Bencana Banjir Sumatra, Dampak Sistem Kepemimpinan Sekuler Kapitalistik

OPINI

Oleh Siti Mukaromah

Aktivis Dakwah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat 28/12/2025 menyisakan trauma besar kepada warga masyarakat.

Dikutip dari dari detikNews.com, (3/12/2025) Data di website resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan, sebanyak 770 korban meninggal, 463 orang hilang, dan sebanyak 2.600 orang terluka. Sedangkan jumlah warga orang yang mengungsi meningkat menjadi 582.500 orang. BNPB mendata rumah dan fasilitas umum warga yang mengalami kerusakan. Jumlah meninggal dan orang hilang masih terus bertambah pada pagi dan sore hari.

Rusaknya Kepemimpinan Kapitalistik 

Banjir maut di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat serta banyaknya menelan korban jiwa, banyak pihak menilai pemerintah sangat lamban, dan terkesan cuci tangan. Bahkan video viral di berbagai media sosial pernyataan Ketua BNPB Letnan Jenderal Suharyanto saat konferensi pers (kompas.com 28/11/2025) mengatakan, bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial saja. Sontak membuat netizen banyak mengkritik, dan meminta ia agar minta maaf.

Begitupun pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkesan lepas tangan, baru turun lapang pada 29/11/2025. Presiden Prabowo tampak enggan menyebut sebagai bencana nasional, dan mengatakan status sekarang sudah cukup. Padahal fakta dilapangan korban angkanya terus bertambah. Besarnya dampak sumber daya yang sangat kurang telah membuat rakyat benar-benar dilanda kesulitan. Para relawan memberikan kesaksian banyak korban yang berhari-hari kelaparan, sampai-sampai di beberapa tempat akhirnya memunculkan aksi-aksi penjarahan.

Beredarnya video-video seperti dahsyatnya hantaman air bah yang muncul dari ketinggian, super deras air lumpur yang membawa material berbagai ukuran ribuan kubik kayu merusak berbagai bangunan, kendaraan, infrastruktur jembatan, hingga membunuh manusia.

Sebelum kejadian bencana, komunitas peduli lingkungan mengungkap video-video di media sosial udara menggambarkan kerusakan hutan. Sekaligus membantah klaim bencana akibat cuaca ekstrem.

Kemenhut Dwi Januanto Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) menyatakan kayu-kayu yang hanyut bukan karena pembalakan liar, melainkan tumbang alami mendapatkan kritik habis-habisan oleh netizen. Jika memang kayu gelondongan tumbang alami, mengapa kulitnya mengelupas rapi, bukankah pohon-pohon itu akan hanyut bersama akar? (Kompas.com,)

Tidak bisa dibantah bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar bencana biasa, melainkan merupakan dampak buruk kebijakan penguasa terencana. Pada faktanya kerusakan hutan di wilayah Sumatera berjalan masif. Khususnya baik akibat perkebunan sawit, dan konvensi lahan industri ekstraktif seperti penebangan komersial dan pertambangan terbuka. Di area ekosistem kritis Taman Nasional Leuser Aceh, Batang Toru Tapanuli Selatan, dan DAS Batang Anay di Padang Pariaman, ketiganya menjadi sentrum bencana.

Semua aktivitas selain telah mengancam habitat hewan seperti gajah, kera dan lainnya juga telah mengurangi kemampuan hutan sebagai benteng alami, satu-satunya menghadapi siklon. Fungsi utama hutan bagaimanapun sebagai penyerap karbon bisa menjadi benteng atas krisis iklim global. Wajar serangan siklon Senyar berdampak dahsyat, layaknya bencana tsunami kedua.

Sesungguhnya tidak dimungkiri, problem besar di balik semua kejadian bencana berikut problem penanganannya. Alih-alih perlindungan atas rakyat, kongkolingkong penguasa dan pengusaha jauh dari paradigma pengurusan.

Tampak dari pernyataan viral di berbagai video media sosial Presiden Prabowo (30/12/2024) saat membuka Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN di kantor Bappenas. Presiden kala itu justru menekankan soal urgensi menambah penanaman kelapa sawit tanpa rasa takut deforestasi. Prabowo mengatakan bahwa kelapa sawit juga merupakan pohon yang punya daun, mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Seakan pembukaan hutan tidak akan membahayakan dan bukan penyebab bencana alam.

Berbagai analisis pakar bertentangan menyebut bahwa salah satu penyebab berbagai bencana hidrologi termasuk yang terjadi di wilayah Sumatra, adalah pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan sawit. Pohon sawit merupakan tanaman monokultur dengan akar dangkal, sehingga tidak bisa menahan air sebagaimana pepohonan hutan. Perkebunan sawit tidak mampu menjadi habitat bagi satwa liar dan keanekaragaman hayati lainnya.

Kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalistik terbukti melahirkan penguasa zalim yang hanya mampu memproduksi kebijakan-kebijakan merusak. Menonjolkan nilai materi tetapi menghapus nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Proyek-proyek yang disebut "pembangunan" dikuasai kalangan oligarki, senantiasa identik dengan kerusakan dan keburukan. Termasuk bencana yang tidak berkesudahan. Posisi rakyat dalam sistem ini hanyalah obyek penderita. Rakyat hanya dibutuhkan sebagai alat legitimasi bagi para oligarki bisa duduk di kursi kekuasaan, dengan jalan memberi hak pada pesta lima tahunan. Seakan-akan kedaulatan sekaligus pemilik kekuasaan, padahal hanya tipuan slogan demokrasi yang sayangnya ampuh digunakan hingga saat ini.

Penguasa dalam Sistem Islam 

Dalam pandangan sistem Islam (Khilafah) yang berasal dari keyakinan bahwa manusia diciptakan mulia sebagai hamba Allah Swt., sekaligus mengemban tugas kepemimpinan memakmurkan bumi dan seluruh alam, sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta-Nya. Untuk itu Allah Swt., menurunkan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalankan.

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw., bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam mengatur mulai dari soal kepemilikan umum, individu, hingga negara. Sumber daya alam dalam Islam seperti hutan, sumber air, dan tambang termasuk salah satu kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang bersabda, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu, Padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Penguasa negara sebagai pengelola serta penanggung jawab utama untuk mengeksplorasinya dengan cara memperhatikan kelestarian kemaslahatan, dan memperketat pengawasan, dan penegakan hukum bagi pelanggar aturan.

Negara diharamkan menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada individu, korporasi, lokal, maupun asing. Penguasa akan dipandang sebagai penipu jika masyarakat hidup dalam menderita seperti halnya saat ini.

Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar ra., Rasulullah saw., bersabda, "Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda, "Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya masih melakukan curang, atau menipu rakyatya, melainkan Allah mengharamkan surga di atasnya." (Muttafaq 'alaih)

Bila terjadi bencana negara bertindak cepat tanggap mengevakuasi masyarakat ke tempat aman. Memberikan bantuan dengan menjamin kebutuhan masyarakat melalui baitulmal sebagai pos pendapatan negara melalui SDA, ghanimah, fai, kharaj, jizyah, dan yang lainnya.

Tidak ada pilihan lain bagi umat, selain kembali kepada syariat-Nya dan berupaya menegakkan kepemimpinan Islam sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Perubahan sistemis ini tentu butuh kerja masif dan terorganisasi dalam wadah jemaah yang konsisten berjuang menegakkan Islam secara kafah. 

Wallahualam bissawab.