‎Tingginya Angka Kematian Ibu Bukti Gagalnya Negara dalam Menjamin Keselamatan Rakyat ‎

 

‎OPINI

‎Oleh Yuniyati 

‎Aktivis Muslimah 

‎

‎Muslimahkaffagmedia.eu.org-Angka kematian ibu melahirkan di negeri ini masih sangat tinggi. Ironisnya hal ini terjadi saat jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan atau dokter obgyn melebihi standar nasional yang dibutuhkan. Namun nyatanya dengan kondisi banyaknya dokter obgyn tidak memberikan kemudahan layanan di semua wilayah, kemudahan layanan hanya bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, sedangkan di beberapa daerah pelosok dokter kandungan masih sangat langka. Ditambah lagi dengan adanya ketimpangan pelayanan dan akses kesehatan serta lemahnya sistem rujukan di daerah, sehingga terjadinya kematian ibu hamil sulit untuk dihindari.

‎

‎Seperti yang terjadi di Jayapura Papua, seorang Ibu hamil meninggal dalam perjalanan untuk melahirkan anaknya. Sebelumnya ibu hamil tersebut ditolak di beberapa rumah sakit di wilayahnya dengan alasan yang beragam diantaranya tidak ada fasilitas dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan. (kompas.id, 04/06/2026)

‎

‎Hal ini bukan satu-satunya peristiwa yang terjadi di negeri ini, masih banyak lagi angka kematian ibu melahirkan, bahkan hingga 2020 mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini masih di atas target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menentukan 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030. Ini merupakan bukti masalah kesehatan ibu masih menjadi momok yang menakutkan di negeri ini, dimana angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi. Ironisnya lagi ini terjadi di saat jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan sudah melebihi kebutuhan nasional.

‎

‎Tentunya ada yang salah dalam hal ini, meskipun dokter obgyn sudah berlebih tetapi nyatanya belum bisa memenuhi kebutuhan kesehatan di setiap daerah. Para dokter ini masih menumpuk di kota-kota besar, sedangkan di daerah pelosok masih sangat kekurangan.

‎

‎Masalah ketersediaan dokter spesialis kebidanan dan kandungan tersebut sangat kompleks, meskipun jumlah dokter ini banyak, nyatanya pemerintah tidak bisa serta merta memindahkan dokter dari satu tempat ke wilayah yang lain, sehingga pemerataan dan pelayanannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

‎

‎Harus ada solusi bagaimana mendistribusikan dokter-dokter obgyn ke sejumlah kota di wilayah tertentu. Karena jika distribusi tidak merata, dampaknya akses dan pelayanan kesehatan pun tidak merata, sehingga kualitas pelayanannya juga akan berkurang. Hal ini diperlukan komitmen dari setiap pemangku kepentingan agar pendidikan program studi dokter spesialis tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan harus merujuk pada pemetaan kebutuhan nasional.

‎

‎Angka kematian ibu melahirkan yang tinggi merupakan bukti gagalnya negara dalam menjamin kesehatan dan keselamatan rakyatnya, yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup anak.

‎

‎Kemiskinan struktural adalah perkara yang mutlak terjadi dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini berorientasi pada materi sehingga sangat diskriminatif, rakyat hanya dianggap beban dan faktor produksi. Akibatnya sistem ini minim mengutamakan keselamatan rakyat.

‎

‎Kapitalisme menganggap kesehatan hanya sebagai komoditas, sehingga pemenuhannya hanya untuk tujuan materi atau keuntungan, bukan untuk pelayanan rakyat. Dalam sistem kapitalis, negara hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan tetapi abai dalam distribusinya, sehingga meskipun mereka jumlahnya banyak tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Negara hanya sebagai regulator bukan mengurusi rakyatnya.

‎

‎Distribusi dokter obgyn yang tidak merata menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu. Namun persoalan sebenarnya sangat sistemis, yaitu terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infratruktur kesehatan. Diantaranya ketersediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain.

‎

‎Berbeda dengan sistem Islam. Islam dengan berbagai mekanismenya menyediakan berbagai kebijakan dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan bagi rakyatnya, termasuk pemenuhan pelayanan dan pemerataan kesehatan untuk rakyatnya. Sehingga tidak ada rakyat yang merasakan kekurangan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

‎

‎Di dalam Islam, negara menjamin kebutuhan dasar berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan keselamatan secara mutlak bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

‎

‎Seperti sabda Rasulullah Saw.: 

‎"Tidaklah seorang pemimpin mengurusi urusan kaum muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengurusi mereka dan menasehati mereka, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama mereka." (Shahih Muslim)

‎

‎Di hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

‎"Imam (Kepala Negara) adalah pengurus rakyat, dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyatnya." (Shahih Bukhari)

‎

‎Di dalam Islam, negara menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur dan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan merata di setiap daerah, tidak boleh ada daerah yang mengalami kekurangan dalam  mendapatkan pelayanan kesehatan. 

‎

‎Negara juga membangun infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, serta pelayanan  kesehatan yang lain untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

‎

‎Negara juga membiayai sektor kesehatan melalui Baitul Mal dengan gratis bagi setiap masyarakat dengan pelayanan yang sama tanpa membedakan kaya atau miskin, muslim maupun non-Muslim. Tidak boleh ada kekayaan negara yang bisa dikuasai boleh segelintir orang sehingga bisa menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

‎

‎Wallahu'alam bishawab.

‎