Kurikulum Pencegahan L6BTQ, Solusi Problematik di Tengah Paradigma Sekuler?

OPINI

Oleh Yuniyati 

Aktivis Muslimah 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Seperti penyakit kronis menular dan sangat berbahaya gerakan LGBT yang seolah sulit untuk dihindari dan diobati. Gerakan ini menyerang secara sistematis dan digerakkan oleh kekuatan global, ditambah dengan kekuatan finansial yang sangat besar, sehingga penyelesaiannya pun tidak pernah sampai kepada akar masalahnya.

Banyak platform media sosial yang menayangkan konten LGBT dalam bentuk program anak-anak dan berkeliaran di jejaring sosial untuk mengkampanyekan opini ini kepada anak, dan tentunya hal ini akan berpotensi mempengaruhi audiens usia dini.

Kementerian Agama Republik Indonesia, baru-baru ini menetapkan target pembaruan materi edukasi pencegahan budaya L6BTQ yang akan mulai diajarkan pada tahun ajaran 2026/2027. Berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, materi ini rencananya akan diinsersikan ke dalam kurikulum yang sudah ada, menyasar peserta didik mulai dari kelas IV SD hingga jenjang SMA. (detik.com, 23-07-2026)

Sepintas, kebijakan ini tampak sebagai langkah protektif. Namun, jika ditelaah secara mendalam hingga ke akar persoalan, pendekatan sekadar "insersi kurikulum" ini justru memunculkan kontradiksi dan berpotensi menjadi solusi yang sangat problematik.

Kontradiksi Kebijakan dan Kebingungan Sosial

Langkah edukasi melalui penyisipan materi ke sekolah sejatinya tidak menyentuh akar permasalahan. Ada benturan paradigma yang sangat nyata di ruang publik dan institusi negara saat ini. Di satu sisi, siswa diajarkan mengenai bahaya budaya tersebut; namun di sisi lain, negara juga gencar mengarusutamakan wacana kebebasan berekspresi, toleransi tanpa batas, dan moderasi beragama yang kerap meminjam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) universal.

Kondisi ini menempatkan peserta didik dalam kebingungan (disorientasi nilai). Bagaimana mungkin institusi pendidikan menanamkan penolakan terhadap suatu budaya, sementara di ranah hukum dan realitas sosial, pelakunya tidak dikriminalisasi dan justru kerap mendapat panggung atas nama kebebasan?

Berdasarkan beberapa literatur riset pendidikan karakter—salah satunya kajian terkait moral disengagement (pelepasan moral)—inkonsistensi antara teori di sekolah dan realitas penegakan hukum di masyarakat justru membuat program edukasi kehilangan efektivitasnya. Membicarakan suatu isu secara terus-menerus selama 9 tahun di sekolah, tanpa dibarengi ketegasan sikap negara, justru berisiko menimbulkan efek desensitisasi; siswa akan menganggap fenomena tersebut sebagai hal yang biasa atau normal karena melihat pembiaran di dunia nyata.

Akar Masalahnya adalah Cengkeraman Sekuler-Liberal

Tidak bisa dimungkiri bahwa gerakan L6BTQ lahir dan tumbuh subur dari rahim sistem sekuler-liberal. Sistem ini mengagungkan kebebasan (liberalisme), termasuk kebebasan pergaulan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai agama dan moralitas fundamental.

Gerakan ini secara konsisten menggunakan narasi HAM untuk melegitimasi tujuan politik mereka secara global, yang pada ujungnya bermuara pada tuntutan legalisasi pernikahan sesama jenis dan pengakuan hak-hak komunal. Oleh karena itu, menyetujui propaganda HAM sekuler tanpa filter yang kritis sama saja dengan menggelar karpet merah bagi gerakan politis tersebut. Selama sistem kehidupan sekuler-liberal masih dipertahankan sebagai pijakan bernegara, budaya ini akan terus bermutasi dan mencari celah untuk eksis.

Tawaran Solusi Sistemik, Pendekatan Komprehensif Islam

Untuk menyelesaikan masalah yang bersifat sistemik, dibutuhkan solusi yang juga sistemik dan komprehensif, bukan sekadar penambalan kurikulum. Paradigma kehidupan sekuler-liberal di tengah umat perlu diubah dan dikembalikan pada paradigma Islam yang kokoh.

Ada beberapa fondasi utama yang harus dibangun secara bersamaan:

1. Penguatan Akidah dan Hukum Syara. Edukasi tidak boleh sekadar bersifat informatif mengenai bahaya secara medis atau sosial, melainkan harus dititikberatkan pada penguatan akidah dan keterikatan terhadap hukum syara. Kesadaran bahwa kehidupan terikat oleh aturan Sang Pencipta adalah benteng utama.

2. Penerapan Sistem Pergaulan (Nidzam al-Ijtima'i). Mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan serta batasan-batasan pergaulan dalam masyarakat sesuai syariat. Sistem pergaulan Islam merupakan sistem preventif terbaik yang menjaga kehormatan dan fitrah manusia.

3. Penerapan Sistem Sanksi (Nidzam al-Uqubat). Negara harus memiliki sistem hukum yang tegas dan menjerakan bagi pelanggaran moralitas publik, bukan sekadar imbauan moral di ruang kelas. Bahkan Islam sangat tegas dalam menghukum dan menindak para pelaku LGBT ini, seperti sabda Rasulullah Saw: "Jika kalian menemukan seseorang yang berperilaku seperti kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. (HR. Abu Daud)

4. Sistem Pendidikan dan Politik yang Selaras. Kebijakan politik negara harus satu napas dengan kurikulum pendidikannya. Tidak ada lagi kontradiksi antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dilindungi atau dibiarkan oleh negara.

> "Penyelesaian masalah sosial tidak akan pernah tuntas jika pisau bedah yang digunakan masih berasal dari sistem yang melahirkan masalah itu sendiri."

Penerapan sistem pendidikan, pergaulan sosial, sanksi, dan politik Islam secara komprehensif adalah satu-satunya mekanisme yang terbukti secara historis dan konseptual mampu mencegah kerusakan budaya secara efektif hingga ke akar-akarnya. Edukasi memang penting, namun ia harus lahir dari sistem yang konsisten, bukan sekadar tempelan di tengah gempuran sistem sekuler yang merusak.

Wallahu'alam bissawab.