Program Sekolah Rakyat, Solusi atau Sekadar Proyek Baru?

OPINI

Oleh Yuniyati

Aktivis Muslimah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dan berbagai persoalan nasional yang belum terselesaikan, pemerintah kembali meluncurkan sejumlah program baru. Setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, kini muncul gagasan pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini diklaim sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang dalam bentuk pendidikan berasrama (boarding school) yang tidak hanya berfokus pada kurikulum akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, serta keterampilan hidup guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Program tersebut digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan mulai direncanakan pada tahun 2026. Sekolah ini memadukan pendidikan formal dengan penguatan keterampilan praktis. Pembangunannya menggunakan dana APBN dengan estimasi anggaran sekitar Rp200–350 miliar untuk setiap lokasi. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 14 rintisan Sekolah Rakyat. Namun, beberapa daerah seperti Temanggung dan Wonosobo menghadapi hambatan, mulai dari persoalan lahan hingga penolakan warga yang merasa belum mendapatkan sosialisasi dan pendekatan yang memadai dari pemerintah.(inilah.com,06/05/2026)

Muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah pembangunan Sekolah Rakyat memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak? Sebab, saat ini sudah banyak sekolah negeri maupun swasta yang kekurangan peserta didik. Sebagian siswa lebih memilih sekolah favorit dengan fasilitas lengkap dan kualitas unggul, sementara sekolah lain tertinggal karena sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga masih menjadi tantangan, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga sangat terbatas. Banyak orang tua tidak mampu menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan yang memiliki fasilitas baik. Karena itu, pemerintah sebenarnya dapat lebih memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada daripada membangun institusi baru khusus bagi keluarga miskin. Anggaran besar tersebut seharusnya bisa diarahkan untuk pemerataan fasilitas pendidikan gratis yang lebih layak.

Sekolah swasta pun menghadapi persoalan serupa, terutama keterbatasan dana dalam menjalankan berbagai program unggulan. Dengan dukungan anggaran yang tepat, kualitas pendidikan di sekolah yang sudah berdiri dapat ditingkatkan tanpa harus menambah proyek pembangunan baru. Perbaikan sistem penerimaan peserta didik juga penting agar tidak lagi membingungkan masyarakat, seperti polemik zonasi yang selama ini sering menimbulkan persoalan. Sistem zonasi sebenarnya dapat berjalan efektif apabila seluruh sekolah memiliki kualitas dan fasilitas yang setara.

Di sisi lain, pembentukan karakter generasi juga membutuhkan perhatian serius dari negara. Pemerintah perlu menghadirkan aturan yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang melibatkan pelajar. Saat ini masyarakat sering disuguhkan kasus kekerasan antar siswa, pelecehan seksual, kecurangan akademik, praktik joki UTBK, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai bentuk kenakalan lainnya.

Ketahanan mental dan moral anak sejatinya juga sangat dipengaruhi oleh peran keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak mereka. Anak bukan hanya amanah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga. Karena itu, keluarga perlu mengawasi media dan lingkungan pendidikan anak agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan dialogis tanpa menghakimi juga penting agar anak tumbuh dengan kepribadian yang sesuai syariat.

Lemahnya sanksi terhadap pelaku kejahatan remaja, terutama yang masih di bawah umur, sering kali membuat tindakan kriminal dianggap sekadar kenakalan biasa. Ditambah lagi, pendidikan sekuler yang minim penanaman nilai agama dinilai membuka ruang kebebasan yang berlebihan hingga mengikis akidah dan akhlak generasi muda.

Kondisi masyarakat saat ini pun cenderung individualistis. Banyak orang tidak lagi peduli terhadap perilaku menyimpang remaja di lingkungan sekitar. Amar makruf nahi mungkar semakin jarang dilakukan. Akibatnya, penyimpangan terus berulang karena minimnya kontrol sosial. Bahkan ketika ada masyarakat yang peduli dan menegur, tidak sedikit orang tua yang justru menolak kritik tersebut.

Fenomena ini dipandang sebagai dampak dari sistem kapitalisme yang mendorong sikap serba individual dan menjadikan persoalan generasi seolah hanya urusan pribadi masing-masing.

Berbeda dengan Islam yang menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar rakyat dan menjadi tanggung jawab negara. Seperti sabda Rasulullah Saw: 

" Setiap Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari -Muslim)

Dalam sistem Islam, pendidikan dibangun di atas landasan akidah Islam sehingga mampu melahirkan generasi dengan kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyyah), yaitu keselarasan antara pola pikir dan pola sikap berdasarkan ketakwaan.

Islam juga menerapkan sistem sanksi yang tegas dan memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan, termasuk di kalangan pelajar. Dengan demikian, generasi akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Negara akan menciptakan suasana kehidupan yang mendorong masyarakat berlomba dalam kebaikan dan ketakwaan.

Karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam membangun sistem pendidikan berbasis syariat Islam. 

Pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak generasi cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan siap menjadi penerus peradaban mulia di masa depan.

Dengan demikian, solusi utama sebenarnya bukan sekadar mendirikan sekolah baru, melainkan memperbaiki kualitas pendidikan yang sudah ada sekaligus menyelesaikan akar persoalan mendasar, yaitu tidak dijadikannya akidah Islam sebagai fondasi pendidikan saat ini.

Wallahualam bissawab.