Infrastruktur untuk Siapa?

 

OPINI

Oleh Arda Sya'roni 

Pegiat Literasi 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Revitalisasi alun-alun Sidoarjo rampung dan resmi dibuka untuk umum akhir Januari 2026 lalu. Revitalisasi alun-alun seluas 2,8 hektare yang menelan dana hingga mencapai Rp24,6 miliar ini menghadirkan wajah baru yang lebih kekinian, hijau, tertata, dan ramah keluarga. Dengan dana yang lumayan fantastis ini, alun-alun Sidoarjo dilengkapi pula dengan fasilitas jogging track, pojok literasi, pojok laktasi, playground, panggung seni, 16 toilet umum, serta kabel bawah tanah untuk 11 zona wifi gratis tanpa password, 25 cctv aktif 24 jam, dan sistem parkir elektronik berbasis QRIS.

Wajah baru juga dipercantik dengan air mancur menari, taman bunga, ruang terbuka hijau, dan spot foto estetik yang instagramable, cocok untuk selfie bagi para pengunjung. Namun, meski kini penampilan alun-alun telah dipercantik sedemikian rupa untuk kepuasan dan kenyamanan warga, fungsi utamanya adalah untuk tempat upacara pemerintahan. Meski sempat molor penyelesaiannya dari yang semula dijadwalkan rampung di tanggal 15 Desember, wajah baru berhasil diciptakan sesuai ekspektasi. 

Revitalisasi alun-alun bolehlah membuat warga Sidoarjo berbangga hati karena memiliki ikon kota yang cantik dan modern. Namun, sayangnya banyak lokasi di Sidoarjo ini didapati jalan yang berlubang, banjir juga masih banyak melanda di berbagai daerah di Sidoarjo. Salah satu jalan yang sempat viral belakangan hari adalah sepanjang Jalan Lingkar Timur Sidoarjo. 

Infrastruktur Salah Sasaran

Dikutip dari radarsidoarjo.jawapos.vom, 06-03-2026, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lingkar Timur, Desa Gebang, Sidoarjo, Jumat (6/3) pagi. Seorang pengendara motor berinisial KS (63) warga Singosari, Kabupaten Malang, meninggal dunia setelah terjatuh dan terlindas truk trailer. Kasatlantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugerah Putra mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.30 dan melibatkan sepeda motor matic dengan sebuah truk trailer. Kecelakaan maut di lingkar timur ini bukanlah yang pertama kali, telah banyak nyawa melayang di sana yang tidak terekspos media. Penyebabnya tak lain adalah banyaknya jalan berlubang dan banjir yang sering kali makin memperparah keadaan. 

Pihak pemerintahan kabupaten seakan tutup mata perihal ini. Dana lebih dikucurkan pada revitalisasi alun-alun daripada perbaikan jalan-jalan di Sidoarjo. Baru setelah diviralkan, pemda setempat turun tangan dengan membuat kebijakan mengganti Jalan Gajah Mada yang semula jalan nasional menjadi jalan kabupaten, serta menjadikan Jalan Lingkar Timur sebagai jalan nasional.

Dengan kebijakan demikian pemda Sidoarjo akan lebih leluasa menata Jalan Gajah Mada untuk menjadi jalan wisata sebagaimana Jalan Malioboro di Yogyakarta. Rencananya pemda Sidoarjo akan menjadikan Jalan Gajah Mada ini sebagai pusat kuliner dan UMKM dan menjadi icon Kabupaten Sidoarjo. Sebaliknya Jalan Lingkar Timur dijadikan sebagai jalan nasional agar pengelolaannya langsung ditangani oleh pusat. Dengan dijadikannya Jalan Lingkar Timur sebagai jalan nasional, maka diharapkan pemda Sidoarjo bisa meningkatkan kualitas infrastruktur dengan betonisasi mengingat Jalan Lingkar Timur sebagai jalur kendaraan berat dan tata kelola kota yang lebih baik.

Dari adanya ketimpangan yang mencolok antara revitalisasi alun-alun dan perbaikan jalan ini, maka sebenarnya infrastruktur itu untuk siapa? Bukankah alun-alun yang sebelumnya masih cukup bagus? Mengapa tiap pergantian bupati selalu diikuti dengan revitalisasi alun-alun?  Bukankah urgensitas lebih pada perbaikan jalan sehingga bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas?

Infrastruktur dalam Kapitalisme

Demokrasi yang merupakan bagian dari sistem kapitalisme, penguasa lahir bukan dari niat tulus dan ketakwaan hati, melainkan dari unsur kemanfaatan dan materi. Oleh karena itu, prioritas kepemimpinannya bukanlah rakyat, melainkan politik balas budi. Pembangunan infrastruktur pun untuk kepentingan kekuasaan, partai dan kaum kapitalis. Maka wajar bila revitalisasi alun-alun lebih disorot daripada perbaikan jalan dan penanganan banjir, karena alun-alun merupakan wajah Sidoarjo yang identik dengan nama bupati yang sedang berkuasa. 

Beginilah wajah asli kapitalisme. Dalam negara yang berlandaskan kapitalisme, jabatan akan lebih penting daripada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpin. Segala aktivitas kekuasaan ditimbang dari segi materi dan manfaat, untung dan rugi. Jabatan hanyalah sebuah jembatan untuk memperkaya diri sendiri dan kepentingan pribadi.

Fakta membuktikan bahwa tiga kali berturut-turut sudah bupati Sidoarjo terkena kasus korupsi. Proyek-proyek besar disetujui, tetapi justru jalan-jalan yang telah banyak memakan korban jiwa tak juga dibenahi dari tahun ke tahun. Banjir yang hampir merata di kawasan Sidoarjo hampir di setiap musim penghujan. Jelas ini membahayakan pengguna jalan, apalagi di sepanjang jalan Lingkar Timur. 

Infrastruktur dalam Daulah Islam

Dalam Islam, jabatan adalah sebuah amanah besar yang kelak dipertanggungjawabkan. Satu nyawa saja yang terzalimi akibat pengabaian penguasa akan mendapatkan sanksi berat kelak di akhirat apalagi hingga banyak nyawa yang melayang sia-sia. Karena hal tersebut Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah di era kekhalifahan.

Beliau merasa takut Allah akan menuntutnya bila seekor keledai terperosok di jalan di Irak atau Baghdad karena jalan yang rusak, padahal pusat pemerintahan Khalifah Umar berada di Madinah. Coba bayangkan, terperosoknya seekor keledai saja membuat hati khalifah tak tenang karena rasa pertanggungjawabannya. Begitulah seharusnya seorang pemimpin. Begitu pulalah syariat Islam memerintahkan seorang pemimpin.

 

“…فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…”

“… Imam (pemimpin) adalah penggembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dengan demikian, dalam Islam penguasa bukanlah untuk unjuk kekuasaan dengan bersikap pongah dan hanya memerintah. Sebaliknya penguasa atau pemimpin dalam sistem Islam haruslah menjadi penggembala yang melayani rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat. Syariat Islam haruslah menjadi landasan hukum bernegara. Segala kebijakan dan pengaturan kekuasaan harus ditimbang dengan konsep halal haram. 

Pada masa kejayaan Islam di era kekhalifahan khususnya di masa Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, infrastruktur ditekankan pada fungsi kemashlahatan, seperti pelayanan publik, kesejahteraan umat, pengaspalan jalan-jalan, sistem kanal sungai hingga pembangunan pos-pos haji guna memfasilitasi kemudahan ibadah haji.

Khatimah

Pembangunan infrastruktur dalam kapitalisme hanyalah sebuah pencitraan. Di setiap pembangunan pastilah terselip sisi manfaat dan materi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sebuah alasan dalam pengambilan kebijakan, tetapi fakta menunjukkan pembangunan infrastruktur hanyalah untuk kepentingan para kapitalis. Proyek-proyek besar yang berjalan pun tak luput jadi ajang korupsi. Oleh karena itu, jalan-jalan berlubang yang membahayakan tidak akan menjadi perhatian sebelum diviralkan.

Sedangkan dalam sistem Islam, pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan dan kenyamanan rakyat akan menjadi perhatian utama, bahkan nyawa para hewan pun diperhitungkan. Hal ini karena dalam kepemimpinan Islam, syariat menjadi pijakan. Dengan syariat Islam, negara akan menjamin penjagaan rakyat akan akidah, harta, nyawa, akal, dan nasab. Maka infrastruktur akan menjadi perhatian demi penjagaan tersebut. Wallahualam bissawab.