosida. Justru, Zionis Israel Yahudi yang telah jelas melakukan pembantaian, genosida, mencaplok wilayah Gaza, melakukan pendudukan di sana, malah masuk sebagai anggota. Ini berarti, Gaza akan dikendalikan oleh orang asing yang makin mengukuhkan penjajahannya. 

Apalagi poin-poin BoP yang ditawarkan AS ini sangat merugikan warga Gaza. Di antaranya, melakukan pemaksaan pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas dengan dalih menjaga keamanan stabilitas kawasan. Rakyat Gaza diminta menyerahkan senjatanya. Tiada lagi alat perlawanan mereka. Sementara, Israel Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan kapan saja bisa membunuh warga Palestina. Artinya, New Gaza menegaskan militerisasi Gaza dihentikan dan keamanan Zionis dijamin total. 

BoP ini juga menunjukkan eksistensi Israel tetap dipertahankan. Israel tidak dituntut untuk meninggalkan negara tersebut. Israel tidak disuruh untuk mengembalikan wilayah Palestina yang meraka caplok. Artinya Israel dianggap dan diakui sebagai negara berdaulat bukan hasil penjajahan atas Palestina. Dari sini terlihat bahwa AS berambisi untuk menguasai Gaza dan menghilangkan jejak genosida yang dilakukan Zionis Israel dengan membangun New Gaza. Terlihat pula AS berada dibalik pembantaian penduduk Gaza. AS dan Israel sama-sama dan bergandengan tangan mengendalikan Gaza. 

Untuk memuluskan gagasan BoP ini dan menguatkan posisi kendali politik internasional, AS membentuk Dewan Perdamaian Gaza dengan merangkul negeri-negeri muslim sebagai anggotanya. Salah satu contohnya adalah Indonesia yang tergabung dalam dewan perdamaian ini. Lebih ironi lagi, Indonesia harus mengeluarkan uang sebesar 16,9 T jika ingin menjadi anggota tetap dewan tersebut. 

 

Sesungguhnya, keterlibatan para pemimpin muslim dalam BoP merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Palestina. Mereka duduk bersama Zionis Yahudi yang merupakan penjajah dan pembunuh rakyat muslim Palestina. Di mana hati nurani dan akal pikiran mereka pemimpin negeri-negeri muslim. Mereka justru ikut dalam skenario mengamankan penjajahan. Padahal Allah telah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin." (TQS. al-Maidah ayat 51) 

Bergabungnya para pemimpin negeri-negeri muslim dalam Bop, sejatinya adalah siasat AS untuk menguasai dan mengendalikan Gaza secara total. Dengan menggandeng mereka, tidak akan ada yang mencela ataupun aksi protes terhadap pembantaian Gaza, tidak akan lagi yang melakukan pemboikotan terhadap Zionis Israel, tidak akan ada lagi yang menghentikan tindakan penjajahan mereka. Akhirnya, Gaza benar-benar dikendalikan penuh oleh gembong penjajah. 

Bebaskan Gaza dengan Islam 

Sesungguhnya wilayah Gaza dan Palestina adalah milik umat Islam yang dirampas oleh Israel melalui penjajahan. Sampai kapan pun, Palestina menjadi bagian kaum muslimin. Status Gaza tidak akan berubah hanya karena pendudukan atau perampasan. Allah Swt. juga melarang umat Islam untuk tunduk patuh dan memberikan loyalitas pada negara kafir. Artinya umat dan penguasa dunia Islam wajib melawan semua makar AS dan Israel untuk menguasai Gaza. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang beriman.” (TQS. An-Nisā’ [4]: 144). 

Sejatinya, New Gaza merupakan bagian dari makar politik global untuk melanggengkan, mengokohkan penjajahan dengan cara dan wajah baru. Maka menolak semua skenario ini bukan hanya sikap emosional, melainkan perintah syariat. 

Sikap yang bisa menjadi contoh dalam hal keteguhan terhadap tanah Palestina adalah kisah Sultan Abdul Hamid II, penguasa khilafah Utsmaniyah. Saat itu, tokoh Zionis Yahudi menawarkan harta dalam jumlah yang besar kepada sang khalifah agar memberi hak atas tanah Palestina. Namun, khalifah menolak dengan tegas dan tidak akan menyerahkan sejengkal tanah pun karena itu milik kaum muslim. 

Demikian sikap tegas yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin terkhusus para pemimpinnya. Realitasnya, justru banyak dari penguasa muslim tunduk pada tatanan global kufur dan hukum internasional yang tidak berpihak kepada Islam. Dalam keadaan inilah, menegakkan khilafah dan jihad untuk membebaskan Palestina wajib menjadi prioritas perjuangan umat bersama partai politik Islam ideologis. Tujuan bersama partai ideologis sebagai penjaga arah perjuangan, meluruskan pemikiran umat dan membongkar tipu daya penjajah. Termasuk menjelaskan dan meluruskan hakikat konflik Palestina dan solusi sesuai syariat. 

Oleh karena itu, solusi hakiki pembebasan Palestina dan wilayah kaum muslim yang terjajah di seluruh dunia bukan dengan BoP atau lembaga perdamaian internasional buatan kafir penjajah lainnya, melainkan hanya dengan perjuangan politik kelompok Islam ideologis dan terorganisir. Peran aktif dakwah kelompok ideologis menyadarkan umat bahwa pentingnya persatuan umat di bawah satu kepemimpinan Islam global yakni khilafah inilah yang akan membebaskan Palestina. 

Wallahualam bissawab.