Pahitnya Ketupat di Tengah Badai Harga

 

OPINI 

Oleh Elfia Prihastuti, S.Pd

Praktisi Pendidikan 

Muslimahkaffahmedia.eu.org, OPINI -Gema takbir tahun ini terasa lebih berat bagi banyak kepala keluarga. Di balik keriuhan pasar dan persiapan hari raya, ada kalkulasi yang tak pernah menemui titik temu: harga beras yang melonjak, minyak goreng yang tak kunjung melandai, dan kebutuhan dapur yang kian mencekik. Bagi mereka, berutang bukan lagi pilihan untuk sekadar bergaya, melainkan satu-satunya jalan keluar agar dapur tetap mengepul dan anak-anak tetap bisa merasakan sepiring hidangan khas Lebaran.

Hari raya tahun ini terasa seperti berteduh di bawah atap yang bocor di segala sisi. Di satu sisi, masyarakat harus menghadapi badai kenaikan harga pangan yang tak terkendali, sementara di sisi lain, daya beli terus tergerus. Data menunjukkan inflasi Februari 2026 melonjak hingga 4,76 persen—sebuah angka yang melampaui batas aman otoritas moneter. Tekanan ini kian nyata saat kurs rupiah tersungkur di level Rp16.879 per dolar AS pada awal Maret. (Inilah.com, 9/3/2026)

Tak heran jika OJK memprediksi gelombang pengajuan pinjaman online dan gadai akan memuncak demi menutup celah biaya Lebaran. Bagi kelas menengah, THR yang tersisa pasca-pajak kini tak lagi cukup untuk menanggung ongkos mudik yang melambung. Akhirnya, berutang jangka pendek menjadi satu-satunya jembatan rapuh untuk tetap bisa merayakan kemenangan di tengah impitan ekonomi yang mencekik. (Kompas.com, 9/3/2026)

Rapuhnya Ekonomi Keluarga

Kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran bukan sekadar fluktuasi pasar musiman, melainkan hantaman keras yang melumpuhkan daya beli keluarga berpenghasilan rendah. Ketika kurva harga pangan melonjak tajam melampaui garis pertumbuhan pendapatan yang stagnan, terjadi pergeseran status konsumsi yang ironis: komoditas dasar seperti beras kualitas medium, daging sapi, hingga bumbu dapur sederhana mendadak bertransformasi menjadi barang "mewah" yang sulit dijangkau. 

Bagi keluarga dengan upah pas-pasan, sepiring rendang atau opor ayam yang menjadi simbol kemenangan kini harus ditebus dengan pengorbanan kebutuhan lainnya atau melalui jeratan utang. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah yang makin lebar antara tradisi dan realitas ekonomi. 

Kebutuhan pokok yang seharusnya menjadi hak dasar yang terjamin, kini berubah menjadi beban psikologis yang mencemaskan setiap kali kepala keluarga melihat label harga di pasar. Di saat angka inflasi tahunan 2026 menyentuh 4,76 persen, sementara kenaikan upah riil hampir tidak terasa, keluarga-keluarga di garis ekonomi rentan terpaksa melakukan "kanibalisme anggaran"—memangkas biaya kesehatan atau pendidikan hanya demi menjaga agar dapur tetap berasap di hari raya. 

Perayaan yang semestinya penuh syukur justru menjadi pengingat pahit akan rapuhnya ketahanan pangan dan ketidakadilan ekonomi yang kian sistemik.

Distorsi dalam Sistem Ekonomi

Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga kini menjadi potret buram yang melintasi batas-batas negara. Alih-alih digunakan untuk membangun usaha atau investasi masa depan, pinjaman justru menjadi 'pelampung' terakhir untuk sekadar bertahan di tengah arus biaya hidup yang kian deras. 

Kondisi yang jauh dari ideal ini adalah bukti nyata adanya kegagalan sistemik; sebuah situasi pahit di mana roda ekonomi dunia terus berputar kencang, namun justru meninggalkan kesejahteraan keluarga jauh di belakang.

Momen spiritual Ramadan dan Lebaran kini telah bergeser menjadi festival konsumsi yang intensif. Inilah dampak nyata dari kapitalisasi agama yang memicu tekanan sosial sekaligus beban ekonomi keluarga. 

Karena daya beli yang merosot, digitalisasi ekonomi justru menyediakan jebakan utang jangka pendek yang membahayakan. Alih-alih disejahterakan oleh upah yang cukup, ekonomi rakyat justru dipaksa bergerak melalui instrumen utang. Walhasil, keluarga makin terjebak dalam ketergantungan pada utang ribawi hanya untuk menambal kebutuhan rutin dan musiman.

Fenomena ketergantungan utang ini telah menjadi potret buram kolektif di kawasan Asia Tenggara, di mana laju inflasi secara konsisten melampaui pertumbuhan upah riil. Terjadi paradoks yang ironis: di saat IMF memproyeksikan ASEAN sebagai motor pertumbuhan ekonomi global periode 2024–2026, ketahanan domestik keluarganya justru keropos dan bersandar pada kredit. 

Hal ini membuktikan bahwa angka pertumbuhan yang tinggi hanyalah fatamorgana yang gagal menyentuh akar rumput; sebuah 'pertumbuhan tanpa pemerataan' yang didorong oleh arus globalisasi, liberalisasi pasar, dan dominasi teknologi. 

Sayangnya, janji ekonomi inklusif sering kali hanya bermuara pada perluasan akses utang, bukan peningkatan pendapatan yang konkret. Pada akhirnya, krisis ini bukan sekadar masalah perilaku konsumtif musiman, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik ekonomi kapitalisme.

Setiap keluarga sejatinya butuh sistem ekonomi yang tidak sekadar menawarkan inklutivitas, tetapi mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata. Harus mampu membangun keseimbangan dan distribusi yang merata di seluruh keluarga bukan hanya pemilik kapital.

Stabilitas Ekonomi Keluarga yang Kuat Hanya dengan Islam

Setiap keluarga juga membutuhkan ekonomi yang stabil baik nilai mata uang maupun harga barang. Stabilitas keduanya akan membuat keluarga memiliki kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa dihantui gejolak inflasi dan gejolak harga pasar.

Setiap keluarga juga membutuhkan lapangan kerja yang layak bukan fasilitas utang. Sebab hal itu dapat menciptakan siklus yang berbahaya, yang menjadikan keluarga terjebak pada ketidakstabilan keuangan. Dengan pekerjaan layak keluarga akan mampu menciptakan stabilitas keuangan yang kuat dalam jangka panjang. 

Hal itu hanya bisa didapatkan ketika keluarga-keluarga bernaung dalam negara yang menerapkan sistem Islam. Sebab visi dalam penerapan ekonomi Islam adalah kesejahteraan. Kesejahteraan tidak dihitung dari grafik pertumbuhan ekonomi, melainkan berupa jaminan kesejahteraan bagi setiap individu muslim. 

Kebutuhan pokok dijamin secara tidak langsung oleh negara melalui mekanisme lapangan pekerjaan, stabilitas harga barang di pasar dan lainnya. Kebutuhan dasar publik dijamin secara langsung dan gratis sehingga setiap individu rakyat dapat menikmati layanan yang sama serta mendapatkan kebutuhan tersebut.

Sementara mata uang digunakan adalah mata uang emas dan perak. Mata uang yang terbukti stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi. Denga demikian, kestabilan ekonomi tidak hanya melingkupi skala keluarga, tetapi juga negara. 

Hanya saja sistem ekonomi Islam harus sepaket dengan sistem politik Islam yang berada dalam naungan negara Khilafah. Karena penerapan Islam bersifat komprehensif. Khilafah akan melepaskan semua ketergantungan dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Alhasil, negara bisa menerapkan sistem ekonomi Islam untuk membangun kesejahteraan bagi keluarga. Momen Ramadan akan kembali pada mana hakiki yakni mewujudkan ketakwaan. Wallahualam bissawab