Hemat yang Dipaksa, atau Kebijakan yang Perlu Dikoreksi?

OPINI

Oleh Anita Humayroh 

(Pegiat Literasi dan Pemerhati Sosial)

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Belakangan ini, narasi penghematan energi kembali digaungkan. Rakyat didorong untuk hidup hemat dan prihatin, sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) didorong untuk bersepeda (gowes) sebagai simbol efisiensi energi. Secara sekilas, kebijakan ini tampak sederhana dan bahkan terkesan positif. Namun jika ditelaah lebih dalam, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan ini benar-benar menyentuh akar persoalan, atau justru sekadar memindahkan beban kepada rakyat?

Di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang terus melambung, imbauan untuk berhemat justru terasa seperti ironi. Rakyat diminta menyesuaikan diri, sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah hidup dalam keterbatasan jauh sebelum adanya seruan resmi tersebut. Bagi banyak keluarga, khususnya para ibu rumah tangga, praktik hidup hemat bukanlah kebijakan baru, melainkan keterampilan bertahan hidup yang telah lama dikuasai.

Mereka terbiasa mengatur pengeluaran dengan sangat rinci, menekan kebutuhan yang tidak mendesak, bahkan rela mengorbankan keinginan pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, imbauan seperti “Matikan kompor jika masakan sudah matang” terasa kehilangan relevansi.

Bukan karena pesannya salah, tetapi karena realitas yang dihadapi rakyat jauh lebih kompleks daripada sekadar pengingat teknis semacam itu.

Di sisi lain, dorongan kepada ASN untuk bersepeda memang bisa dipandang sebagai langkah simbolik yang baik. Namun, simbol saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan perubahan sistemik. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Ir Machsus ST-MT, persoalan utama bukan sekadar jumlah kendaraan, melainkan mobilitas yang belum efisien dan manajemen yang tidak terintegrasi. Artinya, persoalan energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan perubahan perilaku individu, tetapi membutuhkan pembenahan kebijakan secara menyeluruh. (Detik.com, 31032026)

Lebih jauh lagi, jika ditarik ke konteks global, pemerintah beralasan bahwa kondisi energi dunia yang tidak stabil menjadi dasar perlunya penghematan. Ketergantungan pada impor energi membuat negara rentan terhadap disrupsi rantai pasokan. Dalam situasi seperti ini, langkah antisipatif memang diperlukan.

Namun, pertanyaannya tetap sama: mengapa beban adaptasi selalu lebih besar ditanggung oleh rakyat?

Rakyat seolah menjadi pihak yang paling cepat diminta menyesuaikan diri, sementara kebijakan struktural yang lebih besar sering kali berjalan lambat. Misalnya, efisiensi perjalanan dinas yang tidak mendesak, pengelolaan energi yang terintegrasi, hingga pengawasan terhadap praktik penimbunan energi oleh oknum tertentu. Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan secara tegas dan konsisten, maka imbauan kepada rakyat hanya akan terdengar sebagai seruan sepihak.

Pada titik inilah muncul kesan adanya jarak antara kebijakan dan realitas. Kebijakan dibuat dari atas, tetapi dampaknya dirasakan di bawah. Ketika kebijakan tidak berangkat dari pemahaman yang utuh terhadap kondisi masyarakat, maka yang terjadi bukanlah solusi, melainkan tekanan tambahan.

Lalu, bagaimana seharusnya persoalan ini diselesaikan?

Dalam perspektif sistem Islam, pengelolaan energi dan sumber daya alam tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau dibebankan kepada individu rakyat. Energi, seperti minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya, dipandang sebagai kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah) yang wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Negara dalam sistem Islam berperan sebagai pengelola, bukan sekadar regulator. Artinya, negara bertanggung jawab memastikan ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau, bahkan jika memungkinkan, gratis untuk kebutuhan dasar masyarakat. 

Dengan pengelolaan yang mandiri dan tidak bergantung pada impor, ketahanan energi dapat lebih terjamin.

Selain itu, dalam sistem Islam, pemimpin (penguasa) memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk melayani rakyat, bukan sekadar membuat kebijakan. 

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. 

Prinsip ini menuntut adanya keteladanan nyata dari para pejabat, termasuk dalam hal gaya hidup, penggunaan fasilitas negara, dan efisiensi anggaran.

Dengan demikian, jika rakyat diminta untuk berhemat, maka pejabat terlebih dahulu harus menunjukkan komitmen yang sama—bahkan lebih besar. Bukan hanya dalam bentuk simbolik seperti bersepeda, tetapi juga dalam kebijakan konkret seperti pengurangan pemborosan anggaran, transparansi pengelolaan energi, serta keberpihakan yang nyata kepada rakyat.

Pada akhirnya, hemat seharusnya menjadi pilihan sadar, bukan tekanan yang lahir dari kebijakan yang tidak berpihak. Rakyat tidak perlu diajari cara bertahan hidup, karena mereka telah melakukannya sejak lama. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adil, sistem yang berpihak, dan pemimpin yang benar-benar memahami denyut kehidupan masyarakatnya.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya berbicara tentang kebijakan hemat energi, tetapi juga menyentuh krisis yang lebih mendasar, yaitu krisis kepemimpinan dan arah pengelolaan negara. Ketika kebijakan terus berjarak dari realitas rakyat, maka yang perlu dievaluasi bukan sekadar teknis pelaksanaannya, melainkan sistem yang melandasinya. Oleh karena itu, sudah saatnya umat tidak hanya mengkritisi, tetapi juga mengambil langkah sadar untuk kembali kepada sistem Islam secara kafah. Sebab, hanya dengan penerapan Islam secara menyeluruh—yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan negara—keadilan dalam pengelolaan sumber daya, keteladanan pemimpin, serta keberpihakan kepada rakyat dapat terwujud secara nyata. Inilah solusi hakiki yang tidak hanya menyentuh permukaan persoalan, tetapi juga menyelesaikan akar masalahnya

Wallahu alam bisshowab.