Film Pesta Babi, Potret Kapitalisme yang Terungkap

OPINI

Oleh Neni Susilawati

Aktivis Muslimah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale mengangkat persoalan eksploitasi lingkungan dan konflik agraria di Papua. Film ini menggambarkan bagaimana masyarakat adat kehilangan tanah, hutan, dan ruang hidup akibat proyek industri serta pembangunan skala besar atas nama investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Film dokumenter Pesta Babi menunjukkan kolonialisme di zaman kita yang menggambarkan realitas kehidupan masyarakat adat Papua yang menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek pembangunan dan industri skala besar. Film ini menampilkan bagaimana tanah adat, hutan, dan ruang hidup masyarakat perlahan berubah menjadi wilayah konsesi perusahaan atas nama pembangunan, investasi, dan kepentingan nasional. (tajuknasional.com, 12/5/2026)

Melalui visual yang kuat, film ini menunjukkan deforestasi besar-besaran di Papua, khususnya di Merauke, yang dijadikan lumbung pangan nasional. Hutan adat dibuka untuk proyek sawah, sawit, dan energi, sementara masyarakat lokal harus menghadapi kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, serta tekanan aparat keamanan yang menjaga proyek tersebut.

Film ini juga menampilkan ketimpangan antara rakyat kecil dengan korporasi dan negara. Kebijakan pembangunan lebih berpihak kepada kepentingan modal dibanding perlindungan hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan watak sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama pembangunan.

Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan, dikerjakan oleh Jhonlin Group (milik pengusaha Haji Isam/Andi Syamsuddin Arsyad-salah satu dari 7 haji konglomerat muslim yang bisnisnya menggurita di berbagai sektor seperti batu bara, sawit dan infrastruktur). Berperan sebagai mitra utama negara untuk program cetak sawah, nilai kontrak atau total biaya dari pemerintah untuk perusahaan ini tidak dipublikasikan secara spesifik. Meski demikian, berikut adalah skala keterlibatan dan fasilitas yang dikerjakan oleh perusahaan Haji Isam di PSN tersebut:

Pengerjaan Utama: Jhonlin Group ditugaskan membantu negara menggarap proyek cetak sawah seluas 1,2 juta hektare (seluas Qatar atau 17 kali luas Jakarta).

Infrastruktur: Perusahaan membangun jalan sepanjang ratusan kilometer (menghubungkan empat distrik) dan membangun dermaga atau fasilitas logistik.

Armada Alat Berat: Untuk mengejar target, Jhonlin Group mendatangkan ribuan ekskavator dari Cina (mencapai sekitar 2.000 unit). Biaya untuk pengadaan alat beratnya saja diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.

Akar Konflik di Papua

Pemerintah memandang untuk memenuhi kebutuhan pangan yang besar, apalagi sejak ada Covid yang menyebabkan perdagangan/ekspor impor terhenti, maka Indonesia harus mandiri. Memperbanyak produksi padi sendiri, swasembada pangan dengan memperluas lahan sawah, sumber energi dari sawit dan tebu. Proses pembuatan energi dari sawit dan tebu mengubah biomassa dan hasil olahannya menjadi bahan bakar nabati (BBN). Minyak kelapa sawit diolah menjadi biodiesel pengganti solar, sedangkan tebu difermentasi menjadi bioetanol pengganti bensin.

Dalam kapitalisme, keberhasilan diukur dari investasi dan pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam terus terjadi meskipun merusak lingkungan dan menimbulkan penderitaan sosial. Inilah bentuk kolonialisme modern: penguasaan tanah dan kekayaan alam melalui investasi dan korporasi besar.

Islam memiliki pandangan berbeda. Dalam Islam, sumber daya alam seperti hutan, air, tambang, dan tanah strategis merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada oligarki atau korporasi.

Allah Swt. berfirman:

> “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.”

(QS. Al-A’raf: 56)

Rasulullah saw. bersabda:

> “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

Islam juga melarang monopoli dan penelantaran tanah. Tanah yang tidak dikelola dapat ditarik negara untuk diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya demi kemaslahatan umat.

Kisah mengenai sahabat yang mendapat tanah dari Rasulullah tapi diambil kembali sebagian terjadi pada Bilal bin al-Harits al-Muzani, bukan Bilal bin Rabah (muazin Rasulullah). Peristiwa ini bermula ketika Bilal bin al-Harits meminta dan diberikan lahan sangat luas oleh Rasulullah saw. Lahan tersebut berstatus sebagai Iqta (tanah yang diberikan negara kepada individu untuk dikelola). Namun, karena arealnya terlalu luas, Bilal tidak mampu menggarap dan memanfaatkannya secara optimal. Akibatnya, lahan tersebut dibiarkan terlantar. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menegakkan aturan tegas mengenai tanah terlantar. Sahabat tidak berhak lagi atas tanah yang telah diberikan apabila menelantarkannya selama 3 tahun berturut-turut tanpa pengelolaan. Khalifah Umar kemudian menarik kembali sebagian tanah tersebut dan memberikan atau meminjamkannya kepada umat Islam lain yang lebih mampu mengelolanya agar lebih produktif. Beliau berkata kepada Bilal, "Rasulullah memberikan tanah itu bukan untuk kamu telantarkan, melainkan untuk dikelola. Maka ambillah tanah itu sekadar yang sanggup kamu kelola, dan sisanya kembalikanlah."

---

Tinjauan Ideologis Film Dokumenter Pesta Babi

Film dokumenter ini memang jelas menunjukkan fakta kapitalis yang rusak. Kita bisa tergambar secara visual yang nyata kezaliman sistem ini. Hanya saja, pembuat film bisa saja ingin mengarahkan agar umat lebih memilih ideologi sosialis komunis, kita tidak tahu. Jadi kita sebagai pengemban dakwah Islam yang memiliki solusi yang jelas terhadap pengelolaan tanah harus memanfaatkan isu ini di tengah-tengah umat untuk meyakinkan dengan akidah dan syariah Islam kafah solusinya.

Karena itu, persoalan yang tergambar dalam film Pesta Babi bukan sekadar konflik lokal, tetapi bukti kegagalan sistem kapitalis sekuler dalam mewujudkan keadilan sosial. Solusi hakiki bukan hanya kritik terhadap kerusakan, melainkan penerapan sistem Islam kafah yang menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dan penjaga amanah sumber daya alam.

Wallahualam bissawab