Lumpur Bencana untuk Pemasukan Daerah : Watak Kotor Kapitalistik

 

OPINI 

Oleh Zaesa Salsabila 

Pegiat literasi Serdang Bedagai

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Musibah banjir dan longsor yang menimpa warga Aceh belum berakhir, namun sayang alih-alih mengerahkan segenap kemampuan untuk segera menyelesaikan dampak dari bencana tersebut, pemerintah yang seolah tidak berempati justru memandang tumpukan lumpur pasca banjir dan longsor sebagai peluang masuknya pendapatan daerah.

Presiden Prabowo Subianto membuka tangan selebar-lebarnya bagi pihak swasta yang ingin memanfaatkan endapan lumpur akibat banjir dan longsor di kawasan sawah, sungai, dan sebagainya. Hal ini menanggapi laporan Gubernur yang menyampaikan ketertarikan berbagai pihak swasta untuk membeli endapan lumpur akibat bencana di Aceh. Beliau pun meminta agar hal ini bisa segera didalami dan dilaksanakan. Hal itu disampaikan langsung pada rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang pada awal tahun 2026. (Sindonews.com, 1-1-26)

Kebijakan Nirempati, Watak Kotor Kapitalistik

Sebagai Pemimpin negara rasanya tak pantas apabila berpikir untuk mendapatkan keuntungan daripada mengoptimalkan segenap usaha untuk percepatan penyelesaian sisa-sisa bencana dan melakukan sejumlah pemulihan baik tempat tinggal, insfrastruktur, pendidikan, maupun ekonomi warga pasca bencana. 

Tak dimungkiri dalam sistem kapitalis yang menjadi asas setiap kebijakan adalah materi, maka wajar sekelas presiden akan langsung setuju dengan tawaran yang dianggap menguntungkan tersebut. Dengan demikian pemerintah bisa sedikit terbebas dari tanggung jawab terhadap endapan lumpur yang ada di sekitar daerah pasca bencana. Selain itu pemerintah daerah juga akan mendapat pemasukan materi, ibarat pepatah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. 

Kebijakan tersebut sejatinya sah saja apabila dalam keadaan normal. Namun membicarakan keuntungan di atas warga yang masih terluka jiwa dan fisiknya akibat bencana sangatlah tidak pantas. Kebijakan nirempati, inilah wajah kotor kapitalistik. Secara tidak langsung pemerintah seolah berlepas tangan terhadap bencana yang dialami warganya. Padahal pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap rakyat. 

Solusi Pragmatis Berisiko Eksploitasi

Indonesia negeri yang amat kaya, jangankan untuk menyelesaikan pemulihan pasca bencana di Aceh, bahkan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia pun sesungguhnya negara mampu. Namun perlu digarisbawahi hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila Indonesia tidak membiarkan kekayaan alamnya dikeruk oleh swasta dan asing. Dalam sistem kapitalis hal demikian tidaklah mungkin, sebab landasan dari ideologi sistem itu sendiri adalah materi yang mana kepemimpinan tertinggi ada pada pemilik modal. Jadi kepentingan para koorporasi tidak bisa di ganggu gugat. 

Menjadikan endapan lumpur sebagai pemasukan, dan solusi percepatan pembersihan di kawasan pasca bencana kepada swasta adalah solusi pragmatis, dan berisiko terjadinya eksploitasi serta kerusakan alam yang lebih parah lagi. Maka pemerintah harus benar-benar melakukan pendalaman dan bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, sebab kelak yang akan merasakan dampak buruk secara langsung adalah rakyat bukan pemerintah. 

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di pulau Sumatra harusnya bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah. Demi kepentingan sekelompok orang dan elit penguasa hutan rusak dan gundul. Bukan hanya manusia yang harus kehilangan tempat tinggal dan kehilangan keluarga, bahkan hewan pun turut terancam habitat dan kelestarian hidupnya. 

Allah menganugerahkan alam yang subur memang untuk kepentingan manusia, namun eksploitasi yang berlebihan adalah sebuah kekeliruan dan membahayakan. Pohon-pohon besar dan akarnya berfungsi menyerap air dan menjaga keseimbangan tanah sehingga manusia bisa terbebas dari banjir dan longsor. Maka wajar jika kini warga Aceh dan Sumatra harus menerima akibat dari penggundulan hutan yang ugal-ugalan. Karena pohon yang berfungi sebagai penahan air dan longsor telah dimusnahkan demi kepentingan swasta dan asing. 

Cara Islam dalam Menghadapi Bencana

Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, maka menjadi hal yang utama agar eksistensi alam dan manusia dijaga secara bersamaan. Kesejahteraan manusia jangan sampai mengorbankan hutan dan hewan-hewan. Dalam pengelolaan kekayaan alam Islam mengedepankan kebutuhan secukupnya. Berlebihan dalam setiap hal adalah sebuah tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam. 

Namun demikian tak dimungkiri bencana alam bisa saja terjadi. Jika sebuah daerah mengalami bencana alam maka pemerintah Islam (Khilafah) akan bersegera dengan sigap hadir dan bertindak melakukan pertolongan dan perbaikan terhadap kerusakan akibat bencana tersebut. Pemimpin Islam (khalifah) akan mengerahkan sarana dan prasarana yang ada untuk menolong para korban. Khalifah tidak akan mengulur-ulur waktu dan tidak perhitungan dalam mengeluarkan anggaran untuk menolong warganya. 

Pemimpin adalah raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar bagi para korban bencana, seperti makanan, pakaian, air minum, tempat tinggal, juga air bersih. Pembangunan infrastruktur, jembatan darurat, serta penerangan listrik darurat akan disediakan dengan sigap. Helikopter, kendaraan berat, dan kendaraan lain sesuai kebutuhan akan diterjunkan untuk menjangkau daerah yang medannya sulit dijangkau. Posko bencana dan obat-obatan terjamin, sebab keselamatan warga adalah hal yang harus diutamakan tanpa berpikir untung rugi. 

Segala daya upaya akan dilakukan khalifah agar bencana bisa segera diatasi tanpa menunggu dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw.;

"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR.Bukhari) 

Wallahua'lam bishawab