Pejabat Tak Punya Rasa Malu

Oleh Rika Ishvasa

Penulis & Aktivis Muslimah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Gubernur merupakan kepala daerah otonom provinsi dan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang memiliki tugas utama yakni memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan bersama DPRD. Membuat perda, menyusun APBD, melaporkan pertanggungjawaban menjadi tugas dan wewenang gubernur. Kebijakan yang dibuat diharapkan berpihak kepada masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang diambil acapkali terbentuk atas dasar kepentingan pribadi dan segolongan elit politik. 

Kompas.com mengabarkan telah terjadi aksi demonstrasi di Samarinda Kalimantan Timur. Aksi tersebut menuntut transparansi anggaran daerah terkait pengadaan mobil dinas 8,5 miliar, pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim 25 miliar, dan mendesak DPRD menggunakan hak interpelasinya. Demonstrasi meminta DPRD menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. (kompas.com, 21/04/2026)

Nilai anggaran pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan terbilang tidak masuk akal, dengan angka yang fantastis, hanya digunakan untuk kepentingan gubernur. Tentu sama halnya dengan menoreh luka di hati rakyat sebab kehidupan sedang terseok-seok di tengah dampak efesiensi anggaran di segala lini. Mirisnya pejabat menggunakan uang negara secara cuma-cuma hanya untuk keperluan pribadinya. 

Kepentingan pribadi di atas segalanya. APBD yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dengan bijak dan transparan, kini digunakan untuk kepentingan pribadi berkedok atas nama rakyat. Fenomena semacam ini bukan pertama kali terjadi di negeri ini. Seakan-akan dalam wajah perpolitikan dan birokrasi Indonesia, pejabat publik tidak mempunyai empati dan rasa malu. Ironisnya mereka yang semestinya menjadi teladan moral justru memperlihatkan perilaku yang mencederai akal sehat publik.

Empati adalah kemampuan dasar manusia untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Dalam kepemimpinan publik, empati seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan yang berpihak pada keadilan sosial. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya, keputusan dibuat tanpa mendengarkan aspirasi rakyat bahkan kritik dari rakyat dibalas dengan arogan dan tidak jarang juga tidak digubris sama sekali. Penderitaan rakyat dianggap hanya angka statistik semata.

Dewasa ini, ketiadaan rasa malu pun menjadi gejala serius di tengah sorotan tajam media dan publik. Tidak sedikit pejabat yang telah terbukti sebagai pelaku korupsi masih bisa tertawa dan pamer gigi di atas penderitaan rakyat yang kian hari makin terhimpit. Seakan tidak merasa bersalah, berbanding terbalik dengan budaya timur yang menjunjung nilai-nilai moral dan kehormatan. Sehingga rasa malu menjadi mekanisme kontrol sosial yang amat penting. 

Kerusakan penguasa di bawah kapitalisme menjadi bukti kerusakan struktural, demokrasi di era kapitalisme hanya ilusi yang dikendalikan oleh korporasi. Realita aktivitas demokrasi telah menjadi arena pertarungan uang dalam politik. Oleh karena itu jabatan publik bukan lagi amanah yang diemban dengan jujur dan penuh tanggungjawab, melainkan menjadi investasi yang harus balik modal melalui proyek-proyek serta kebijakan-kebijakan yang menghasilkan keuntungan besar.

Kekuasaan semestinya diberikan kepada orang yang amanah. Islam membawa konsep kepemimpinan yang amanah dengan memberikan kepada orang-orang yang sanggup untuk memikulnya serta takut kepada Rabbnya. Rasulullah saw. bersabda, “Jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR al-Bukhari).

Hadits tersebut menjadi gambaran realitas bahwa ketika amanah diberikan kepada pejabat bukan karena amanah dan ketakwaan, melainkan berdasarkan uang, hubungan politik, dan popularitas, maka tidak dapat dimungkiri akan banyak terjadi kerusakan dan kehancuran yang tidak dapat dihindari. Akibatnya korupsi menjadi life style, rakyat sengsara, serta hukuman tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Seorang penguasa yang amanah dan bertakwa akan memandang jabatannya sebagai amanah penuh kehati-hatian dalam menjalankannya. Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah dari Bani Umayyah menjadi teladan bagaimana rasa takut kepada Allah ketika memiliki jabatan. Beliau menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi bahkan mematikan lampu istana apabila ketika menerima tamu pribadinya agar terhindar dari penggunaan fasilitas negara untuk urusan pribadi dan keluarganya. Nampak jelas bagaimana seorang pemimpin meletakkan moral dan tanggungjawabnya agar dapat menjadi teladan publik yang patut untuk dicontoh. Rasa malu menjadi mahkota pemimpin dalam menjaga marwah kepemimpinannya. Sungguh Islam sangat memperhatikan segala aspek pemimpinnya. Mampu sebagai pemimpin tidak hanya diukur dari latar belakang pendidikan saja melainkan seluruh aspek dari calon pemimpin tersebut. Sehingga tidak heran, tokoh-tokoh pemimpin gemilang mampu membangun peradaban yang cemerlang.

Fenomena seperti ini akan terus berulang selama sistem yang digunakan belum mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadist mutawatir. Sehingga perjuangan untuk menegakkan syariat Islam secara kafah merupakan perjuangan mewujudkan perubahan demi mencapai kehidupan kesejahteraan hakiki bagi warga dunia sekaligus mengakhiri kezaliman di berbagai belahan dunia.

Wallahu a’lam bishshawab.