Ikhtiar Sudah, Loker Masih “Coming Soon”

OPINI

Oleh Fadia Nur Amalia

Aktivis Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Toga sudah dikenakan, foto wisuda sudah diabadikan, ucapan selamat sudah berdatangan. Setelah itu, apa? Bagi lebih dari satu juta sarjana, perjalanan setelah wisuda justru bisa menjadi babak yang jauh lebih berat. Lamaran dikirim berkali-kali, jobfair didatangi, tetapi pekerjaan yang sesuai tak kunjung ditemukan. Lalu, untuk apa bertahun-tahun menempuh pendidikan jika setelah lulus pintu menuju dunia kerja masih begitu sulit didapat?

Jumlah pengangguran lulusan sarjana di Indonesia telah menembus lebih dari satu juta orang. Kondisi tersebut ditengarai terjadi karena pertumbuhan lapangan kerja formal yang membutuhkan keterampilan tinggi belum mampu mengimbangi jumlah lulusan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi terus menghasilkan lulusan, tetapi dunia kerja belum menyediakan cukup ruang untuk menampung mereka. Ijazah yang seharusnya menjadi bekal masa depan akhirnya berisiko hanya tersimpan di dalam map. (Kompas.id, 10-08-2026)

Masalahnya tidak berhenti pada sulitnya mendapatkan pekerjaan. Mahasiswa juga mulai menagih janji pemerintah mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai belum banyak menyerap tenaga kerja sesuai kompetensi, khususnya bagi lulusan perguruan tinggi. Janji 19 juta lapangan kerja akhirnya bukan lagi sekadar angka yang terdengar besar. Bagi para pencari kerja, angka itu adalah harapan yang ingin mereka lihat wujudnya.

Ada sesuatu yang terasa janggal ketika ekonomi disebut tumbuh, tetapi mencari pekerjaan justru terasa semakin sulit. Angka pertumbuhan memang bisa naik, tetapi satu angka pertumbuhan tidak otomatis membuat seorang penganggur mendapatkan pekerjaan. Di tengah pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih terjadi di berbagai sektor. Jika ekonomi tumbuh tetapi pekerjaan semakin sulit ditemukan, masyarakat wajar bertanya, pertumbuhan itu sebenarnya sedang menyejahterakan siapa?

Antrean panjang di jobfair menjadi gambaran lain dari sulitnya mencari pekerjaan. Berkas lamaran dibawa, pakaian terbaik dikenakan, dan harapan kembali dipasang meski sebelumnya sudah berkali-kali mendapat penolakan. Bahkan, sejumlah orang tua harus mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan. Sungguh ironis, setelah bertahun-tahun membiayai pendidikan, orang tua masih harus menemani anaknya mencari pintu pertama menuju dunia kerja.

Persoalannya, apakah semua ini cukup diselesaikan dengan menyuruh sarjana menambah keterampilan? Pendidikan memang perlu terus diperbaiki agar lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, sebanyak apa pun keterampilan yang dimiliki seseorang, tetap akan sulit terserap jika kesempatan kerja memang tidak cukup. Negara tidak bisa hanya meminta rakyat menjadi semakin kompeten, sementara penciptaan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada pasar.

Di sinilah cara pandang kapitalisme yang perlu dipertanyakan. Keberhasilan ekonomi lebih sering dilihat dari meningkatnya produksi, investasi, keuntungan, dan akumulasi modal. Kehidupan masyarakat satu per satu tidak selalu menjadi ukuran utama. Akibatnya, ekonomi bisa disebut tumbuh meskipun masih ada rakyat yang kesulitan memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam sistem kapitalisme, perusahaan pada dasarnya mengejar keuntungan. Ketika mempertahankan pekerja dianggap terlalu mahal atau tidak lagi menguntungkan, PHK bisa menjadi pilihan. Nasib pekerja akhirnya sangat bergantung pada kondisi pasar dan keputusan pemilik modal. Negara lebih banyak berperan sebagai pembuat aturan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, sementara penciptaan lapangan kerja diserahkan kepada perusahaan dan mekanisme pasar. Rakyat akhirnya diminta bersaing mendapatkan pekerjaan yang jumlahnya tidak selalu sebanding dengan kebutuhan.

Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Minyak, gas, tambang, hutan, dan berbagai kekayaan alam lainnya memiliki potensi untuk menggerakkan industri sekaligus membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Jika kekayaan tersebut dikelola terutama untuk kepentingan investasi dan keuntungan korporasi, manfaat yang diterima rakyat tidak selalu maksimal. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan pun berisiko lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal.

Jika ukuran keberhasilan ekonomi hanya berhenti pada angka pertumbuhan dan keuntungan, lalu siapa yang memastikan seorang sarjana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ketika pekerjaan tidak tersedia? 

Islam memiliki cara pandang yang berbeda. Keberhasilan ekonomi tidak sekadar dilihat dari besarnya pertumbuhan atau akumulasi modal, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Ketika masih banyak rakyat yang menganggur dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, negara tidak cukup hanya menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Islam menempatkan negara sebagai raa'in, yaitu pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda,

فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Negara tidak boleh berlepas tangan dari tanggung jawab tersebut ketika rakyat kehilangan pekerjaan. Negara wajib memastikan kebutuhan mereka tetap terpenuhi sekaligus berusaha menciptakan kondisi agar mereka kembali mendapatkan pekerjaan yang layak.

Negara dalam sistem Islam juga berperan aktif membuka lapangan pekerjaan. Industri strategis dapat dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja, sementara rakyat difasilitasi dengan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Penempatan kerja pun tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan ijazah, tetapi juga manusia yang memiliki keahlian dan memiliki tempat untuk mengamalkan ilmunya.

Islam juga mengatur sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum. Minyak, gas, tambang dalam jumlah besar, hutan, dan sumber daya tertentu lainnya tidak boleh dikuasai segelintir orang untuk mencari keuntungan pribadi. Negara bertugas mengelolanya untuk kepentingan seluruh rakyat. Pengelolaan tersebut dapat menjadi sumber pemasukan negara sekaligus mendorong pembangunan industri yang mampu membuka lapangan kerja dalam skala besar.

Satu juta sarjana menganggur bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada anak muda yang mulai kehilangan harapan, orang tua yang ikut cemas, dan bertahun-tahun pendidikan yang belum menemukan tempat untuk diwujudkan. Mereka tidak membutuhkan angka pertumbuhan yang hanya terlihat indah di laporan. Mereka membutuhkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, dan masa depan yang bisa diperjuangkan. Sudah saatnya kita mempertanyakan sistem yang menjadikan pertumbuhan modal lebih penting daripada kesejahteraan manusia. Penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah menjadi jalan agar negara benar-benar hadir sebagai rain, membuka lapangan kerja, mengelola kekayaan alam untuk rakyat, dan memastikan tidak ada rakyat yang dibiarkan menghadapi sulitnya kehidupan seorang diri. 

Wallahu'alam bissawab.