Ramadan ini Korban Bencana Sumatra Memprihatinkan

 

OPINI 

Oleh Nia Kurniawati

Pendidik Generasi

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Banjir besar memang sudah berlalu hampir tiga bulan menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 26 November 2025 lalu. Namun ribuan warga masih tetap berjuang untuk bisa kembali ke kehidupan normal.

Di banyak tempat rumah belum bisa dihuni, pekerjaan hilang, sekolah tersendat, dan juga rasa trauma, terutama pada anak-anak.

"Bencana ini bukan semata-mata bencana alam, tetapi bencana ekologis", kata juru kampanye dari Trend Asia, Novita Indri, dalam keterangan tertulisnya.

Skala kerusakan bencana menurut Novita bukan hanya melemahkan ketahanan energi di banyak desa, tetapi juga ketahanan pangan dan ekonomi. Selain itu, dampak bencana juga dinilai terasa kuat di bidang ekonomi. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan resiko bencana. (www.idntimes.com, 11 Februari 2026).

Ratusan keluarga di Aceh dan wilayah lain di Sumatra masih bertahan dalam kondisi serba kekurangan. Ribuan pengungsi masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau bahkan dalam tenda darurat, jauh dari kata layak sebagai tempat tinggal sementara yang manusiawi. Listrik di sejumlah kabupaten Aceh bahkan belum sepenuhnya menyala. Jaringan dasar yang seharusnya menjadi hak publik masih belum pulih secara merata hingga hari ini. 

Kenyataan ini menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Banyak warga tak lagi bisa bekerja seperti biasa, sehingga bergantung pada bantuan donatur dan relawan. Pemerintah pusat disebut lambat dalam mendistribusikan bantuan, sementara kondisi pengungsi tetap rentan di tengah Ramadan yang sudah dekat. (www.ajnn.net, 9 Februari 2026)

Negara belum menjalankan fungsi pelayanannya

Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat (raa’in), terutama saat terjadinya musibah besar seperti banjir dan tanah longsor yang menimpa jutaan warga di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini. Namun fakta di lapangan menunjukkan kekosongan kehadiran itu. Angka pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat menunjukkan bahwa rekonstruksi pascabencana belum berjalan efektif, meskipun pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai kebijakan. Ketidakmerataan layanan, terhambatnya rekonstruksi 'huntara' dan belum tersedianya listrik secara menyeluruh justru membuktikan lemahnya pekerjaan negara di level eksekusi. 

Dalam konteks Ramadan, bulan yang mestinya membawa ketenangan batin dan keberkahan, para pengungsi kini justru menghadapi kekhawatiran yang mendasar: "Bagaimana memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka saat kondisi ekonomi mereka rapuh?" Ramadan di pengungsian bukan sekadar soal ibadah, tetapi juga menjadi pengingat betapa besar peran negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Sayangnya, realitas menunjukkan negara belum mampu memenuhi tanggung jawab ini secara optimal.

Kepemimpinan sekarang lebih mengutamakan citra daripada solusi

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali bersifat normatif dan bersifat “tampil hadir” di media, misalnya kegiatan buka puasa bersama pejabat negara dengan pengungsi atau distribusi bantuan simbolis, namun tidak menyentuh akar persoalan, yakni pemulihan kehidupan yang berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak dasar korban bencana. Kegiatan simbolik seperti buka puasa bersama pejabat di huntara tidak cukup menggantikan realitas pengungsi yang masih bergulat dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dari listrik yang belum stabil hingga akses pekerjaan yang hilang. 

Ketika bantuan pemerintah dirasakan lambat dan sebagian besar daya hidup warga masih sangat tergantung pada bantuan masyarakat sipil, ini menunjukkan bahwa respon negara menuju pemulihan pascabencana berjalan jauh di bawah ekspektasi publik. Ini adalah cermin kegagalan negara dalam menjalankan fungsi utamanya melindungi dan mengurus rakyatnya yang tengah berada di titik paling rentan.

Kepemimpinan Islam sebagai Solusi

Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab riayah, yaitu melindungi, memelihara, dan memenuhi kebutuhan umatnya. Konsep "raa’in" atau negara sebagai pelayan umat bukan sekadar slogan, melainkan landasan legitimasi dan tindakan pemerintahan.

Dalam tatanan pemerintahan Islam yang ideal seperti dalam khilafah, perhatian kepada rakyat yang sedang tertimpa musibah tidak hanya bersifat simbolis, tetapi terintegrasi dalam sistem kebijakan dan alokasi anggaran.

Khilafah akan melakukan riayah secara serius. Pemulihan pasca banjir akan diprioritaskan dengan cepat, dukungan anggaran dialokasikan tanpa batasan semata mekanisme birokrasi, dan sumber daya manusia yang kompeten dikerahkan untuk mempercepat rekonstruksi wilayah terdampak.

Khilafah memastikan bahwa di bulan Ramadan, rakyat terdampak bencana harus bisa menjalankan ibadah sama dengan warga negara lain yang tidak terkena bencana. Mereka disegerakan memiliki hunian layak, akses makanan berkualitas, ketahanan ekonomi, serta layanan dasar yang memadai. Ramadan di tengah korban musibah, bukan menjadi beban psikologis dan materi, tetapi menjadi momentum pemulihan dan kebanggaan sebagai sebuah negara yang memperhatikan rakyatnya.

Refleksi dan Harapan

Nasib korban bencana Sumatra menjelang Ramadan membuka ruang refleksi tentang tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Ketika realitas pengungsi masih jauh dari harapan, jelas bahwa sistem yang dijalankan saat ini belum mampu menjawab tantangan secara efektif dan solutif. Kepemimpinan yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi hanya akan memperlebar jarak antara negara dan rakyat yang membutuhkan.

Semoga momentum Ramadan ini bukan sekadar perayaan ritual, tetapi menjadi panggilan bagi negara untuk lebih serius dalam tugasnya. Lebih dari itu, seharusnya negara dapat memperbaiki sistem respon bencana, dan menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal, tanpa perlindungan dan hak-haknya dipenuhi. Tentu saja hal tersebut hanya bisa diwujudkan secara tuntas dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu negara Khilafah Islam.

Wallahualam bissawwab.