Tragedi Mudik Berulang, Bukti Negara Tidak Serius Mengurusi Rakyat

OPINI 

Oleh Jasli La Jate (Pegiat Literasi) 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Lebaran telah usai. Namun, cerita arus mudik dan balik belum selesai. Tragedi mudik seakan telah menjadi langganan setiap tahun. Kemacetan yang panjang, kecelakaan dan nyawa melayang merupakan hal yang terus berulang dan mengintai para pemudik. Seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Kebumen, Jawa Tengah, berinisial RP. Ia meninggal dunia di dalam bus akibat kemacetan panjang 30-40 kilometer kala mengantre  masuk ke pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. (suara.com, 19/3/2026) 

Bukan hanya itu, tragedi mudik yakni kecelakaan maut juga terjadi di Tol Pejagan-Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B. Kecelakaan antara Bus dengan mobil LCGC Toyota Calya. Jalur kecelakaan saat itu digunakan untuk satu arah (one way) arah Pemalang. Menurut keterangan Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, empat orang penumpang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. (kumparan.com, 19/3/2026) 

Kemacetan dan kecelakaan saat mudik telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Polri mencatat sebanyak 173 kecelakaan lalu lintas terjadi selama periode pemantauan arus mudik Lebaran 2026 dari Selasa (17/3/2026) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/3/2026) pukul 06.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 29 orang dilaporkan meninggal dunia. (kompas.com, 18/3/2026) 

Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri juga mengungkapkan angka kecelakaan selama arus mudik lebaran 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. 

Tragedi mudik yang berulang tersebut, menimbulkan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah tidak ada mitigasi agar hal serupa tidak terjadi? Atau solusi yang diberikan tidak menyentuh akar persoalan? Bagaimana solusi Islam menyikapi hal demikian? 

Solusi Teknis Bukan Sistemis

Tragedi mudik yang berulang menandakan ada permasalahan yang tidak selesai. Hal ini menunjukkan tidak ada upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Terjadinya kecelakaan yang bahkan berujung maut dan kemacetan parah yang memanjang seperti ular yang sedang mencari mangsa tiap waktu mudik adalah alarm bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah adalah pengayom masyarakat. Namun apa jadinya bila keselamatan rakyat tidak menjadi perhatian serius. Di sini terlihat, mitigasi bencana tidak begitu dijalankan dengan baik. Memang pemerintah telah melakukan upaya teknis yang tidak mencukupi. 

Solusi pemerintah hanya berkutat pada aspek teknis bukan sistemik. Hal yang dilakukan seperti mengontrol arus jalan secara intensif agar kendaraan tidak bertumpuk dan membuat rekayasa lalu lintas yakni sistem satu arah (one way) secara situasional di titik-titik rawan terjadi kemacetan.

Sebenarnya bila melihat lebih jauh,  permasalahan mudik ini terkait erat dengan minimnya layanan transportasi massal yang nyaman dan murah. Survei yang dilakukan dalam Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) GNFI Batch 7 dengan topik Applied Data Analyst & Visualization for Digital Journalism, tanggal 28 Oktober 2024 hingga 10 November 2024. Hasil survei menunjukkan 31% masyarakat jarang sekali menggunakan transportasi umum saat bepergian, 23% masyarakat menggunakan transportasi umum setiap hari dalam aktivitasnya, 2% masyarakat yang sama sekali tidak pernah menggunakan transportasi umum ketika bepergian. Hasil survei ini memperlihatkan rendahnya persentase pengguna transportasi umum secara rutin dapat menjadi indikasi adanya kendala, seperti kurangnya aksesibilitas, kenyamanan, atau efisiensi. 

Tak heran, jumlah kendaraan pribadi lebih banyak, melampaui kapasitas panjang jalan. Tak hanya itu, kondisi jalan juga banyak yang rusak akhirnya rawan terjadi kecelakaan. Inilah yang membuat tragedi mudik, kecelakaan dan kemacetan panjang terus terjadi. 

Jika ditelisik lebih jauh, negara abai menjamin keselamatan rakyat karena negara menganut paham kapitalisme sekularisme yakni paham yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Akibatnya, negara  tidak mewujudkan fungsi raa'in yang mengurusi rakyat. Pasalnya, telah diketahui faktor kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, namun, negara cenderung tidak hadir dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat. 

Khilafah Sebagai Solusi 

Ketika hari ini negara dalam naungan kapitalisme sekularisme tidak mampu memberikan penyelesaian, maka Islam hadir menawarkan solusi. Negara Islam yakni Khilafah adalah negara yang menerapkan seluruh syariat Islam termasuk pengurusan urusan rakyat. Khilafah mewujudkan fungsi raa'in yang mengurusi rakyat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini sebagimana yang dicontohkan Rasulullah Saw. saat mempimpin negara Islam pertama di Madinah. Sehingga, sebagai pemimpin, wajib mencontoh Rasulullah yang mempunyai visi Raa'in yakni pengurus urusan rakyat. 

"Imam adalah raa'in atau pengurus rakyat. Ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

Negara Khilafah yang mempunyai visi raa'in akan memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh termasuk masalah transportasi. Negara menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang mencukupi. Hal sebagai bentuk tanggungjawab negara sebagai raa'in. Sehingga masyarakat akan banyak yang naik di kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Kemacetan bisa ditekan dan kecelakaan lalu lintas bisa diminimalisir. 

Negara Khilafah juga akan menyediakan infrastruktur yang cukup dan memperbaiki jalan yang rusak. Sehingga menciptakan keamanan bagi pengguna jalan. Mobilitas masyarakat akan lancar, dan mencegah dari kecelakaan lalu lintas. Alhasil, upaya menghindari bahaya transportasi yang sering terjadi bisa dimaksimalkan. Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para Khalifah. Sebut saja Umar bin Khattab. Beliau membangun jalan menghubungkan kota-kota penting seperti Madinah, Kuffah dan Basrah. Bukan hanya itu, di setiap jalan dibangun pos peristirahatan bagi musafir atau pedagang, bahkan menyediakan penerangan demi keamanan jalan. 

Demikianlah pembangunan dalam Khilafah. Pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya masalah pembangunan fisik semata, tetapi juga kepastian keselamatan dan kenyamanan masyarakat. 

Wallahualam bissawab