Sarjana Menganggur Kegagalan Individu atau Kegagalan Sistem?

 

OPINI

Oleh Esin Kuresin

 Aktivis Dakwah

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINJ-Satu juta sarjana menganggur bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa ada persoalan besar dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BPS Februari 2025 yang diberitakan Kompas, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang, dan lebih dari satu juta di antaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. (Kompas, 04-08-2026)

Fakta yang dialami masyarakat di negeri ini tentu membuat kita bertanya-tanya, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Padahal, dalam pemilu sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru dalam lima tahun masa pemerintahannya.

Persoalannya bukan sekadar jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas. Ada pula ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pekerjaan yang tersedia. Fenomena ini sangat terasa ketika digelar job fair. Berbagai perusahaan berkumpul di satu tempat untuk mencari pegawai baru, sementara ribuan pencari kerja datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, beberapa orang tua ikut mengantre untuk mengantar anak-anak mereka dengan harapan anaknya memperoleh pekerjaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa menjadi sarjana saja tidak otomatis membuat seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan di negeri ini ternyata tidak mudah. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, mengapa pertumbuhan ekonomi terus didorong untuk meningkat, tetapi pada saat yang sama pekerjaan justru semakin sulit didapatkan?

Persoalan ini semakin serius ketika janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan mulai ditagih oleh mahasiswa dan masyarakat. Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi sesuai dengan kompetensinya. Namun, lagi-lagi realitas yang dihadapi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Salahnya Persoalan Ekonomi dalam Sistem Kapitalisme

Masalah terbesar yang terjadi di negeri ini adalah sistem ekonomi yang cenderung memandang keberhasilan hanya dari angka-angka pertumbuhan ekonomi. Seharusnya, perkembangan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh pekerjaan, pendapatan yang layak, pendidikan, kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan pokok.

Inilah yang disebut sebagai jobless growth, yaitu kondisi ketika perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan atau peningkatan produksi domestik, tetapi gagal menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menyerap tenaga kerja.

Dalam sistem kapitalis, perusahaan pada dasarnya beroperasi dengan orientasi utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, negara cenderung memberikan ruang yang besar kepada mekanisme pasar dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Negara lebih banyak berperan sebagai regulator, sedangkan penciptaan lapangan pekerjaan diserahkan kepada investasi dan keputusan perusahaan.

Padahal, negara tidak boleh hanya bertanya: seberapa besar pertumbuhan ekonomi? Negara juga harus bertanya, berapa banyak rakyat yang mendapatkan pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak?

Akan lebih baik jika sumber daya alam yang dimiliki negara, seperti minyak, tambang, hutan, dan berbagai sumber daya lainnya, dikelola dengan baik. Sumber daya alam memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, jika pengelolaannya lebih berorientasi pada kepentingan korporasi dan investasi, manfaat yang begitu besar belum tentu dapat dirasakan secara optimal oleh rakyat.

Islam Menempatkan Negara sebagai Penanggung Jawab

Islam memandang persoalan ekonomi tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat, termasuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan, bahwa penguasa memiliki tanggung jawab terhadap urusan rakyat. Karena itu, persoalan jutaan pengangguran tidak semestinya hanya dipandang sebagai kegagalan individu dalam mencari pekerjaan. 

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem ekonomi yang mampu membuka lapangan kerja, mengembangkan sektor-sektor produktif, serta memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perspektif Islam, negara bukan sekadar regulator yang menyerahkan penciptaan lapangan pekerjaan kepada mekanisme pasar dan kepentingan perusahaan. Negara berperan sebagai ra'in, yaitu pengurus urusan rakyat. Negara harus menciptakan iklim ekonomi yang memungkinkan masyarakat bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi dan kezaliman dalam hubungan kerja.

Karena itu, tugas negara bukan hanya mencetak sarjana sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan terdapat lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. 

Negara juga memiliki tanggung jawab mengelola sektor-sektor strategis dan sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan korporasi.

Jika sistem ekonomi terus menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi tidak mampu menyediakan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi rakyat, maka persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan meminta individu meningkatkan kompetensinya. Sistem yang mengatur perekonomian juga harus dievaluasi.

Islam menawarkan paradigma bahwa negara bukan sekadar penjaga mekanisme pasar, tetapi pengurus dan pelindung rakyat. Ukuran keberhasilan negara bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, melainkan sejauh mana rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, dan hidup sejahtera.

Dalam Islam, tanggung jawab tersebut membutuhkan penerapan sistem yang menjadikan negara benar-benar berfungsi sebagai ra'in bagi rakyat, yaitu Khilafah.

Wallahualam bissawab.