MOLINAS DAN JEBAKAN RIBA: KETIKA NEGARA MENGUNDURKAN DIRI

OPINI 

Oleh: Qitfirul Azizah

Pencerah Idiologis 

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Peluncuran Motor Listrik Nasional digaungkan sebagai langkah besar menuju kemandirian energi. Sayangnya, di balik euforia tersebut terselip fakta: dominasi modal asing-swasta, ketergantungan impor komponen, dan rakyat yang akhirnya hanya disodori opsi pembiayaan berbunga.

KEMERIAHAN LISTRIK DI TENGAH PROBLEM STRUKTURAL

Pada tanggal 13 Agustus 2026, dari pabrik ALVA di Bekasi, Presiden Prabowo memperkenalkan "Molinas" - Motor Listrik Nasional. Hal ini disebut sebagai "pengubah permainan" [Siaran Pers Presiden RI, 13 Agustus 2026]. Tak lama setelah itu muncul wacana produksi massal Mobil Listrik Nasional pada 2028 dengan pusat industri di Subang [InvestorTrust.id, 2026].

Kedengarannya menjanjikan, energi bersih, industri mandiri, dan Indonesia berdikari. Tetapi mari kita tanya: siapa pemodalnya? Siapa penguasa pasarnya? Selanjutnya, siapa yang disuruh membayar?

Realitanya, proyek ini digerakkan oleh Indika Energy dan didanai BPI Danantara. Yang memproduksi justru VinFast dari Vietnam dan BYD dari Tiongkok [Otodream.com, 2026]. Sedangkan yang memesan dalam jumlah besar adalah Grup Lippo dengan komitmen 20.000 unit [BeritaSatu.com, 2026]. Sementara itu, negara posisinya tak lebih sebagai fasilitator dan pemberi insentif.

Pada tahun ke-81 kemerdekaan RI, pertanyaan klasik muncul lagi: "nasional" ini untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk segelintir konglomerat?

LABEL NASIONAL TAPI ISI IMPOR

1. Pemerannya bukan negara.

Memang ada 10 perusahaan lewat Danantara. Tetapi pemain global seperti VinFast dan BYD sudah lebih dulu masuk Subang [Kompas.com, 2026]. Bahkan James Riady dari Lippo sudah menyatakan siap "memborong" 20 ribu unit.

Lalu, sejak kapan urusan hajat hidup orang banyak diserahkan ke mekanisme "borong" pengusaha?

2. TKDN belum nyata.

Aturannya memang ada. Tetapi menurut Gaikindo, sekitar 60% komponen inti masih didatangkan dari luar [CNBCIndonesia.com, 2026]. Mulai dari baterai, chip, motor listrik, sampai perangkat lunak. Kita hanya kebagian tenaga kerja perakitan. Keuntungan terbesar tetap dibawa pulang ke luar negeri. Ini bukan membangun industri, tetapi hanya jadi tempat merakit.

3. Ongkos lingkungannya mahal.

Data WALHI dan Auriga Nusantara menyebutkan, dalam 20 tahun terakhir perluasan tambang untuk baterai kendaraan listrik sudah menghabiskan 193.830 ha hutan alam [WALHI]. Nikel di Sulawesi, litium, dan kobalt. Masyarakat sekitar tambang kehilangan sumber air dan lahan. Sementara di kota, kita disuruh bangga karena motornya "tanpa asap".[2026]

Lalu, keuntungannya lari ke mana? Bukan ke rakyat lingkar tambang. Bukan juga ke pembeli yang justru nanti dijerat cicilan.

LOGIKA KAPITALISME SEKULER

Ada 3 kecacatan utama dalam skema ini, yakni:

Pertama: Negara cuci tangan.

"Keberanian pengusaha" dipuji [Siaran Pers Presiden RI, 2026]. Padahal urusan energi dan transportasi itu tanggung jawab negara. Saat BBM mahal dan subsidi dicabut, solusinya justru "silakan beli motor listrik, ada kredit ringan". Ini bukan solusi. Ini pengalihan tanggung jawab. Negara gagal menjamin energi murah, sebaliknya rakyat dipaksa berutang.

Kedua: Kemandirian dijual.

Bagaimana bisa disebut mandiri kalau 60% bahannya impor dan mereknya milik asing? BYD dan VinFast masuk bukan karena nasionalisme. Mereka mengincar pasar besar, insentif, dan SDA murah. Laba dikirim ke luar negeri. Kita hanya jadi pasar dan buruh. Ini bukan kemerdekaan. Ini penjajahan model baru.

Ketiga: Oligarki yang berpesta.

Proyek, lahan, dan kontrak besar. Putarannya di lingkaran yang sama. Negara hanya jadi "calo" yang melancarkan. Bagaimana dengan rakyat? Justru dijadikan target pasar, lalu disodori skema kredit.

Padahal, skema cicilan itu pintu masuk riba. Sedangkan Allah Swt. jelas mengharamkannys: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" [QS Al-Baqarah: 275]. Bahkan diancam perang: "Jika tidak tinggalkan riba, maka bersiaplah diperangi Allah dan Rasul-Nya" [QS Al-Baqarah: 279].

Taqiyuddin an-Nabhani sudah mengingatkan sejak lama dalam bukunya An-Nizhamul Iqtishadi fil Islam: "Riba adalah biang kerok menumpuknya kekayaan di tangan segelintir orang. Riba melahirkan bank dan korporasi raksasa. Dari sinilah lahir kapitalisme dan penjajahan gaya baru" [An-Nabhani, 2008: 47-48].

SOLUSI ISLAM: NEGARA SEBAGAI RAA’IN

Islam punya cara pandang berbeda. Negara bukan sekadar pengatur. Negara adalah raa’in, yakni pengurus urusan umat, di antaranya:

1. Menjamin hajat dasar rakyat.

Transportasi, energi, dan jalan adalah kebutuhan pokok. Nabi saw. bersabda: "Seorang imam adalah penggembala dan ia akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya" [HR Bukhari no. 7138].

Dalam sistem Islam, infrastruktur umum seperti jalan, rel, dan listrik wajib disediakan negara dari Baitulmal. Haram menyerahkannya ke swasta lalu membebani rakyat dengan tarif [An-Nabhani, 2008: 134]. Jadi, bukan rakyat yang disuruh berutang beli kendaraan.

2. SDA dikelola untuk umum.

SDA energi adalah milik bersama. Sabda Nabi: "Manusia berserikat dalam air, padang, dan api" [HR Abu Dawud no. 3472]. "Api" maknanya energi: migas, batu bara, dan nikel.

Kata An-Nabhani: "Tambang dengan jumlah tak terbatas seperti minyak, gas, dan nikel adalah milik umum. Negara wajib mengelolanya dan membagikan hasilnya ke rakyat" [An-Nabhani, 2008: 111-112]. Maka tambang nikel untuk baterai tidak boleh diserahkan ke swasta/asing.

3. Ekonomi bebas riba dan monopoli.

Islam melarang riba. Definisi riba menurut An-Nabhani adalah "tambahan pada barang sejenis yang dipertukarkan, atau tambahan karena penundaan pembayaran" [An-Nabhani, 2008: 42]. Kredit motor berbunga jelas masuk kategori ini.

Negara wajib menyediakan kendaraan lewat dana publik atau akad jual beli tanpa tambahan. Bukan menjerumuskan rakyat ke utang.

4. Industri mandiri yang hakiki.

Kemandirian tidak lahir dari impor dan ketergantungan. Negara wajib membangun industri berat, riset, dan SDM sendiri. Boleh bekerja sama, tetapi tidak boleh bergantung.

YANG RUSAK BUKAN MOTORNYA, TAPI SISTEMNYA

Kita tidak menolak teknologi. Motor listrik itu perlu. Yang kita tolak adalah sistem di belakangnya.

Dalam sistem kapitalis: swasta kaya, negara lepas, dan rakyat terlilit riba.

Sedangkan dalam sistem Islam: negara hadir, SDA untuk rakyat, dan teknologi untuk kemaslahatan.

Selama masih memakai sistem sekuler, berganti apa pun namanya - "nasional", "merah putih", "game changer" - hasilnya sama. Rakyat jadi objek, sedangkan oligarki jadi subjek.

Ini memang "mengubah permainan". Tapi yang diubah bukan mesinnya. Yang diubah adalah siapa yang memegang kendali.

Kedaulatan energi sejati baru ada saat negara kembali mengurus rakyat. Saat SDA tidak diobral. Saat industri tidak diswastakan.

Kenyataan itu hanya terjadi kalau kita berani ganti sistem. Bukan cuma ganti BBM ke listrik. Tapi ganti kapitalisme ke Islam secara menyeluruh.

Kemerdekaan bukan diukur dari mempunyai motor listrik. Tetapi dari adanya negara yang menjamin kita bergerak tanpa riba dan tanpa merusak alam.

Wallahu a’lam bishawab.