Harga Diri Bangsa Retorika yang Manis Realita yang Pahit

OPINI

Oleh Isna Anafiah

Aktivis Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Miris.. di tengah daruratnya bantuan bencana alam yang menimpa negeri ini, pemerintah masih saja mengelu-ngelukan "harga diri bangsa" . Hanya karena gengsi, pemerintah menolak secara tegas bantuan asing untuk menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Alasannya terdengar gagah dan heroik, pemerintah beranggapan bahwa menerima bantuan asing seperti merendahkan martabat nasional. Melalui penolakan ini pemerintah ingin menunjukkan kemandiriannya kepada negara asing. 

Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia belum membutuhkan bantuan asing dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sebab pemerintah yakin bisa menyelesaikan masalah bencana tersebut secara mandiri. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam agenda rapat paripurna di Istana Negara. 

Menurut pemerintah bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut statusnya masih bencana biasa bukan bencana nasional. Pemerintah juga mengungkapkan telah mendistribusikan bantuan kepada korban bencana dengan mengerahkan puluhan ribu TNI, POLRI, helikopter juga pesawat. Pemerintah juga telah membentuk Satgas ( Satuan Tugas) rehabilitasi dan konstruksi, juga akan membangun rumah (hunian tetap) secepatnya untuk para korban bencana di lahan milik negara agar prosesnya lebih cepat. (www.suara.com, 15/12/2025)

Sekilas pernyataan pemerintah tersebut tampak Indah dan membanggakan. Namun apabila ditelusuri, realitasnya hanya menjelma menjadi satire politik yang pahit. Harga diri pun hanya menjadi slogan semata, sementara faktanya justru dikhianati oleh kebijakan negara itu sendiri. Realitas di lapangan rakyatlah yang bergerak cepat melalui open donasi menggalang dana dan menyalurkannya langsung kepada korban bencana di tiga provinsi. Sayangnya hal ini membuat pemerintah merasa tersaingi oleh masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk korban bencana.

Seharusnya pemerintah menunjukkan rasa bangga dengan masyarakat yang dipimpinnya. Karena faktanya masyarakat lebih memiliki rasa empati yang tinggi dibandingkan pemimpinnya dan ini sebuah tamparan keras bagi seorang pemimpin bukan malah menyindirnya dengan kata-kata " si paling-paling". Di sinilah retorika terasa manis saat di ucapkan, namun realitasnya sangat pahit. 

Sungguh ironis, bantuan asing di tolak pemerintah saat korban bencana dalam kondisi darurat, korban terus berjatuhan, Infrastruktur lumpuh, logistik yang dibutuhkan terbatas dan terjadi perbedaan koordinasi pusat dan lapangan. Sehingga membuat penanganan pasca bencana menjadi lambat (terseok-seok), hal ini menjadi sorotan dunia dan membuat publik geram. Di titik inilah muncul pertanyaan yang mendasar, apakah bangsa ini tetap dikatakan masih memiliki harga diri dengan menolak tawaran bantuan asing, dan apakah ini cukup membuktikan kemampuan negara dalam menyelamatkan rakyatnya untuk tetap survive (bertahan hidup)?

Namun, di lain sisi rakyat justru mengibarkan bendera putih yang menggambarkan bahwa mereka sedang dalam kondisi yang sulit dan membutuhkan bantuan secepatnya. Hingga aksi masyarakat ini pun mendapat sorotan dari media asing seperti laman Singapura dan Channel News Asia (CNA).(www.cnbcindonesia.com, 17/12/2025)

Sejatinya seorang pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab rela melakukan apa pun untuk rakyatnya yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sayangnya pemerintah di negeri ini justru mengorbankan rakyat hanya karena gengsi demi kepentingannya. Inilah bukti pemimpin yang lahir dari sistem demokrasi kapitalis, hanya peduli dengan pencitraan bukan nasib rakyat. Sehingga pemerintah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai ra'in (pengurus) atau pelayanan rakyat.

Dalam pandangan Islam, negara merupakan pelindung dan pengurus rakyat. Sehingga kekuasaan bukan hanya sekedar simbol kebanggaan, melainkan tanggung jawab dalam mengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda,

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya". (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak di lihat dari retorika dan gengsi, melainkan sejauh mana kebutuhan rakyat dapat terpenuhi, terutama di saat masyarakat dalam kondisi darurat karena masalah bencana. Pemerintah sebagai seorang pemimpin memiliki kewajiban mengondisikan rakyat yang tertimpa bencana agar bisa survive kembali. Oleh sebab itu, menolak tawaran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan atas nama "harga diri" karena gengsi, merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan.

Yang lebih menyedihkan, narasi “harga diri bangsa” ini terdengar munafik jika dibandingkan dengan sikap pemerintah selama ini dalam urusan masalah lain. Tanpa rasa malu pemerintah menengadahkan tangan pada lembaga keuangan internasional. Mengemis-ngemis mencari pinjaman hutang walaupun dengan bunga tinggi serta syarat-syarat politik lainnya, hingga kondisi ekonomi mencekik. Ironisnya, pemerintah masih saja masif menawarkan sumber daya alam negeri ini dengan harga murah di forum-forum global.

Bahkan untuk menarik para investor global untuk berinvestasi, pemerintah memberikan karpet merah dengan memberikan berbagai kemudahan usaha, diantaranya regulasi dipangkas hingga di bebaskan dari pajak. Walaupun harus mengorbankan hutan, tambang, laut dan keringat rakyat sendiri.

Sistem kapitalis menjadikan harga diri negeri ini lenyap di hadapan kreditor asing, kedaulatan dinegosiasikan, kekayaan alam yang merupakan milik umum digadaikan oleh pemerintah atas nama pembangunan. Akhirnya negara hanya menjadi pelayan para pemilik modal dan demi menjaga kewibawaan, seorang pemimpin tiba-tiba bersikap sok berdaulat ketika bantuan kemanusiaan datang.

Padahal Islam menempatkan kedaulatan ini dengan sangat tegas, sebagaimana Allah Swt. berfirman,

"Padahal kemuliaan (harga diri) itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin". (QS. Al-Munafiqun : 8)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa (harga diri/kemuliaan) bukanlah hasil pencitraan politik, dan juga bukan karena nasionalisme . Harga diri sejatinya lahir dari ketaatan kepada Allah Swt. sesuai dengan syariah-Nya, dari keberpihakan negara kepada rakyat bukan tunduk pada kepentingan asing.

Maka dari itu, ketika negara tunduk pada sistem ekonomi kapitalis hutang dijadikan instrumen permanen, investasi asing dijadikan dewa penyelamat dan kekayaan alam menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Sejatinya harga diri bangsa ini telah dijual murah, hingga tak memiliki kedaulatan sebagai sebuah negara.

Sementara Islam memberikan pengajaran sebuah kebijakan dengan keseimbangan yang jernih. Dalam Islam bantuan kemanusiaan dari asing boleh diterima jika memang dibutuhkan dan tidak menimbulkan pengaruh dalam masalah ekonomi, politik hingga menimbulkan penjajahan. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika menerima bantuan dari asing (non muslim) dalam masalah teknis, dan strategis dengan tetap mengikuti hukum syariat Islam yang berlaku. Sehingga negara tetap berada dalam keadaan aman dan tetap berdaulat. Sebaliknya Islam mengharamkan apabila bantuan asing tersebut menjadikan negara ketergantungan struktural dan membuat umat kehilangan kedaulatannya atas negara.

Oleh sebab itu, persoalannya bukan hanya terletak apakah kita harus menerima atau menolak bantuan kemanusiaan dari asing. Masalah sebenarnya adalah negara ini gagal menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat, padahal Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam. Namun realitasnya tidak mampu menyelesaikan masalah bencana, ini jelas membuktikan masalah yang terjadi hari ini disebabkan sistem yang rusak. Yakni sistem sekuler-kapitalistik yang telah menjauhkan negara dari fungsi ri‘ayah, sebaliknya penguasa saat ini sekedar regulator kepentingan para kapital. 

Dalam Islam sumber daya alam merupakan kewajiban negara untuk mengelolanya demi memenuhi kebutuhan rakyat agar hidup sejahtera. Termasuk membangun kesiapsiagaan negara dalam menghadapi bencana dengan menempatkan keselamatan nyawa rakyat sebagai prioritas utama.

Apabila bencana alam terjadi Islam memiliki mekanisme dengan penanganan cepat dan tersentral, melalui amil khusus yakni baitul mal. Jika negara tidak memiliki dana yang cukup di baitul mal untuk mengatasi bencana, pemimpin dalam Islam akan menarik pajak yang hanya dibebankan pada orang-orang kaya saja agar bencana dapat teratasi. 

Mekanisme di dalam Islam menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa rakyat yang terkena bencana dalam kondisi darurat merupakan prioritas utama dan merupakan tanggungjawab negara. Pemimpin di dalam Islam tidak terbelenggu oleh gengsi dan "harga diri" bangsa hanya untuk pencitraan. 

Sebab, harga diri bangsa tidak dibangun dengan retorika semata, tidak lahir dari kesombongan, melainkan sikap yang adil dan mampu menjalankan amanah dengan penuh ketaatan kepada Allah Swt. Solusinya hanya dengan kembali menerapkan hukum syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka negara akan memiliki kedaulatannya kembali dan nyawa rakyat dapat terlindungi. 

Wallahualam bissawab.