Infrastruktur Langkat: Kelalaian Struktural dan Urgensi Kepemimpinan Islam

Oleh Iky Damayanti, ST

Aktivis Dakwah 

Jalan Berlubang Merenggut Korban Jiwa

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat, khususnya di wilayah Jalan Sedang Rejo, Bahorok, hingga Secanggang, telah mencapai titik kritis yang mengancam keselamatan publik. Rentetan peristiwa kecelakaan, termasuk insiden fatal pada April 2026 yang merenggut nyawa pengendara akibat menghindari lubang jalan, bukan sekadar masalah teknis pemeliharaan fasilitas. Fenomena ini merupakan indikator adanya kegagalan fungsi pelayanan publik yang sistemik, (mistar.id, 6/4/26), (Langkatterkini.com, 9/6/26).

Protes warga dalam bentuk pemblokiran akses menuju kawasan wisata Bukit Lawang mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam merespons kebutuhan vital masyarakat. Kondisi jalan yang berdebu saat kemarau dan berlumpur saat hujan telah mendegradasi kualitas hidup serta menghambat mobilitas ekonomi warga, (halosumut.com 6/4/26).

Paradigma Materialistik dan Pengabaian Publik

Secara sosiologis, pengabaian terhadap keluhan warga sering kali berakar pada paradigma politik yang bersifat transaksional. Dalam sistem yang didominasi oleh logika kapitalistik, kebijakan publik cenderung diprioritaskan pada proyek-proyek yang memiliki nilai balik modal (ROI) tinggi atau kepentingan strategis kelompok tertentu. Akibatnya, pemenuhan hajat hidup dasar di wilayah pelosok sering kali terpinggirkan.

Lebih mirisnya seorang staf/Tim Ahli Bupati Langkat, Surkani, diduga menyepelekan keluhan warga Kampung Nangka terkait jalan rusak, menurut video viral pada 17 April 2026. Fenomena "pejabat nir-empati" yang muncul dalam interaksi publik menunjukkan adanya jarak komunikasi yang lebar antara pemegang kekuasaan dengan rakyatnya. Kebutuhan rakyat tidak menjadi prioritas, (Langkatoday.com, 15/4/26).

Ketika politik hanya dipahami sebagai instrumen perebutan kekuasaan, hubungan antara negara dan warga negara bergeser menjadi hubungan transaksional yang dingin. Dalam konteks ini, nyawa dan keselamatan warga seolah hanya menjadi angka dalam statistik, tanpa diikuti oleh pertanggungjawaban moral yang substantif.

Menilik Model Kepemimpinan Islam

Sebagai alternatif solusi pemikiran, paradigma kepemimpinan Islam menawarkan konsep Ri’ayatul Su’unil Ummah (pengurusan urusan umat). Pemimpin benar-benar hadir sebagai pelayan bagi rakyat. Khalifah memastikan hajat hidup rakyat terpenuhi dengan makruf, termasuk jalan yang layak dan aman. Serta khalifah memastikan hukum dan aturan Allah diterapkan secara menyeluruh, sehingga rahmatan lil'alamin dirasakan seluruh makhluk. 

Hal ini tertera dalam dalil syar'i dalam hadits Rasulullah saw. "_*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin/kepala negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Serta dalam Islam, terdapat perbedaan fundamental dalam melihat fungsi kekuasaan:

- Pertama, *Tanggung Jawab Moral dan Teologis*: Pemimpin dipandang sebagai pelayan masyarakat (khadimul ummah). Tanggung jawab yang diemban tidak hanya bersifat administratif-legalistik kepada lembaga negara, tetapi juga bersifat transendental kepada Sang Pencipta. 

- Kedua,*Infrastruktur sebagai Hak Dasar*: Dalam sejarah peradaban Islam, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, dianggap sebagai kewajiban negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Kualitas jalan di pusat pemerintahan dan di desa terpencil harus memenuhi standar keamanan yang sama.

- Ketiga, *Integritas dan Empati Pemimpin*: Metafora Khalifah Umar bin Khattab yang merasa resah jika ada seekor hewan terperosok akibat jalan yang rusak menunjukkan standar integritas yang sangat tinggi. Hal ini menempatkan keselamatan setiap individu (bahkan makhluk hidup lainnya) sebagai prioritas tertinggi dalam perencanaan wilayah.

Analisis Akar Masalah dan Solusi Holistik

Permasalahan jalan rusak di Langkat merupakan "gejala" dari masalah yang lebih mendasar, yakni sistem tata kelola yang belum menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai poros utama kebijakan. Perbaikan jalan secara parsial memang diperlukan untuk jangka pendek, namun tanpa adanya perubahan paradigma kepemimpinan, masalah serupa akan terus berulang.

Dibutuhkan transformasi sistemik yang menyentuh akar permasalahan yakni:

1.Restrukturisasi Prioritas Anggaran: Mengalihkan fokus pembangunan dari proyek kapital menuju perbaikan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan keselamatan nyawa rakyat.

2.Akuntabilitas Publik yang Nyata: Menghapus pola hubungan transaksional dan menggantinya dengan kepemimpinan yang berbasis pada amanah dan ketakwaan. 

3.Penegakan Hukum dan Syariat: Menjadikan aturan yang berorientasi pada keadilan universal sebagai landasan hukum, guna memastikan tidak ada lagi nyawa yang dikorbankan akibat kelalaian negara. Mengganti sistem buatan manusia menuju sistem buatan Sang Pencipta. 

Maka sudah seharusnya kita sadar tragedi di Langkat adalah alarm bagi para pemangku kebijakan. Pengabaian terhadap infrastruktur vital merupakan bentuk kezaliman struktural yang harus segera diakhiri. Transformasi menuju sistem kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan, integritas, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah Swt. adalah solusi realistis untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Sistem yang selama 13 abad telah berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat, yakni Daulah Khilafah Islamiyyah. 

Wallahualam bissawab