Urgensitas Kedaulatan Energi

OPINI

Oleh Arda Sya'roni 

Pegiat Literasi 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Di awal bulan Ramadan tahun ini dunia dikejutkan oleh kabar pecahnya perang antara AS-Israel dan Iran. Perang ini digadang-gadang sebagai awal Perang Dunia III. Perang yang berkecamuk di wilayah Teluk Arab ini sontak membuat warga negara Indonesia yang tinggal atau sedang berada di sana panik. Seketika akses penerbangan dari dan ke Arab ditutup, para peserta umrah pun tertahan di sana. Sementara yang belum berangkat umrah terpaksa ditunda. 

Serangan balasan Irak terhadap AS-Israel sungguh di luar dugaan. Hanya sehari setelah AS melancarkan serangan udara yang menyasar fasilitas militer dan wilayah sipil. Dalam serangan udara AS tersebut turut mengenai sekolah dasar putri di Minab yang menyebabkan 165 siswi dan staf sekolah tewas. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan udara. Tokoh militer seperti Mayor Jenderal Hossein Salami dan Mohammad Bagheri juga dilaporkan tewas.

Serangan balasan Iran menyasar pangkalan udara di mana aset AS berada dan fasilitas militer AS yang berada di wilayah Teluk Arab, yaitu di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Serangan balasan Iran juga ditargetkan ke Tel Aviv, Israel. Tak hanya itu, Iran juga menutup jalur Selat Hormuz. Apabila Selat Hormuz ditutup maka lalu lintas perdagangan dunia akan terganggu, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu pengimpor minyak mentah Iran. 

Panic Buying BBM

Dengan ditutupnya selat Hormuz di tengah perang Iran melawan AS-Israel, maka aksi panic buying BBM melanda sejumlah negara. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri di mana arus ekspedisi meningkat tajam, transportasi umum untuk kebutuhan mudik juga bertambah, tentunya BBM menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Hal ini menyebabkan adanya lonjakan harga minyak dunia. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menegaskan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman. Dikutip dari bloombergtechnoz.com, 06-03-2026, Bahlil memutuskan mengalihkan sekitar 25% dari total minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah.

Indonesia selanjutnya akan mengalihkan dengan mengimpor minyak mentah dan BBM dari Amerika Serikat. Adapun saat ini status cadangan BBM nasional tercatat tahan selama 23 hari. Stok ini memang bisa dibilang masih di bawah standar Badan Energi Nasional atau International Energy Agency (IEA) 90 hari cadangan minyak mentah atau produk BBM.

Cadangan BBM di Indonesia bisa dibilang paling rendah dibanding negara-negara lainnya, termasuk negara tetangga di Asia Tenggara, di mana cadangan BBM negara lain bisa mencapai 40 hari bahkan hinga 100 hari lebih. Lebih lanjut Bahlil menjelaskan alasan stok BBM Indonesia selama 23 hari itu bagus karena memang tempat penyimpanan BBM hanya mampu menampung hingga 25 hari. 

Pengelolaan BBM oleh Negara Kapitalis

BBM merupakan komoditas strategis. Oleh sebab itu, kelangkaannya bisa menimbulkan gejolak ekonomi, sosial, dan politik. Maka ketika Iran sebagai negara yang kaya akan minyak dan menjadi tempat bergantung negara-negara lain, Iran dengan kedaulatannya mampu menutup Selat Hormuz.

Adapun Selat Hormuz yang merupakan jalur nadi perdagangan dunia, pastinya akan menentukan nasib keberlangsungan hidup banyak negara. Dengan demikian, aksi panic buying terjadi di banyak negara. Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor sudah pasti merasakan hal serupa. Meski dipastikan oleh Menteri ESDM bahwa cadangan BBM Indonesia masih aman, tetap saja kekhawatiran melanda. 

Dengan ditutupnya Selat Hormuz ini membuktikan bahwa Indonesia yang merupakan negara yang juga punya kekayaan alam berupa minyak, tidak memiliki kedaulatan sendiri dalam pengelolaan minyak di negeri sendiri. Padahal kedaulatan energi merupakan faktor penting untuk stabilitas politik ekonomi negara. 

Inilah dampak yang terjadi saat kapitalisme global mengeksploitasi sumber daya energi dari negara-negara lemah. Sistem kapitalisme yang menjadikan segala sesuatu sebagai sumber keuntungan, maka pijakan kepemimpinannya bukanlah pada kemaslahatan, melainkan pada untung rugi. Nah, AS sebagai induk kapitalisme akan senantiasa menyebarkan ideologi kapitalisme ini kepada yang lainnya.

AS yang merupakan negara minim kekayaan alam akan senantiasa mencari sumber kekayaan alam itu pada negara lain, salah satunya adalah Indonesia yang kaya akan minyak, emas, tambang, dan kekayaan alam lainnya. Oleh karena itu, AS dengan dalih membantu pertumbuhan ekonomi negara atau dengan memberikan pinjaman, akan mengeksploitasi kekayaan alam itu dan mengeruknya dengan bebas melalhi perjanjian-perjanjian yang dibuat. 

Melalui perjanjian-perjanjian itu AS sebagai induk kapitalisme berusaha meraup keuntungan ekonomi dan menciptakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi. Dengan demikian, negara akan kehilangan kedaulatannya dalam mengelola sumber kekayaan alam miliknya secara mandiri. Demikianlah yang terjadi pada Indonesia sebagai negara pengekor (client state) sehingga mudah dikendalikan secara ekonomi, politik atau militer dan senantiasa bergantung pada negara lain yang lebih kuat.

Kedaulatan Energi dalam Daulah Islam

Dalam sistem kepemimpinan Islam, pemimpin atau khalifah wajib untuk menjadikan syariat Islam sebagai pijakan kepemimpinannya. Khalifah sebagai ra'in (pelayan) rakyat akan senantiasa mendahulukan kebutuhan umat, termasuk kebutuhan akan BBM. Dengan demikian, khalifah akan mengupayakan sedemikian rupa agar kedaulatan energi bisa diraih. Dalam Islam, kedaulatan energi memegang peranan penting dalam suatu negara. Oleh sebab itu, Daulah/Khilafah akan mengelola secara mandiri sumber energi di negaranya tanpa menyerahkannya kepada pihak swasta maupun asing. 

"Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara: air, padang rumput (hutan), dan api (bahan bakar/energi)." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam Islam, umat Islam berserikat atas 3 hal, yaitu air, api dan padang rumput. Dengan demikian, api yang termasuk di dalamya adalah minyak mentah, BBM dan gas, wajib hukumnya untuk dikelola secara mandiri oleh Khilafah, untuk kemudian digunakan oleh rakyat. Khilafah akan memprioritaskan 3 hal kepemilikan umat itu kepada warga negara Khilafah terlebih dahulu, baru setelah itu bisa diekspor keluar Khilafah. 

Kebijakan politik dalam sistem Islam juga membedakan kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam, termasuk di dalamnya minyak bumi dan tambang merupakan kepemilikan umum sehingga tidak bisa diberikan kepemilikannya kepada personal. Sumber daya alam haruslah dikelola oleh negara dan didistribusikan kepada rakyat oleh negara pula. 

Bila umat dapat menyaksikan dengan seksama, Allah Swt. telah menganugerahkan kekayaan sumber daya alam pada negeri-negeri muslim agar pengelolaannya dilaksanakan sesuai syariat agar pemanfaatannya dapat merata dan adil. Dengan demikian, semestinya sumber daya alam ini bisa menyejahterakan umat, tetapi pada faktanya tidak. Hal ini karena penjajahan kapitalisme global yang mengeruk kekayaan negeri-negeri Islam harus dihentikan dengan menegakkan kembali syariat Islam. 

Khatimah

Hanya dengan pelaksanaan Islam kafah yang dipimpin oleh seorang khalifah dalam Khilafah, kedaulatan mutlak energi dapat tercapai. Khilafah akan benar-benar mengelola sumber kekayaan alam untuk kepentingan rakyatnya. Hanya dalam Khilafah, pemimpin akan benar-benar bertindak sebagai pelayan rakyat. Hal ini karena dalam Islam, jabatan adalah sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan.

Bila kedaulatan energi telah tercapai, maka ketahanan politik, ekonomi, sosial negara pun akan kuat sehingga mampu memberikan jaminan kesejahteraan pada rakyat. Dengan demikian, sudah saatnya umat Islam bersatu berjuang menegakkan Khilafah dan mengembalikan Islam sebagai pemimpin dunia. Wallahualam bissawab