Desakan agar Keluar dari BoP Menguat, Pemerintah Belum Bersikap

OPINI

Oleh Tri Sundari

Pegiat literasi 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Majelis Ulama Indonesia dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, melalui tausiyahnya mendesak agar pemerintah Indonesia mencabut keanggotaannya dari BoP. Alasan MUI, bahwa organisasi yang didirikan Presiden AS Donald Trump tersebut dianggap tidak efektif untuk mewujudkan kemerdekaan di Palestina. Hal ini diperkuat dengan sikap Trump yang melakukan penyerangan bersama sekutunya Zionis Israel ke wilayah Iran. 

Berbagai elemen masyarakat, yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, serta mahasiswa turut mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera keluar dari status keanggotaannya di BoP. Hal ini dilakukan usai Amerika Serikat bersama sekutunya, Zionis Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran, akhir pekan lalu. Serangan tersebut telah menyebabkan gugurnya Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khosseini Khamenei dan sejumlah tokoh penting di Republik Islam Iran.

 

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menyatakan, serangan yang dilakukan menjadi bukti konkret bahwa Presiden AS Donald Trump sejatinya adalah perusak atau penghancur perdamaian. Jika dilihat dari rekam jejaknya di PBB, Trump melalui BoP tidak mungkin akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta dapat mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Terlebih lagi sejak awal Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam BoP, keputusan itu tidak melibatkan DPR, sehingga berpotensi melanggar konstitusi. 

Indonesia sangat mendukung agar Palestina segera bebas dari cengkeraman Zionis. Akan tetapi keikutsertaan Indonesia dalam forum BoP, tentunya sangat menciderai konsistensi sikap Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. 

Operasi militer yang dilancarkan AS dengan sekutunya Zionis Israel ke Iran membuat BoP kian mengalami krisis legitimasi. Pada dasarnya struktur maupun mekanisme BoP, tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB, melainkan didominasi oleh kepentingan politik tertentu. (Tempo.co, 5/03/2026)

Tuntutan rakyat pada pemerintah

Masyarakat menilai bahwa saat ini, sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah dinilai seringkali bertentangan dengan amanat konstitusi. Langkah yang diambil pemerintah justru menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti kepentingan dan kekuatan besar global. 

Koalisi mahasiswa dan masyarakat sipil yang diwakili oleh Shofwan Al Banna Choiruzzad (Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun isi tuntutannya yaitu:

- Mendesak pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP. 

- Menolak rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika dilakukan dalam rangka mandat BoP, terutama apabila hal tersebut berkaitan dengan misi demiliterisasi. 

- Mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran yang dinilai telah melanggar hukum internasional. 

- Mendesak pemerintah dan DPR agar mengevaluasi seluruh perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, karena dianggap timpang serta merugikan kepentingan Indonesia.

- Penandatanganan perjanjian dagang antara Indonesia–Amerika Serikat serta keterlibatan dalam BoP akan berisiko membawa Indonesia ke dalam praktik imperialisme global. 

- Mendesak pemerintah mewujudkan keadilan sosial serta memperkuat pembangunan industri nasional agar tercipta kedaulatan ekonomi rakyat Indonesia.

- Mengajak berbagai elemen masyarakat membangun solidaritas kemanusiaan untuk menentang imperialisme serta mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. 

(Tempo.co, 7/03/2026)

Sikap pemerintah Indonesia 

Prabowo menyatakan bahwa, pemerintah tidak mau gegabah keluar dari BoP. Saat ini, seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) ditangguhkan atau berada dalam status on-hold. Langkah tersebut dilakukan menyusul memanasnya konflik Iran setelah serangan Zionis Israel yang mendapat dukungan Amerika Serikat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan publik di dalam negeri yang mendesak agar Indonesia segera keluar dari BoP. Serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap Iran memicu tuntutan agar Indonesia segera menarik diri dari BoP.

Fakta di Lapangan 

BoP yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terbukti tidak berhasil mewujudkan perdamaian. Hal ini terjadi karena pelaku perangnya adalah ketua BoP itu sendiri yaitu Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan BoP, melainkan hanya ikut pada rencana Amerika Serikat.

Alih-alih membebaskan Palestina dari cengkeraman Zionis Israel, BoP terbukti merupakan proyek kolonial Amerika Serikat untuk menguasai Palestina serta melucuti Hamas, dan mengusir penduduk Gaza. Pada dasarnya Zionis Israel dan Amerika Serikat memiliki ambisi yang besar terhadap wilayah Palestina yang strategis.

Sikap pemerintah yang tidak tegas dan memilih masih bertahan di BoP mencerminkan bahwa saat ini Indonesia berada dalam dominasi Amerika Serikat. Indonesia masih terjajah secara politik. Terbukti dari sikap pemerintah yang tidak segera merespon keinginan rakyatnya.

Islam merupakan Solusi bagi Palestina 

Indonesia haram hukumnya untuk bergabung dengan BoP yang menjadi strategi Amerika Serikat untuk menguasai Palestina. BoP merupakan organisasi yang didirikan oleh orang yang haus akan darah kaum muslim.

Amerika Serikat berusaha untuk memecah belah kaum muslim, terutama di wilayah Timur Tengah. Berdirinya BoP tidak mengubah apa pun pada rakyat Palestina. BoP dibentuk tanpa melibatkan rakyat Palestina yang saat ini sedang dijajah Zionis Israel.

Satu-satunya solusi pembebasan bagi Palestina adalah melalui jihad di bawah komando Khilafah Rasyidah. Sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya imam (khalifah) itu adalah benteng, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya". (HR. Muslim)

Agenda utama umat Islam sedunia saat ini adalah persatuan seluruh umat Islam di bawah naungan Khilafah. Karena, hanya dengan tegaknya Khilafah Rasyidah yang kelak akan membebaskan Palestina. 

Wallahualam bissawab.