Pesta Babi dan Peradaban Kapitalis yang Mengikis Nilai Kemanusiaan
Oleh Anita Humayroh
(Pegiat Literasi dan Pemerhati Sosial)
Muslimahkaffahmedia.eu.org-Masyarakat Indonesia sedang menyoroti sebuah film dokumenter lokal, yang didalamnya memotret realitas kelam di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, wilayah paling timur negara kita. Proyek pangan (food estate) dan bioetanol skala besar kini tengah merangsek masuk, memaksa warga adat berdiri di tepi jurang kehilangan tanah leluhur mereka, dimana mereka menganggap hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia adalah denyut nadi kebudayaan. Dalam film ini, sebuah premis pahit tersaji, ketika tanah yang kaya raya justru tidak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat adat yang telah lama menjaganya. Hutan luas, sumber daya alam melimpah, dan budaya yang kuat, tetapi masyarakatnya malah menghadapi ancaman kehilangan tanah, rusaknya lingkungan, dan terpinggirkan oleh proyek-proyek besar atas nama pembangunan. (Suara.com, 16/05/2026)
Di sinilah wajah asli peradaban kapitalisme tampak begitu nyata. Kapitalisme tidak pernah benar-benar memandang manusia sebagai makhluk mulia yang harus dijaga kehormatannya. Dalam sistem ini, manusia hanya dipandang sebagai alat produksi, konsumen, atau penghalang bagi kepentingan investasi. Segala sesuatu diukur berdasarkan untung dan rugi. Bahkan budaya, tanah adat, hutan, sungai, hingga kehidupan masyarakat lokal pun dapat diperjualbelikan selama menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal.
Film Pesta Babi seakan menjadi cermin bagaimana masyarakat kecil sering kali hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Tradisi mereka dipotret, kehidupan mereka dijadikan objek dokumentasi, tetapi di saat yang sama mereka hidup dalam ketidakberdayaan menghadapi arus eksploitasi yang terus bergerak. Kapitalisme datang dengan wajah pembangunan, investasi, dan modernisasi, tetapi sering kali meninggalkan luka sosial yang mendalam.
Atas nama kebijakan dan pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam dikuasai segelintir elit dan korporasi. Hutan ditebang, gunung dikeruk, tanah adat dirampas, dan masyarakat dipaksa menerima perubahan yang merusak ruang hidup mereka. Ironisnya, semua itu dibungkus dengan narasi kesejahteraan dan kemajuan. Padahal yang benar-benar menikmati hasilnya hanyalah para pemilik modal dan penguasa yang saling bekerja sama menjaga kepentingan mereka.
Kapitalisme memang dibangun di atas asas kebebasan kepemilikan. Siapa yang memiliki modal terbesar, dialah yang paling berkuasa. Akibatnya, negara sering kali berubah fungsi bukan lagi sebagai pelindung rakyat, tetapi menjadi fasilitator kepentingan korporasi. Kebijakan dibuat untuk mempermudah investasi, bukan melindungi masyarakat. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik rakyat justru diserahkan kepada perusahaan swasta atau asing dengan dalih meningkatkan pendapatan negara.
Dalam sistem seperti ini, nilai kemanusiaan perlahan terkikis. Masyarakat adat kehilangan tanahnya, petani kehilangan sawahnya, nelayan kehilangan lautnya, dan generasi muda kehilangan identitas budayanya. Semua dipaksa mengikuti logika pasar. Jika suatu wilayah memiliki nilai ekonomi tinggi, maka masyarakat yang tinggal di dalamnya dianggap hambatan yang harus disingkirkan secara halus maupun terang-terangan.
Tidak mengherankan jika konflik agraria, kerusakan lingkungan, kemiskinan struktural, dan ketimpangan sosial terus terjadi di negeri yang sebenarnya kaya raya ini. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi kekayaan itu tidak pernah benar-benar dinikmati rakyat secara merata. Segelintir orang hidup dalam kemewahan luar biasa, sementara jutaan lainnya berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Inilah buah dari sistem kapitalisme yang menjadikan kekayaan hanya berputar di kalangan elit.
Lebih menyedihkan lagi, kapitalisme juga merusak cara pandang manusia terhadap kehidupan. Kesuksesan diukur dengan materi, harga diri ditentukan oleh kekayaan, dan kekuasaan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi. Akibatnya, rasa empati dan solidaritas sosial semakin memudar. Manusia menjadi individualis dan kehilangan kepedulian terhadap sesama.
Film Pesta Babi pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang sebuah tradisi, tetapi juga tentang manusia yang sedang bertahan di tengah tekanan peradaban kapitalistik. Tradisi yang dahulu sakral perlahan berubah menjadi tontonan. Budaya dijadikan komoditas. Kehidupan masyarakat lokal dipotret bukan untuk memperjuangkan hak mereka, tetapi sering kali hanya menjadi konsumsi publik dan industri hiburan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problem utamanya bukan sekadar pada individu atau kebijakan tertentu, melainkan pada sistem yang menjadi fondasi kehidupan hari ini. Selama kapitalisme tetap menjadi pijakan, maka eksploitasi akan terus berlangsung. Sebab kapitalisme memang lahir untuk melayani kepentingan pemilik modal, bukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia.
Islam memandang persoalan ini secara sangat berbeda. Dalam Islam, kekayaan sumber daya alam bukanlah milik individu atau korporasi yang bebas dikuasai demi keuntungan pribadi. Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan umat. Rasulullah Saw. bersabda bahwa manusia berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar bahwa sumber daya vital tidak boleh dimonopoli individu maupun swasta.
Karena itu, dalam sistem Islam, tambang besar, hutan, laut, energi, dan kekayaan alam strategis lainnya tidak boleh diserahkan kepada korporasi asing ataupun oligarki lokal. Negara wajib mengelolanya dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dengan mekanisme ini, kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
Islam juga memandang manusia bukan sebagai alat produksi, melainkan sebagai makhluk mulia yang wajib dijaga kehormatan dan hak hidupnya. Karena itu, pembangunan dalam Islam tidak boleh merusak lingkungan, menghilangkan hak masyarakat, atau menghancurkan identitas budaya. Semua kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan keuntungan segelintir elit.
Di tengah rusaknya peradaban kapitalis hari ini, Islam hadir bukan sekadar sebagai agama spiritual, tetapi sebagai solusi sistem kehidupan yang mampu menjaga keadilan, melindungi kekayaan umat, dan mengembalikan nilai kemanusiaan yang telah lama terkikis.
Wallahualam bissawab.

Komentar
Posting Komentar