Gaza Tanpa Militer: Antara Perdamaian dan Kontroversi

OPINI

Oleh Sri Ummu Ahza 

Aktivis Muslimah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Persitiwa genosida berkepanjangan di Gaza disebut sebagai perang. Idealnya perang adalah kesiapan dua belah pihak yang melakukan perang dengan persenjataan dan kemampuan pasukan. Realitanya selama ini yang terjadi di Gaza tidak demikian. Rakyat Gaza justru sedang membela dan mempertahankan tanah mereka yang akan diambil alih oleh Zionis, dengan persenjataan yang minim dan pasukan seadanya. 

Kejadian terus berlangsung hingga kini bahkan senjata mereka akan dilucuti. Dalam artian mereka mempertahankan tanpa militer atau persenjataan. Hal ini lebih dikenal dengan istilah demiliterisasi. Alasan adanya kebijakan demiliterisasi sebagai syarat perdamaian. Benarkah sebagai wujud perdamaian untuk Gaza?

Deklarasi gencatan senjata fase kedua atas perang di Gaza dan membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang melibatkan 35 negara, termasuk Indonesia. Hanya saja forum tersebut tidak melibatkan perwakilan Palestina dalam pembentukannya. Banyak pihak memandang hal ini sebagai upaya sepihak AS sebagai wujud dominasi, terutama dengan adanya rencana KTT di Washington pada 19 Februari 2026 untuk membahas masa depan Gaza. 

BoP mendesak Hamas untuk melucuti senjatanya sebagai syarat rencana perdamaian Gaza. Board of Peace dilaporkan mendorong kelompok Hamas untuk segera menuntaskan rancangan kesepakatan demiliterisasi di Jalur Gaza, paling lambat akhir pekan ini. 

Desakan tersebut muncul di tengah upaya lanjutan untuk meredakan konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Mengutip laporan The New York Times, Amerika Serikat menginginkan Hamas menyerahkan hampir seluruh persenjataannya serta memberikan peta lengkap jaringan terowongan bawah tanah di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. (westjavatoday.com, 07-04-26)

Gerakan Hamas dengan tegas tidak menyetujui rencana yang diajukan oleh Mladenov. Juru bicara sayap militer Brigade Izzuddin al-Qassam menegaskan, apa yang dipaksakan melalui para mediator merupakan hal yang sangat berbahaya.

Penekanan dia agar gerakan perlawanan tidak akan menerima usulan pelucutan senjata, dan apa yang tidak bisa direbut dengan kekuatan, maka tidak akan bisa diperoleh melalui meja perundingan. (inilahnews.com, 04-04-26). 

Hamas menolak dan menganggap hal itu mengancam eksistensi serta perjuangan mereka, sebagai pasukan mini Gaza yaknil Hamas, menuntut dunia bertindak atas pelanggaran gencatan Zionis. Meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak sebelumnya, Zionis terus melakukan penyerangan dan menewaskan warga sipil hingga saat ini. 

Jika ditelaah, hadirnya forum BoP bukanlah mediator netral. Sangat jelas, sejak terbentuk struktur yang terlibat justru terlihat didominasi AS, yang jelas-jelas berpihak pada Zionis. Keberpihakan ini sebagai jebakan Kapitalisme global yang condong pada kepentingan Barat dan Zionis. Sedikitpun tidak ada pembelaan terhadap Palestina sebagai pemilik tanah Gaza. 

Di sisi lain, pelucutan senjata adalah upaya Barat yakni AS yang memiliki peranan penting sebagai pendiri dan ketua BoP. Melalui forum tersebut dimanfaatkan sebagai jalan untuk menghalangi perjuangan perlawanan rakyat Gaza dengan jihad, sebagai wujud pertahanan diri melindungi tanah mereka. 

Pelucutan senjata ini juga disimpulkan sebagai bagian dari serangan pemikiran. Upaya untuk mengubah cara pandang umat agar menganggap, bahwa perlawanan sebagai ancaman dan penyerahan senjata sebagai jalan damai. Namun, realita yang terus menyerang dan melakukan genosida adalah Zionis, yang tidak ada aturan pelucutan senjata pada pihaknya. Hal ini sama saja memutarbalikkan fakta, yang benar disalahkan, sebaliknya yang salah justru dibenarkan. Hal semacam ini dianggap suatu kewajaran di sistem kapitalisme.

AS sebagai jargon pemimpin peradaban kapitalisme adalah pemasok paling besar untuk persenjataan dan pasukan militer ke Zionis. Penggerak BoP sebagai fasilitasi untuk merealisasikan tujuan penghancuran tanya Gaza dengan mudah dengan pelucutan senjata. Kontroversi seharusnya muncul berbagai negara di dunia jika jeli melihat akar masalah sebenarnya 

Pelucutan senjata pada negara yang seharusnya dibela dan dilindungi seperti Gaza, bukanlah penyelesaian. Solusi Gaza bukan pula sekadar diplomasi, tapi khilafah. Palestina adalah wilayah Islam yang wajib dibebaskan melalui kekuatan militer, bukan negosiasi semata. Sebab, negosiasi dengan negara yang mendominasi dan pro terhadap Zionis, tidak akan pernah menguntungkan Gaza. 

Jalan akhir yang mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan di Gaza adalah khilafah. Khilafah akan menggerakkan kekuatan militer seluruh negeri Muslim di dunia. Tujuannya untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina. Di mana tidak ada kamus bagi Zionis untuk patuh dan mau berdamai. 

Untuk itu, kita patut merenungkan firman Allah Taala, “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepadamu (Nabi Muhammad) sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari (azab) Allah.” (QS Al-Baqarah [2]: 120)

Sistem Islam menjadikan khilafah sebagai pelindung umat di dunia. Khilafah akan dipimpin oleh seorang khalifah sebagai raa'in dan junnah yang akan melindungi nyawa kaum Muslim. Perjuangan tegaknya khilafah ini dimulai dari menyadarkan pemikiran umat melalui dakwah deologis, tentang urgensi khilafah dan kewajiban untuk memperjuangkannya.

Dakwah idelogis ini berupa pemahaman, bahwa Islam bukan sekedar agama ritual kerohanian, tetapi merupakan agama politik yang memperhatikan keberlangsungan hidup umat dalam segala aspek kehidupan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Wallahualam bissawab.