Muslimah Kaffah Media

OPINI Oleh Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H Aktivis Muslimah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Negara yang memiliki 96% penduduk muslim, yakni Azerbaijan menetapkan kebijakan pelarangan memakai jilbab (penutup aurat) di lembaga pendidikannya. Video seorang anak yang mengenakan jilbab kesekolah, dipulangkan ketika berada dalam kelasnya viral di sosial media. Dilansir dari kantor berita negara Azerbaijan yakni Azerbaijani Press Agency (APA), menyampaikan bahwa amandemen aturan mengenai seragam bagi siswi di lembaga pendidikan umum negeri ditujukan untuk memastikan standar berpakaian seragam sesuai dengan “prinsip sekuler” yang ditegakkan oleh negara tersebut. ( detik.com , 14/10/26) Kebijakan ini tidak hanya diperuntukkan bagi siswi tetapi juga tenaga pengajar. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ‘standar profesional’ yang akan memberikan dampak positif bagi ‘reputasi sekolah’. Protes pun mulai berdatangan setelah beberapa sekolah mulai melarang siswi dan guru mengikuti kegiatan belajar-mengajar...

OPINI Oleh Luluk Kiftiyah  Pegiat Literasi  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung hingga hari ini dan kobaran api makin mendekati pemukiman warga. Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), tercatat 3.560 nyawa melayang karena karhutla. Karhutla yang tidak kunjung padam menyebabkan 42% polusi udara melonjak sehingga kematian menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. ( cnnindonesia.com , 30/10/26) Kasus karhutla sudah berlangsung berbulan-bulan tetapi penanganannya terlihat begitu minim. Jumlah korbannya pun sudah ribuan, namun hanya sedikit media yang memberitakannya. Minimnya penanganan bencana ini, mulai dari peralatan pemadam yang jauh tertinggal, hingga fasilitas kesehatan yang terbatas, serta tenaga medis yang tak sebanding dengan banyaknya korban. Belum lagi, rakyat harus berhadapan dengan rumitnya alur BPJS. Sebab dalam kapitalisme sekuler, kesehatan dihitung sebagai untung rugi sehingga peran negar...

  Oleh Nur Hasanah, S.Kom.  Aktivis Dakwah Islam Muslimahkaffahmedia.eu.org- Pajak kembali menjadi perbincangan setelah muncul wacana perluasan basis penerimaan negara yang menyasar berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk jasa pangkas rambut, salon kecantikan, tukang pijat, hingga warung makan. Aktivitas ekonomi yang selama ini banyak berlangsung secara tunai dan belum tercatat dalam administrasi formal dinilai menyimpan potensi penerimaan negara yang besar. Persoalannya, ketika negara semakin gencar memburu potensi pajak, bagaimana nasib pelaku usaha kecil yang setiap hari berjuang mempertahankan penghasilannya? Apakah memperluas penerimaan pajak menjadi jawaban atas persoalan keuangan negara, sementara kemampuan ekonomi rakyat belum sepenuhnya pulih? Aktivitas Rakyat Mulai Dibidik Isu ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa sekitar 30–40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat dalam prod...

OPINI Oleh Fadia Nur Amalia Aktivis Muslimah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Apa gunanya bermimpi memiliki generasi emas jika anak-anak justru harus menghirup udara yang mengancam kesehatan mereka? Di tengah harapan besar membangun masa depan bangsa, puluhan ribu balita malah berhadapan dengan penyakit akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka belum cukup umur untuk memahami apa yang sedang terjadi, apalagi memilih udara seperti apa yang layak mereka hirup. Namun, tubuh mungil mereka harus menanggung akibat dari persoalan lingkungan yang terus berulang. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, balita menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak, dengan laporan sekitar 62.400 kasus. Situasi ini bukan sekadar deretan an...

OPINI   Oleh Fadia Nur Amalia (Aktivis Muslimah ) MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI_Kabut asap belum benar-benar pergi, tetapi pemerintah sudah lebih dulu menyatakan masih sanggup mengatasinya. Sementara itu, masyarakat terus menghirup udara tercemar, anak-anak terserang ISPA, bahkan nyawa melayang akibat bencana yang berulang. Ironisnya, persoalan ini seolah hanya menjadi urusan teknis pemadaman, bukan persoalan serius tentang keselamatan rakyat. Kalau kondisi seperti ini masih dianggap terkendali, sebenarnya ukuran keberhasilan penanganan bencana itu dilihat dari mana? Pemerintah juga menyatakan belum perlu menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional karena merasa masih mampu menanganinya. Pernyataan tersebut muncul ketika negara tetangga telah menyampaikan protes akibat kabut asap yang melintasi batas negara. Padahal, dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang terbakar, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat luas. Sikap merasa sang...

  OPINI Oleh Setyorini  Komunitas Ibu Peduli Negeri  MushmahKaffahMedia.eu.org , OPINI_Kebakaran hutan dan lahan belum mereda. Asap tebal tak sekadar menghalangi pandangan. Aktivitas dan kesehatan semakin menambah beban kesulitan rakyat. Meski begitu pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman menyatakan bahwa "pemerintah masih sangggup" menangani karhutla.  Sikap nirempati pemerintah tetap ditunjukkan meskipun menuai banyak protes, termasuk negara tetangga yang terdampak kabut asap. Untuk menetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah begitu banyak pertimbangan. Alasannya, dampak bantuan asing yang masuk akan menambah pekerjaan rumah, terutama teknis pelaksanaannya.  Menurut data Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan, Luas Karhutla nasional sepanjang Januari hingga Juli 2026 mengalami peningkatan 69% yakni sekitar 202.004,30 hektare. Sedangkan data dari K...

  OPINI Oleh Ummu Qimochagi  Aktivis Muslimah   MuslimahkaffahMedia.eu.org , opini- Kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan sumber penghasilan. Bagi seorang buruh, PHK bisa berarti terancamnya pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, bahkan keberlangsungan hidup sehari-hari.  Ironisnya, di tengah geliat pembangunan dan investasi, gelombang PHK justru menjadi persoalan serius yang menghantam para pekerja. Jawa Barat, salah satu pusat industri nasional, bahkan mencatat angka PHK tertinggi di Indonesia. Kondisi ini semestinya menjadi alarm bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan jaminan kesejahteraan rakyat. Jawa Barat Darurat PHK Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terkena PHK sepanjang Januari–September 2026. Angka ini mencapai 20,45% dari total PHK nasional yang berjumlah 63.789 pekerja. ( detik.com , 26/10/2026) Sektor garmen dan otomotif menjadi industri yang paling terdampak. Penurunan p...