Ketika Mudik Menjadi Musibah dan Petaka Berulang, Keseriusan Peran Negara Dipertanyakan

 

OPINI 

Oleh Siti Rohmah, S.Ak

(Pemerhati Kebijakan Publik) 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Kecelakaan dan kemacetan parah selalu mewarnai arus mudik dan balik. Permasalahan ini selalu berulang setiap tahun. Kemacetan dan kecelakaan saat mudik telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Selama pemantauan arus mudik lebaran periode 2026, Polri telah mencatat sebanyak 173 kecelakaan lalu lintas. Korlantas Polri mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan angka kecelakaan selama arus mudik lebaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. 

Salah satu kecelakaan maut yang terjadi pada Kamis pagi (19/3) di Tol Pejagan-Pemalang KM 290 jalur B antara Bus dengan mobil LCGC Toyota Calya yang menewaskan 4 orang dan satu luka-luka. Jalur kecelakaan yang saat itu sedang digunakan untuk one way arah Pemalang. (Kumparan.com, 19/03/2026)

Selama musim mudik lebaran 2026, dilaporkan sebanyak 228 orang meninggal dunia. Angka ini menjadi sorotan terkait keselamatan perjalanan saat arus mudik. (jakarta.tribunnews.com, 26-3-2026) 

Kecelakaan lalu lintas arus mudik Idulfitri atau lebaran 2026 mengalami penurunan 5,3%. Angka tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua atau pemotor. Angka fatalitas pun turun sebesar 30,4%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, di Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Utara, Jumat (27/3/2026). (detikNews.com, 27-3-2026)

Masih PR Pemerintah

Menurut data yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, terjadi penurunan data kecelakaan pada arus mudik lebaran tahun 2026, meskipun demikian, angka 228 tentu bukan angka yang sedikit. Ini tetap menjadi catatan dan evaluasi bersama terutama pemerintah dalam menangani dan meminimalisir kecelakaan yang terus berulang setiap mudik lebaran. Pemerintah harus terus menganalisis beberapa penyebab terjadinya kecelakaan dengan beberapa simulasi solusi yang ditawarkan dengan tepat. 

Bisa saja ada yang bertanya, apakah ada upaya serius dari pemerintah mengenai peristiwa ini? Mengingat, kecelakaan ini terus berulang setiap tahun dan memakan banyak korban hingga ratusan nyawa. Selain itu, macet parah yang harus dihadapi para pemudik setiap tahun harus dicarikan solusi yang tepat agar para pemudik merasakan kenyamanan selama perjalanan. Mengingat, mudik lebaran sudah menjadi tradisi dan biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga seharusnya Kemenhub sudah mengantisipasi lonjakan arus mudik. Dengan kemacetan yang parah, ditambah sering terjadinya kecelakaan lalu-lintas seharusnya menjadi fokus pemerintah agar memikirkan berbagai alternatif solusi yang dibutuhkan. 

Sayangnya, apa yang dilakukan hanya upaya teknis yang belum mencukupi. Permasalahan mudik berkaitan erat dengan minimnya layanan transportasi massal yang nyaman dan murah. Sehingga jumlah kendaraan pribadi melampaui pertumbuhan panjang jalan. Ketika ada transportasi yang murah pun tidak cukup untuk mengakomodir semua masyarakat pemudik. Selain itu, kondisi jalan banyak berlubang ataupun rusak sehingga rawan terjadi kecelakaan. Padahal, setiap mobil yang melintasi jalan tol akan dikenakan tarif yang lumayan mahal. 

Negara dalam sistem kapitalisme tidak mewujudkan fungsi raa'in yang mengurusi rakyat. Karena baik dari segi moda transportasi maupun jalan tol, negara memberikan kebebasan kepada swasta maupun asing untuk mengelolanya. Sehingga, transportasi atau jalan tol layaknya barang komoditas yang dijadikan lahan bisnis untuk meraup keuntungan dari rakyat. Lantas, bagaimana negara bisa mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan jika rakyat hanya dianggap komoditas? Tak heran, jika negara terkesan abai menjamin keselamatan rakyat. Kecelakaan dan macet berulang bukti lalainya sistem saat ini dalam mengatasi permasalahan lalu lintas. 

Solusi Islam

Khilafah sebagai sebuah negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah mewujudkan fungsi raa'in yang mengurusi rakyat dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebagaimana sabda Baginda Nabi Saw., "Imam (Khalifah) adalah raa'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Bukhari)

Negara menjamin kebutuhan pokok rakyat di antaranya sandang, pangan, papan, juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam hal keamanan, termasuk sarana dan prasarana transportasi umum dan tata kelola jalan yang aman yang digunakan oleh seluruh rakyat muslim maupun non muslim. Khalifah sebagai pemimpin bertanggung jawab menjamin kesejahteraan dan keselamatan setiap warga negara dalam berkendara. 

Negara akan menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang mencukupi. Harga BBM dan tarif jalan tol jika pun berbayar akan diupayakan murah dan terjangkau. Semua biaya-biaya tersebut menjadi mudah dan murah karena negara memiliki kas yang cukup yaitu pendapatan dari berbagai sumber. Terutama dari sumber daya alam yang dikelola wajib oleh negara untuk dibagikan kembali kepada masyarakat, berupa layanan-layanan yang dibutuhkan rakyat termasuk transportasi dan fasilitas umum lainnya. 

Negara menyediakan jalan yang cukup dan memperbaiki yang rusak sehingga aman bagi pengguna jalan. Dananya pun mandiri tanpa harus meminta belas kasihan bantuan swasta apalagi asing. Jadi walaupun berbayar tidak akan membebani rakyat. Ketika ada kasus kecelakaan akan menjadi fokus negara karena berurusan dengan nyawa, Khalifah akan meminta pertanggungjawaban pihak terkait dan akan memberikan sanksi tegas jika terdapat unsur kelalaian. 

Begitulah mekanisme Islam mengatur tata kelola jalan, transportasi, dan biaya yang tidak memberatkan. Prinsipnya, negara menjamin kesejahteraan rakyat. Di antaranya layanan jalan dan transportasi yang baik, layak, aman, dan nyaman bagi para pengguna jalan. Sehingga kecelakaan dan macet parah diupayakan tidak terjadi secara berulang. Apalagi setiap tahun di momen bahagia mudik lebaran. Maka, hanya dengan kembali menerapkan sistem IsIam di muka bumi ini, segala masalah akan teratasi. 

Waallahualam bissawab.