Siswa SD Bundir, Potret Buruk Pemenuhan Hak Dasar Anak

 

OPINI 

Oleh Yuli Ummu Raihan 

Muslimah Peduli Generasi 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI-"Mama gale Zee/Mama molo jao" (Mama, jangan marah/Mama, jangan sedih)

"Galo mata mae/nee rita ee mama" (Jangan menangis, Mama/Mama yang baik)

"Mama jao galmaka" (Mama jangan bersedih hati)

"Mawo rita nese" (Maafkan saya)

"Galagao ee" (Saya pamit)

"Molo Mama" (Saya pamit, Mama)

Inilah isi surat yang ditulis oleh seorang siswa SD di NTT yang ditulis sebelum ia memilih bundir karena orang tuanya (ibunya) tidak mampu membelikan buku dan tulis. Dia tidak protes atau marah, dia justru meminta maaf dan meminta ibunya tidak bersedih hati. Korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di dahan pohon cengkeh pada Kamis 29/1/2026 lalu. (kompas.com, 04/02/2026)

Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mengatakan kasus ini sebagai gambaran buruk pemenuhan hak dasar anak di dunia pendidikan. Sementara itu Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan kasus ini sebagai bukti biaya pendidikan masih membebani masyarakat. Ubaid mengatakan saat ini kita menghadapi situasi di mana kemiskinan dipadukan dengan komersialisasi pendidikan yang mencekik. Kondisi semakin parah karena pemerintah abai terhadap perintah Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa sekolah dasar tidak boleh dipungut biaya. Ubaid juga menyayangkan kebijakan anggaran pendidikan yang dikorbankan karena lebih memprioritaskan program lain. Kejadian ini bukan lagi alarm melainkan sirine kegagalan sistemik. Padahal Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tegas menyebut bahwa biaya pendidikan dasar adalah kewajiban pemerintah.

Menanggapi hal ini Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kasus ini harus menjadi atensi bersama. Perlu penguatan data untuk memerlukan rehabilitasi bagi keluarga yang memerlukan pemberdayaan. Agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari jangkauan program perlindungan sosial pemerintah.

Kasus bundir pada anak bukan sesuatu yang baru, sebelumnya sudah sering terjadi kasus serupa. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Indonesia termasuk negara dengan angka bundir anak tertinggi di Asia Tenggara. Faktornya tidak hanya satu, melainkan berlapis. Perundungan menjadi faktor dominan, kemudian adanya kesalahan pola asuh, tekanan ekonomi, kecanduan gim daring hingga relasi atau asmara.

Kasus ini seharusnya menjadi tamparan keras untuk kita semua, sebagai orang tua untuk lebih peka dan peduli pada anak. Masyarakat untuk peduli pada sesama, dan saling tolong menolong. Negara harus hadir dan melihat kondisi riil masyarakat khususnya di daerah 3T, menjadikan bahan evaluasi untuk program lain yang memakan anggaran besar seperti MBG dan keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Ini adalah bukti pemerintah belum berhasil menjaga agar tidak ada nyawa yang meninggal sia-sia karena kondisi yang dialami anak SD ini. Semua harus mengambil pelajaran dan berbenah agar kasus serupa tidak terulang kembali. 

Jangan biarkan rakyat memikul beban hidup sendiri apalagi anak-anak. Negara harus punya data dan senantiasa diperbarui agar tidak ada masyarakat miskin yang terlewati serta agar bantuan sosial tepat sasaran. Apa yang terjadi hari ini adalah produk kemiskinan struktural. Bayangkan saat ada anak yang tidak bisa membeli alat tulis seharga Rp10.000,- negara malah menggelontorkan dana Rp 17 triliun untuk BoP yang klaimnya akan membangun Gaza. Belum lagi anggaran untuk MBG sebesar Rp350 triliun serta Rp400 triliun untuk Koperasi Merah Putih.

Kematian siswa SD ini menunjukkan negara gagal dalam memastikan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Bukan hanya biaya sekolah tapi juga peralatannya. Karena ketika negara gagal, akan berpengaruh pada psikologis anak terlebih ketika berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Negara tidak boleh menutup mata dan bangga dengan program yang menelan anggaran besar. Makan bergizi memang dibutuhkan oleh rakyat, akan tetapi pendidikan jauh lebih penting karena efeknya jangka panjang. Apa jadinya hari ini rakyat makan bergizi gratis tapi tidak punya masa depan karena tidak bisa mengakses pendidikan yang layak. Mereka kenyang hari ini, tapi belasan atau puluhan tahun lagi mereka bingung mau makan dari mana karena tidak punya penghasilan lantaran tidak punya keahlian atau keilmuan. Apalagi makan bergizi gratis hari ini harus dibayar dengan pajak dan utang di masa yang akan datang.

Dalam sistem kapitalis yang diterapkan hari ini pendidikan dipandang sebagai komoditas. Pendidikan dianggap tidak lebih menguntungkan dibandingkan investasi di bidang ekonomi. Standar mutu pendidikan juga belum merata. Negara hanya menjadi regulator dan swasta mengambil peran penting dalam melayani kebutuhan pendidikan. Sistem ekonomi kapitalis membuat negara tidak mampu dan mau membiayai pendidikan yang berkualitas.

Pembiayaan Pendidikan dalam Sistem Islam

Dalam Islam pendidikan adalah hak dasar semua rakyat dan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas dan semua hal yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan. Semua pembiayaan pendidikan seperti gaji guru, infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan sepenuhnya ditanggung negara. Pendidikan dalam Islam disediakan secara gratis.

Hal ini berangkat dari paradigma tentang ilmu dan pendidikan. Islam memandang ilmu ibarat air bagi kehidupan. Pendidikan memiliki peran strategis yang tidak hanya diukur dari aspek keuntungan materi. Sehingga negara akan berupaya optimal menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam Islam pemimpin negara adalah pelayan dan pelindung rakyat yang kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban. Negara harus bertanggung jawab penuh bukan sekadar regulator.

Negara Islam memiliki sistem ekonomi yang mampu menopang semua biaya pendidikan. Negara memiliki sumber pemasukan yang telah dijelaskan oleh syariat. Meskipun pembiayaan pendidikan ditanggung negara, tetapi Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya untuk berperan serta dalam pendidikan secara sukarela.

Dalam Islam administrasi dilakukan dengan prinsip sederhana dalam aturan, kecepatan dalam pelayanan dan di-handle oleh orang yang punya kemampuan. Hal ini akan memudahkan pemimpin untuk meriayah rakyatnya. Negara punya data base rakyat yang akan memudahkan negara menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran.

Rasulullah saw. mengingatkan dan memberi ancaman keras bagi pemimpin yang menipu dan menelantarkan urusan rakyatnya. 

"Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga". (HR. Bukhari dan Muslim)

Cukuplah ini jadi peringatan bagi kita semua khususnya pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi rakyat, agar lebih bijak membuat kebijakan dan terpenting kembali menjadikan aturan Islam sebagai satu-satunya pengatur urusan hidup kita. 

Wallahua'lam bishawab.