Desakan Keluar dari BoP Menguat, Mengapa Pemerintah Masih Bertahan?

 

OPINI 

Oleh Jasli La Jate 

Pegiat Literasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Desakan agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kian menggema di Indonesia. Hal ini makin menggema usai Amerika Serikat bersama sekutunya Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran beberapa pekan lalu. Operasi militer tersebut bahkan menyebabkan gugurnya sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran, termasuk pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khosseini Khamenei. Sementara AS merupakan negara yang menginisiasi pembentukan BoP.

Tak heran peristiwa itu memicu kritik keras publik Indonesia. Di antaranya kritik datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, dan Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP.

Hal tersebut direspons oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin tergesa-gesa memutuskan Indonesia keluar dari forum Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Pemerintah Indonesia mengungkapkan untuk sementara menghentikan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Hal ini sebagaimana dikatakan Yvonne Mewengkang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Ia mengatakan seluruh diskusi dengan BoP kini ditangguhkan atau berada dalam status on-hold. (tempo.co, 5/6/2026) 

BoP Bukan Solusi untuk Palestina

BoP diklaim bakal menangani konflik di berbagai belahan dunia, salah satunya di Gaza, Palestina. Namun, pada kenyataannya banyak pihak menilai lembaga ini justru tidak mengarah ke perdamaian. Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi Timur Tengah Fisipol UGM Prof. Siti Mutiah Setyawati menilai Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik.

Selain itu, pemimpin BoP adalah Donald Trump, Presiden AS. Sedangkan AS adalah negara yang terlibat dengan berbagai konflik dan merupakan sekutu utama Zionis Israel sehingga mana mungkin mendapatkan solusi perdamaian. BoP tidak mungkin bersikap netral.

BoP tidak akan berhasil mewujudkan perdamaian. Sebab pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS) dan Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan BoP. Melainkan hanya mengikuti rencana yang telah ditetapkan oleh negara penggagas, yaitu AS. 

Sejatinya BoP adalah proyek kolonial baru AS untuk menguasai Palestina, melucuti Hamas, dan mengusir penduduknya. Jika pun penduduk mau tunduk, maka harus mengikuti pengaturan ulang wilayah Palestina sesuai kehendak AS. Tak heran banyak pihak menilai lembaga ini hanya bertujuan untuk menguatkan posisi geopolitik AS di kawasan tersebut.

Hal ini didukung dengan fakta keanggotaan lembaga ditentukan oleh Donald Trump dan kewajiban membayar iuran yang jumlahnya begitu besar jika ingin menjadi anggota tetap lembaga tersebut. Hal ini makin menguatkan bahwa lembaga tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik daripada misi perdamaian itu sendiri.

Harus diingat bahwa orang kafir atau negara Barat khususnya AS sampai kapan pun akan berusaha agar hegemoni mereka tetap bertahan. Ketika ada misi kemanusiaan yang dijalankan AS perlu dipertanyakan dan diwaspadai. AS tidak pernah bergerak dengan misi kemanusiaan semata. AS tidak mengenal misi kosong tanpa arti dalam semua kebijakannya. Setiap tindakan, inisiatif internasional yang mereka bangun hanyalah instrumen untuk menjaga kepentingan AS dan memperluas pengaruh di berbagai wilayah. 

Dalam kitab ad-Daulah al-Islamiyyah karya Syaikh Taquyuddin an-Nabhani juga dijelaskan bahwa imperialisme atau penjajahan modern tidak selalu hadir dalam bentuk militer, tetapi sering muncul melalui kesepakatan, lembaga, dan forum internasional yang membuat negara lemah tunduk pada agenda kekuatan besar. 

Maka sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP dengan banyaknya desakan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS. Artinya Indonesia terjajah secara politik. Inilah gambaran negara yang tidak memiliki landasan ideologi yang sahih.

Akibatnya, negara akan mudah terseret oleh kepentingan global dan menjadi pengikut percaturan internasional bukan pemain yang bisa mengendalikan keadaan. Meskipun pemerintah berdalih bahwa semua dilakukan demi kepentingan nasional dan kemerdekaan Palestina. Namun, ini adalah tameng untuk melegitimasi kerja sama dengan kekuatan penjajah. 

Dalam pandangan Islam, tidak ada kepentingan yang lebih tinggi selain menjaga akidah umat, menjaga kehormatan, keselamatan, dan melindungi dari segala bentuk penjajahan. Indonesia haram bergabung dengan BoP yang menjadi strategi AS menguasai Palestina. Sebab AS yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian yang terjadi di Palestina. Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." (TQS. Hud: 113) 

Penyelesaian atas Palestina tidak akan tercapai dengan meja perundingan, diplomasi, atau pun forum perdamaian palsu yang dikendalikan oleh negara kafir yang merupakan agresor penjajahan. Satu-satunya solusi pembebasan Palestina adalah jihad fisabilillah. Namun, jihad ini hanya akan terlaksana dalam institusi politik global yakni Khilafah. Di bawah komando khalifah akan menyatukan kekuatan umat dan mengkoordinir jihad untuk membebaskan Palestina.  

Rasullulah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Oleh karena itu, agenda utama umat Islam sedunia saat ini adalah bersatu mewujudkan Khilafah sebagai pembebas Palestina. Bukan lobi diplomatik, atau aksi-aksi demonstrasi jalanan lainnya, tetapi berjuang menghadirkan perisai tersebut. Tanpa Khilafah, umat Islam akan terus dijajah, dieksploitasi, dan dibantai. Sedangkan Palestina butuh dibebaskan. Wahai kaum muslim bersatulah dalam sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab