Krisis Air, Rakyat yang Pertama Kena Getahnya

 

OPINI

Oleh Ummu Abdan 

Ibu rumah tangga dan aktivis dakwah

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Air seharusnya hal paling dasar. Buka keran, keluar. Tapi sekarang tidak sesederhana itu. Krisis air sudah masuk ke dapur, kamar mandi, dan sekolah anak-anak kita. Di banyak daerah, sumur cepat kering. Sungai yang dulu untuk mandi dan mencuci kini keruh dan berbau. Antre PDAM berbulan-bulan, kalaupun dapat debitnya kecil. Musim kemarau makin panjang, hutan resapan berkurang karena alih fungsi, dan polusi membuat air tanah dalam pun tidak layak. Akibatnya pasokan makin sulit dan makin mahal.

Hal ini sangat berdampak pada warga biasa. Sedangkan industri, hotel, mal, dan rumah sakit masih bisa membeli air tangki tiap hari atau punya sumur bor dan filtrasi sendiri. Sementara ibu rumah tangga di kampung harus berjalan 2 km demi satu ember. Anak sekolah bolos karena antre air sejak jam 4 pagi. Biaya hidup naik bukan karena beras, tapi karena harus beli galon 19 liter tiap 2 hari. Harga satu tangki air yang dulu 150 ribu, kini 300 ribu. Bagi penghasilan pas-pasan, ini beban berat. Contoh nyata terjadi di Bali. Di Seraya, Karangasem, 150 KK terdampak 3 hari tanpa air bersih karena pasokan Perumda Tirta Tohlangkir terganggu.(beritabali.com, 4/7/2026)

Fakta ini tidak hanya di Bali. Di Nusa Tenggara, pesisir Jawa, hingga Kalimantan polanya sama. Sumber air makin jauh, makin kotor, dan makin mahal. Mirisnya hanya dijawab karena El Nino atau kemarau panjang. Cuaca memang berubah. Tapi krisis ini tidak bisa disederhanakan sebagai bencana alam semata. Ini soal pengelolaan. Lahan resapan diubah menjadi perumahan dan pabrik. Pohon ditebang, air hujan tidak punya tempat meresap. Sampah rumah tangga dan limbah industri dibuang ke sungai. Pipa PDAM bocor dibiarkan bertahun-tahun karena dianggap tidak mendesak. Sedangkan negara mengejar infrastruktur, industri, dan properti, tapi lupa menjaga sumber airnya.

Ibarat menampung air dengan ember bocor. Sebanyak apa pun hujan, kalau wadahnya rusak tetap kering. Jika kita menunggu sampai keran benar-benar mati, harganya bukan rupiah saja, tetapi juga kesehatan, seperti sakit diare, infeksi kulit, dan gagal ginjal. Selain itu, anak-anak terancam tumbuh dengan sanitasi buruk.

Oleh karena itu, ada 3 hal penting yang harus segera dilakukan yaitu:

1. Konservasi nyata, bukan seremoni.

Kembalikan fungsi hutan kota, danau, dan sumur resapan. Pemerintah daerah harus tegas menghentikan alih fungsi lahan resapan. Di rumah, kita bisa mulai dari yang kecil, yaitu biopori, sumur resapan, tampung air hujan, jangan buang minyak jelantah ke saluran. Satu rumah dampaknya kecil, tapi kalau satu RT dan satu kelurahan bergerak, air tanah kita tertolong.

2. Pemerataan distribusi.

Pipa PDAM dan titik air bersih harus diprioritaskan ke daerah rawan, bukan hanya ke kawasan bisnis dan perumahan elit. Negara harus hadir agar tidak ada warga yang "mati" aksesnya hanya karena tinggal di ujung jaringan. Transparansi data juga wajib. Di mana titik krisis, berapa kebutuhannya, dan kapan bantuan datang.

3. Kesadaran hemat air yang dihitung.

Bukan imbauan di spanduk saja. Jika 1 orang hemat 10 liter sehari, maka 1 juta orang hemat 10 juta liter. Matikan keran saat sikat gigi, perbaiki kran bocor, pakai air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Kampanye harus masuk sekolah, masjid, dan grup WA RT. Hemat air harus jadi budaya, bukan karena disuruh tapi karena sadar.

Perspektif Islam: Air milik bersama

Dalam Islam, air adalah kebutuhan dasar yang wajib jadi perhatian pemangku kebijakan. Distribusinya harus merata karena menyangkut hidup banyak orang. Rasulullah saw. bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)

Berserikat artinya bersama memanfaatkan. Tidak boleh ada yang memonopoli. Sejarah sahabat memberi teladan. Utsman bin Affan ra. membeli Sumur Raumah dari seorang Yahudi seharga 12.000 dirham secara bertahap. Ia menggratiskan air pada gilirannya, hingga pemiliknya rela menjual sisa kepemilikan. Sumur itu lalu diwakafkan untuk umat. Ini bukti air dimanfaatkan untuk umum, tidak boleh dikuasai individu apalagi keuntungan pribadi.

Ironisnya, di Indonesia yang curah hujannya tinggi dan sungainya banyak, sumber air minum justru dibisniskan. Penguasaan mata air oleh segelintir pihak, pembatasan akses, dan regulasi yang membuka ruang privatisasi membuat rakyat hanya jadi penonton di negerinya sendiri.

Ini bukan karena air tidak ada. Bukan juga semata karena cuaca. Ini karena distribusi tidak merata dan pembiaran monopoli, sementara negara hanya jadi regulator lepas tangan, bukan penjamin hak dasar rakyat.

Mengembalikan Air kepada Rakyat

Sumber air harus dikembalikan pada statusnya sebagai milik bersama, yaitu rakyat. Negara harus benar-benar mengelola, menjaga, dan mendistribusikan dengan sistem yang baik. Kita butuh kebijakan yang memprioritaskan kebutuhan dasar sebelum keuntungan. Butuh pengawasan limbah tegas. Butuh anggaran untuk perbaikan pipa dan infrastruktur air di daerah tertinggal, dan yang paling penting, butuh pemimpin yang memandang air sebagai amanah, bukan komoditas.

Air tidak bisa digantikan. Tidak ada teknologi yang membuat kita hidup tanpa air. Jika hari ini kita masih bisa berwudhu, memasak, dan menyiram tanaman, itu nikmat besar. Jangan tunggu dicabut baru sadar, yang ribut saat krisis.

Sebelum terlambat, mari jaga air bersama. Karena menjaga air, sama artinya menjaga kehidupan. Wallahualam bissawaab.