New Gaza dan Ilusi Perdamaian

 

OPINI 

Oleh: Rati Suharjo

Penulis Artikel Islami di Era Digital

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -“Perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai.”

Penggalan lirik lagu Nasida Ria yang populer pada 1982 ini terasa begitu relevan dengan kondisi Gaza hari ini. Amerika Serikat kembali menawarkan apa yang mereka sebut sebagai “perdamaian” bagi Palestina, khususnya Jalur Gaza—wilayah yang telah puluhan tahun menjadi saksi genosida, penjajahan, dan penderitaan tanpa henti. Namun, benarkah yang ditawarkan itu perdamaian? Ataukah sekadar penjajahan dengan wajah dan narasi baru?

Amerika Serikat meluncurkan proyek ambisius bertajuk “New Gaza”, yakni rencana rekonstruksi total wilayah Gaza pasca-agresi brutal Israel. Dalam presentasi resminya, AS menggagas pembangunan puluhan gedung pencakar langit di sepanjang pesisir Gaza hingga kawasan Rafah—wilayah yang sebelumnya merupakan permukiman padat warga Palestina dan kini telah diratakan dengan telah dirayakan dengan tanah)

Rencana ini disampaikan bersamaan dengan pembentukan “Dewan Perdamaian Gaza” yang digagas Presiden AS Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026). Peta yang dipresentasikan memuat tahapan pembangunan kawasan permukiman, pertanian, dan industri baru, dengan target menampung sekitar 2,1 juta penduduk sesuai skema demografis para perancang. (bbcnews.com, 23/1/2026)

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: rekonstruksi ini sesungguhnya untuk siapa? Untuk rakyat Gaza, atau justru demi kepentingan Amerika Serikat dan Israel?

Di balik narasi pembangunan dan stabilitas, tersimpan ancaman besar berupa pengusiran rakyat Gaza dari tanahnya sendiri. Dunia internasional mungkin memandang skema ini sebagai solusi pragmatis, tetapi bagi rakyat Gaza dan umat Islam sedunia, proyek tersebut merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi Palestina.

Dengan dalih perdamaian, kejahatan Amerika Serikat dan Israel—mulai dari genosida, blokade, hingga penghancuran sistematis—seolah ditutupi oleh proyek-proyek beton dan gedung megah. Gaza dipaksa “dibangun kembali”, tetapi tanpa kedaulatan, tanpa kebebasan, dan tanpa hak untuk menentukan masa depan sendiri.

Lebih jauh lagi, jika Gaza dan Palestina terus dipinggirkan, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan menjaga Masjid Al-Aqsa? Masjid suci tempat Rasulullah ﷺ berpijak dalam peristiwa Isra Mikraj, sekaligus masjid ketiga yang dimuliakan Allah SWT setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Masjid Al-Aqsa bukan sekadar situs sejarah, melainkan simbol akidah dan kehormatan umat Islam. Melemahkan Palestina berarti membuka jalan bagi perampasan penuh atas Al-Aqsa serta penghapusan identitas Islam di tanah suci tersebut.

Untuk memperkuat proyek “perdamaian” ini, Amerika Serikat menggandeng sejumlah negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Melalui unggahan Kementerian Luar Negeri RI di platform X, disebutkan bahwa negara-negara yang turut serta antara lain Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, keterlibatan negara-negara tersebut justru memunculkan pertanyaan kritis: apakah ini benar-benar bentuk solidaritas terhadap Palestina, atau justru legitimasi atas skema penjajahan baru?

Perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat bukanlah perdamaian yang adil, melainkan perdamaian yang dipaksakan. Rakyat Gaza dihadapkan pada dua pilihan pahit: menerima skema AS dengan kehilangan kedaulatan, atau menolak dengan konsekuensi penjajahan berlanjut, kelaparan massal, dan jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Jika Gaza menerima tawaran ini, maka Palestina berisiko selamanya berada dalam cengkeraman Amerika Serikat dan sekutunya—tanpa kuasa menentukan nasib sendiri, tanpa kedaulatan politik, dan tanpa kebebasan sejati.

Secara historis, Palestina berada di bawah pemerintahan Islam selama lebih dari 13 abad, bermula sejak Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Yerusalem (Al-Quds) pada tahun 636–637 M. Umar memberikan jaminan perlindungan kepada penduduk, gereja-gereja, serta kebebasan beragama melalui perjanjian Al-‘Uhdah al-‘Umariyyah, yang menjadi simbol pemerintahan Islam yang adil dan toleran.

Ironisnya, sebelum pembebasan tersebut, kaum Yahudi justru dilarang memasuki Yerusalem oleh penguasa Romawi. Larangan ini dicabut oleh Khalifah Umar, yang mengizinkan mereka kembali menetap dan beribadah—sebuah fakta sejarah yang kerap diabaikan dalam narasi konflik hari ini.

Sebelum pendudukan Israel pada 1948, wilayah Palestina memiliki luas sekitar 26.323–27.000 km². Namun, akibat aneksasi dan pembangunan permukiman ilegal Israel sejak 1967, wilayah Palestina menyusut drastis dan kini hanya tersisa sekitar 3.750–6.020 km² di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Penjajahan ini terus berlangsung, dan kini dibungkus dengan tawaran “perdamaian” yang justru berpotensi mengusir rakyat Palestina dari sisa tanah mereka sendiri.

Dalam Islam, perdamaian tidak pernah dibangun di atas kezaliman. Allah Swt. berfirman:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”

(QS. HudHud [11]: 113)

Menerima tawaran Amerika Serikat berarti mencenderungkan diri kepada kezaliman dan melegitimasi penjajahan. Perdamaian semacam ini tidak akan membawa keberkahan, melainkan justru memperpanjang penderitaan umat dalam bentuk yang lebih halus dan terstruktur.

Selama Gaza berada dalam cengkeraman Amerika Serikat dan sekutunya, selama itu pula perdamaian sejati hanyalah ilusi. Solusi hakiki tidak akan lahir dari tangan penjajah dan sponsor penjajahan, melainkan dari persatuan umat Islam—dengan meninggalkan sekat nasionalisme sempit dan kembali pada sistem Islam yang menyatukan kekuatan politik, militer, dan kepemimpinan umat.

Bukan “New Gaza” yang dibutuhkan, melainkan kebangkitan umat Islam di bawah payung Daulah Islamiyah. Dengan Daulah Islamiyah, Gaza dan Palestina diyakini akan merdeka dari Israel beserta sekutunya. Khalifah akan menjaga kesejahteraan dan keamanannya, sebagaimana pernah terwujud pada masa Kekhilafahan Umar bin Khattab.

Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam memperjuangkan penerapan syariat dan khilafah. Dengan tegaknya Daulah Islamiyah, jihad fi sabilillah akan terus digaungkan demi membebaskan Gaza dan Palestina dari cengkeraman Israel dan para pendukungnya.

Wallāhu a‘lam bish-shawāb.