Board of Peace, Penjajahan Gaya Baru Terhadap Warga Palestina
OPINI
Oleh Tinah Asri
Aktivis Dakwah dan Pegiat Literasi
Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -"Seorang pria yang sangat saya sukai, benar-benar tangguh, saya tidak ingin melawannya, Presiden Prabowo dari Indonesia."
Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat memuji Presiden Prabowo Subianto dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Board of Peace (BoP) di Institut Perdamaian AS, di Washington Kamis pagi tanggal 19 Februari 2026.
Trump menyebut Prabowo sebagai orang tangguh yang memimpin negara besar seperti Indonesia dengan penduduknya mencapai 240 juta orang. Trump juga mengatakan kalau Prabowo telah menyelesaikan tugas dengan baik, dan dia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam KTT Board of Peace. Prabowo sendiri menanggapi pujian tersebut dengan tersenyum sambil berkata " Enggak, enggak itu."(CNBC,20-02-2026).
Dalam pertemuan tersebut hadir pula pemimpin-pemimpin negara lain seperti Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan dan Mesir. Tak ketinggalan juga perwakilan dari negara Belarusia, Jordania, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, dan Israel.
Prabowo menegaskan, Indonesia mendukung upaya perdamaian Palestina dan siap mengirim 8.000 personel TNI ke Gaza dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Pasukan TNI rencananya akan bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang terdiri dari negara-negara anggota. Namun, terlebih dulu Prabowo akan mengirim Tim Advance ke Gaza guna melakukan pemetaan wilayah dan analisis potensi resiko sebelum TNI menjalankan misinya.
BoP Penjajahan Gaya Baru
Sejak dari awal, keputusan Presiden Prabowo bergabung dalam Badan Perdamaian Dunia Board of Peace (BOP) sudah menuai banyak kritikan, khususnya dari tokoh ormas dan pimpinan pondok pesantren. Mereka menilai keputusan Prabowo tersebut sebagai bentuk pelanggaran UUD 1945, yang dalam pembukaannya disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan. Para tokoh juga berpendapat bahwa dibentuknya BoP oleh Amerika Serikat hanyalah sebagai upaya untuk memaksakan kehendak Zion*s terhadap rakyat Gaza, apalagi tidak ada perwakilan dari Palestina yang dilibatkan dalam pembentukan forum tersebut.
Kata "perdamaian" yang diusung oleh Amerika Serikat terhadap warga Palestina hanyalah sandiwara yang dikemas di atas meja perundingan. Board of Peace hanyalah alat untuk menyembunyikan niat Amerika yang sesungguhnya. Ambisi Trump untuk membangun Palestina dan menjadikannya sebagai Riviera (pusat pariwisata) Timur Tengah akan memaksa warga Gaza untuk pergi meninggalkan tanah-tanah mereka.
BoP lebih tepat disebut pemerintah bayangan Amerika Serikat untuk mendikte rakyat Palestina dan masa depan mereka. Sementara itu, warga Palestina sendiri tidak berdaya, mereka tidak tahu apa-apa, tak satu pun warga Palestina yang dilibatkan dalam proyek tersebut. Bahkan, Amerika mensyaratkan demiliterisasi total bagi pejuang Palestina. Jelas, BoP hanyalah alat untuk mengambil alih kedaulatan Palestina. Dengan mengatasnamakan perdamaian dan melalui proyek infrastruktur, sejatinya Amerika menyembunyikan tujuan aslinya yakni merampas dan menguasai tanah Palestina.
Gencatan senjata yang berlangsung, yang selama ini dilakukan oleh kedua negara atas inisiatif Amerika, sejatinya hanyalah strategi tipu-tipu saja. Pasalnya, sejak dideklarasikan pada awal Januari 2026 Zion*s Yahudi terus saja melanggarnya dengan melancarkan serangan udara dan artileri terhadap warga Gaza.
Penguasa dan Antek Amerika
Miris, para penguasa negeri-negeri muslim tidak punya nyali untuk melawan Amerika, termasuk Presiden Indonesia. Dengan sedikit pujian Trump, Prabowo pun langsung tunduk menuruti apa yang diminta, salah satunya adalah penghapusan pencantuman label halal terhadap produk Amerika yang beredar di Indonesia.
Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP menunjukkan restunya terhadap penjajahan, sekaligus membuktikan bahwa mereka terjebak dalam sistem internasional yang sengaja didesain untuk mematikan perlawanan kaum muslimin khususnya di Gaza. Tanpa sadar mereka telah mengkhianati perjuangan kaum muslimin seluruh dunia. Penguasa negeri-negeri muslim lebih takut kehilangan kekuasaannya karena hilangnya dukungan Amerika, lebih takut sanksi ekonomi dari pada takut kepada Allah Swt. karena melanggar perintah-Nya.
Khilafah Solusi Terbaik untuk Palestina
Sesungguhnya Islam melarang perjanjian (muahadah), jika dilakukan untuk melegitimasi perampasan tanah, apalagi wilayah kekuasaan kaum muslimin dan memosisikan kaum muslimin sebagai pihak yang kalah. Islam mengharamkan negara bekerjasama dengan negara-negara kafir penjajah (muhariban fi'lan). Negara yang sengaja menerangi umat Islam, tidak mungkin mau menjamin perdamaian bagi umat Islam itu sendiri.
Jika memang ada, maka dapat dipastikan ada niat busuk di balik itu semua. Padahal, Allah Swt. sudah memperingatkan di dalam Al-Quran, tentang tidak bolehnya menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat atau sahabat.
"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida kepadamu (Muhammad) sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah," Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (sebenarnya)." Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dai Allah." (QS al- Baqarah (2):120)
Umat Islam harus sadar bahwasanya, menaruh harapan pada narasi perdamaian yang diusung oleh Zi*nis sangat tidak mungkin dapat terwujud. Termasuk menaruh harapan pada BoP untuk mewujudkan perdamaian dan menjamin keselamatan warga Palestina adalah perbuatan yang sia-sia. Umat Islam juga harus sadar bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan sesungguhnya hanya sekedar sebagai penawar rasa sakit sementara. Karena solusi sejati untuk rakyat Palestina adalah dukungan politik yang terorganisasi antara negeri-negeri muslim.
Saatnya kekuatan militer negeri-negeri muslim bersatu, bukan untuk berhadapan dengan pejuang Palestina, tetapi untuk mendukung upaya kemerdekaan rakyat Palestina dan mengembalikan Palestina ke dalam kekuasaan kaum muslimin. Tentu saja ini hanya akan terwujud jika negara menerapkan sistem Islam secara kafah dalam bentuk Khilafah. Oleh karena itu kaum muslimin harus tetap menyuarakan kebenaran, mengingatkan para penguasa untuk secepatnya keluar dari forum jebakan BoP dan harus waspada terhadap forum-forum serupa yang diusung oleh kaum kafir penjajah.
Wallahualam bissawab.

Komentar
Posting Komentar